Bila Tak Mau Di Cap PKI, Megawati Harus Buang Rumusan Pancasila 1 Juni 1945 dan Bebaskan Para Ulama

Bila Tak Mau Di Cap PKI, Megawati Harus Buang Rumusan Pancasila 1 Juni 1945 dan Bebaskan Para Ulama

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Novel Bamukmin, Wakil Sekjen  PA 212 merespons kekesalan Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri, yang sering dicap PKI.

Menurut Novel, jika tidak ingin dituduh PKI, maka Megawati dan PDIP harus menunjukkan penolakan terhadap paham komunisme.

"Mega kalau tidak mau dituduh PKI, maka sikapnya harus tegas menolak PKI atau paham komunisme dalam partainya."

"Juga Megawati harus jelas pembelaannya terhadap Pancasila, khusus pengamalan terhadap sila pertama," kata Novel saat dihubungi Tribunnews, Kamis (29/10/2020).

Megawati juga diminta melupakan rumusan Pancasila 1 Juni 1945.

Sebab, hal itu sempat menjadi polemik dalam RUU Haluan Ideologi Pancasila, lantaran terdapat ciri pokok Pancasila berupa trisila: sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, serta Ketuhanan yang Berkebudayaan.

"Juga harus membuang jauh-jauh rumusan Pancasila 1 Juni 1945 yang malah dijadikan hari libur."

"Dan bebaskan ulama dari jerat kriminalisasi serta sikap tegas terhadap para penista agama," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri angkat bicara soal dirinya yang kerapnya dicap sebagai bagian dari PKI.

Megawati pun membantah dirinya adalah bagian dari PKI.

Dia kemudian mengatakan bahwa dirinya adalah manusia unik karena orang tuanya adalah pahlawan nasional.

"Saya dibilang PKI, dari mana asalnya PKI?"

"Bapak ibu saya pahlawan nasional."

"Ya jelek-jelek gini saya manusia unik lho di republik ini."

"Saya bilang begitu, kenapa? Bukan menyombongkan diri, tidak, orang tua saya dua-duanya pahlawan, mau diapain?"

"Mau diomongin PKI, mau apa, terserah, bodo," ujar Megawati, dalam acara peresmian 13 kantor partai, satu patung Soekarno, dan satu sekolah partai, secara virtual, Rabu (28/10/2020).

Dia menjelaskan, menjadi pahlawan nasional tidaklah mudah.

Untuk Bung Karno, kata Megawati, harus menjadi proklamator terlebih dahulu.

Megawati juga menceritakan bagaimana dirinya menjadi anggota DPR tiga kali di zaman Soeharto yang terbilang sulit. Namun dirinya selalu berhasil lolos.

Bahkan dirinya dipilih sebagai wakil presiden oleh MPR dan juga menjadi presiden kelima Indonesia.

"Saya anggota DPR tiga kali waktu zaman Pak Harto itu di penelitian khusus, ditanyain urus Pancasila, segala apa, kok lolos saya, tiga kali."

"Jangan main-main lho, satu kali kan lima tahun, dikurangi dua tahun jadi wapres, dan saya presiden mandataris lho."

"Bayangkan sebagai wapres itu, oleh MPR lho, lalu naik lagi jadi presiden kelima."

"Sembilan honoris causa saya. Mestinya kamu bangga punya ketua umum saya," tuturnya.

Oleh karena itu, Megawati mengaku tak peduli jika disebut sebagai PKI.

Dia pun meminta pihak-pihak yang menuduhnya PKI untuk memberikan bukti.

"Ini fakta pengalaman hidup. Ngapain orang masih ngomong zaman begini PKI. Buktikan dong, ada aturannya."

"Jangan hanya untuk membohongi rakyat."

"Lama-lama saya kesal."

"Saya nanya acara ini bisa viral apa tidak? Viral oke. Saya yang ngomong ini, nanti kalian lihat kalau saya di bully, lawan."

"Masa presiden kelima RI dibilang PKI? Terus Pak Jokowi, pilihan rakyat langsung lho. Kecuali presiden tidak langsung, ada kemungkinan."

"Ini rakyat langsung lho, dua kali, kita pengusungnya, mau lagi dibilang katanya turunan bapak ibunya tak jelas."

"Bayangkan Presiden RI (dibegitukan)," bebernya.

Megawati lantas mendorong kader-kader di daerah untuk membangun kantor partai.

Menurutnya, kantor partai penting dibangun bukan hanya untuk kegiatan partai, namun juga sebagai bagian dari rumah rakyat.

"Sejak kongres keempat partai, kita sudah memutuskan bahwa sudah mulai saatnya membangun dari PDI ke PDI Perjuangan dengan segala daya kerja, susah payah, duka dan suka."

"Maka mulai harus dibuat sebuah keputusan untuk membangun partai ini juga secara fisik."

"Bukan hanya orang-orangnya saja, tetapi yang namanya kantor partai," ujar Megawati, saat peresmian 13 kantor, 1 patung Soekarno, dan 1 sekolah partai, secara virtual, Rabu (28/10/2020).

Megawati kemudian teringat Partai Nasionalis Indonesia (PNI) yang didirikan oleh sang ayah, Bung Karno.

Dia mengaku prihatin lantaran banyak aset dari PNI yang tak jelas keberadaannya karena tidak diatur dan dikelola dengan baik.

"Kalau menurut saya, PNI pada waktu itu merupakan sebuah partai yang karena dicintai rakyat, maka juga termasuk partai yang besar."

"Tetapi setelah itu ketika saya banyak menanyakan kepada para senior dan lain sebagainya, aset partai itu tidak jelas," paparnya.

Oleh karena itu, belajar dari pengalaman PNI, Megawati ingin agar PDIP mampu lebih baik dalam mengelola aset partai.

Termasu,k dengan memiliki aset kantor partai di seluruh Indonesia.

Presiden ke-5 RI ini pun menegaskan pada kader-kadernya untuk membangun kantor partai.

Dia meminta agar mereka berusaha mendirikan kantor meski tak menargetkan harus jadi dalam berapa lama.

"Jadi saya minta bagi mereka yang belum bisa membangun kantor partai, segera usahakan."

"Saya tidak minta tidak ada target, tapi harus dilakukan."

"Yang belum punya kantor, ayo bergerak, celengin uang, cari tanah, pasti bisa," tegas Megawati.

Dalam kesempatan itu, Megawati meresmikan 13 Kantor PDIP.

YAkni, Kantor DPD Yogyakarta, DPD Sulawesi Tenggara, DPC Kabupaten Ogan Ilir, DPC Kabupaten Blitar, DPC Kabupaten Belitung, dan DPC Kabupaten Bangka.

Kemudian, DPC Kabupaten Bangka Tengah, DPC Kabupaten Belitung Timur, DPC Kota Kediri, DPC Kabupaten Gowa, DPC Kabupaten Jeneponto, DPC Kabupaten Toraja Utara, dan Kantor DPC Kabupaten Luwu Utara.

Megawati juga meresmikan Patung Soekarno di Yogyakarta dan Wisma Sekolah Partai di Batu, Jawa Timur.\

(*)

Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul PA 212 Minta Megawati Buang Rumusan Pancasila 1 Juni 1945 dan Bebaskan Ulama Jika Tak Mau Dicap PKI, https://wartakota.tribunnews.com/2020/10/30/pa-212-minta-megawati-buang-rumusan-pancasila-1-juni-1945-dan-bebaskan-ulama-jika-tak-mau-dicap-pki?page=all