Menpan RB Tjahjo Kumolo Tinjau Pelayanan Publik di Labuan Bajo
Dua instansi yang ditinjau yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mabar dan Polres Mabar.
Penulis: Gecio Viana | Editor: Rosalina Woso
Menpan RB Tjahjo Kumolo Tinjau Pelayanan Publik di Labuan Bajo
POS-KUPANG.COM | LABUAN BAJO -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo melakukan peninjauan pelayanan publik di Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), Kamis (22/10/2020).
Dua instansi yang ditinjau yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mabar dan Polres Mabar.
Menteri Tjahjo Kumolo tidak sendiri, ia ditemani Wakil Gubernur NTT, Josef A Nae Soi dan Bupati Mabar, Agustinus Ch Dula.
Kepada awak media di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mabar, Menpan RB Tjahjo Kumolo mengatakan, kedatangannya merupakan tugas dari Presiden RI.
"Tujuan datang di Labuan Bajo untuk melakukan monitoring dan pembinaan di daerah-daerah tujuan wisata. Labuan Bajo ini adalah daerah tujuan wisata internasional. Maka, pemerintah daerah, kepolisian dan semua pihak harus siap melayani," katanya.
Menpan RB juga memberi apresiasi terhadap pelayanan perizinan Kabupaten Mabar yang dinilai sudah berjalan baik selama ini.
Walau demikian kata Tjahjo Kumolo, sebagai pelayan masyarakat, setiap Aparatur Sipil Negara di wilayah itu, harus mampu melayani masyarakat termasuk para investor yang ingin berinvestasi di daerah itu dengan baik.
"Disini sudah cukup bagus, tahun 2019 sudah ada 1.082 izin yang telah diterbitkan. Perhari bisa 10 izin," ungkapnya.
Sebagai daerah terbuka dengan kunjungan wisatawan pihaknya juga meminta untuk perketat aturan terutama soal perizinan terpadu satu pintu.
"Daerah ini harus terbuka, tetapi jug harus tepat sesuai aturan, mau investasi hotel, rumah makan, dan lainnya pada prinsipnya tidak boleh melanggar sempadan jalan dan RTL (Rencana Tata Ruang) tidak boleh dilanggar. Silahkan pak bupati terapkan kedisiplinan, jangan sampai bermain uang dan melanggar aturan, kalau tidak mulai sekarang akan rusak daerah ini, negara kita adalah negara terbuka, orang asing pasti akan datang, jangan sampai warga sini buka kios rokok saja sulit, orang asing bisa buka kios rokok, tempatnya tidak boleh seenaknya," katanya.
Ditegaskannya, Presiden Jokowi ingin perizinan harus cepat dan ramah, tapi harus sesuai dengan aturan yang ada
Bicara soal pelayanan kepolisian, Menpan RB mengatakan, kepolisian harus merubah citra Kepolisian Mabar menjadi polisi pariwisata. Polisi harus bisa memastikan kenyamanan dan keamanan serta ketertiban masyarakat.
"Sehingga orang datang ke sini itu merasa aman dan nyaman, orang bisa buat SIM dengan cepat, memperpanjang SIM bisa beberapa jam, gratis tidak bayar. Urusan kelakuan baik juga gratis tidak bayar. Jadi terpadu," ujarnya.
Terkait kelancaran pelayanan Menpan RB juga meminta pemerintah daerah setempat untuk selalu memberi ruang kepada media terkait seluruh aktivitas layanan publik.