Sudah Merdeka 20 Tahun, Timor Leste Pertanyakan Sosok Wiranto, Ternyata Terkait Masalah Ini

POS-KUPANG.COM - Sudah Merdeka 20 Tahun, Timor Leste Pertanyakan Sosok Wiranto, Ternyata Terkait Masalah Ini

Referendum 1999, telah menyebabkan Timor Timur lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Bumi Lorosae memilih menentukan nasibnya sendiri dengan membentuk negara bernama resmi Republik Demokratik Timor Leste dan secara resmi diakui merdeka pada tahun 2002.

Baca juga: PELUANG Susi Pudjiastuti Kembali Jabat Menteri KKP, Berikut Analisa Pengamat Politik dan Hukum UNS

Baca juga: PROMO KFC Hari Ini 26 November 2020 Beli 5 Potong Ayam Goreng Hanya Rp 41 Ribu, Diskon 50 Persen

Baca juga: Hasil Liga Champions - Real Madrid Buka Asa ke Babak 16 Besar, Menang atas 10 Pemain Inter Milan

Akan tetapi, bukan berarti semua rakyat Timor Timur menginginkan kemerdekaan.

Sebab terbentuk pula militer pro-Jakarta yang menolak berpisah dari NKRI.

Salah satu yang tidak mendukung kemerdekaan Timor Leste adalah Eurico Gutteres, dia adalah pemimpin milisi di Timor Leste yang pro dengan Indonesia.

Namanya mungkin tak setenar Alfredo Reinado, namun dia adalah sosok yang berada di pihak Indonesia meski berdarah Timor Leste.

Menurut UCA News, setelah kemerdekaan Timor Leste, Eurico juga pindah ke Indonesia.

Ia sempat memohon terkait hal ini kepada NKRI 15 tahun setelah Timor Leste berdiri sendiri.

Tahun 2017, Eurico Gutteres menuntut pemerintah Indonesia memulai proses untuk mengeluarkan mereka dari daftar kejahatan serius PBB.

Hal itu dilakukan Eurico agar ia dapat bepergian ke luar negeri dengan mudah.

Keluhan tersebut menyebabkan 1.000 mantan pejuang pro Indonesia, yang turun ke jalan-jalan Kupang, berjuang untuk Indonesia.

Nasib mereka sangat kontras dengan perlakuan pahlawan yang diberikan kepada anggota senior angkatan bersenjata Indonesia termasuk pemimpin kampanye Timor Timur.

Misalnya pensiunan jenderal Wiranto, yang pernah menjadi menteri di kabinet Presiden Joko Widodo periode pertama.

Eurico Guterres, mantan pemimpin pejuang pro-Jakarta, memohon kepada pemerintah Indonesia untuk memperjuangkan kepastian hukum bagi 403 warga Timor Leste yang namanya masih masuk dalam daftar 'kejahatan serius' PBB terkait kekejaman selama pendudukan Indonesia di Timor Timur.