Rizieq Shihab
Pengamat: Dikhawatirkan Gulingkan Jokowi-Maruf! Rizieq Shihab Nikahkan Putrinya 13 November 2020
Karena itu, rencananya Habib Rizieq Shihab sudah akan tiba di Indonesia pada Selasa (10/11/2020) pagi.
g Kepulangan, FPI Tegaskan Rizieq Shihab Bukan Teroris & Koruptor: Pemerintah Wajib Melindungi
Ma'arif dalam kesempatan tersebut juga membeberkan sejumlah persiapan untuk menyambut kedatangan Habib Rizieq.
Ia memastikan pihak pengurus pusat Front Pembela Islam (FPI), Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama dan PA 212 akan menjemput kepulangan Rizieq Shihab.
Penjemputan melibatkan laskar-laskar FPI dan sejumlah ormas Islam lainnya untuk membantu mengamankan lokasi penjemputan, yakni di Bandara Soekarno-Hatta.
Oleh karena itu, Ma'arif memberikan imbauan kepada umat Islam untuk tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19 bagi yang ikut menyambut Rizieq Shihab.
"Saya imbau dan meminta untuk tetap memberlakukan protokol Covid-19, seperti menjaga jarak dan tetap memakai masker, serta mematuhi standar di bandara," terangnya.
Kepulangan Rizieq Shihab yang Penuh Kontroversi Dinilai Wajar
Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI), Karyono Wibowo, menilai wajar, jika rencana kepulangan Habib Rizieq Shihab (HRS) ke Indonesia menimbulkan kontroversi.
Pasalnya, menurut Karyono, Rizieq Shihab memang kontroversial.
"Ia kerap membuat heboh di republik ini. Ketika ia tinggal di Arab saja, pernyataannya masih sering membuat heboh," kata Karyono kepada Tribunnews, Jumat (6/11/2020).
Karyono juga menyebut, sosok HRS ini dikenal sebagai sosok hater Jokowi yang paling vokal.
Selain itu, suara lantang yang klaim mewakili umat Islam tak jarang menimbulkan polemik.
Oleh karenanya, kepulangan HRS tentu membuat was-was bagi sebagian masyarakat.
"Apalagi jika HRS bergabung dengan kelompok oposisi bisa berpotensi memperkuat kelompok mereka. Kubu oposisi mendapatkan tambahan energi," jelas Karyono.
Namun, di sisi lain, lanjut Karyono, kelompok oposisi bisa menjadi kekuatan penyeimbang terhadap pemerintahan.