Berita Timor Leste
Timor Leste Bungkam Jurnalis, Ancam Yang Bongkar Kasus Korupsi, Amnesty Internasional Turun Tangan
Bahkan hampir dipastikan bahwa kasus korupsi dan suap menyuap, nyaris ditemukan di hampir seluruh dunia, tanpa terkecuali.
Timor Leste Bungkam Jurnalis, Ancam Yang Bongkar Kasus Korupsi, Amnesty Internasional Turun Tangan
POS-KUPANGCOM - Korupsi jadi musuh nomor satu tiap negara. Banyak sekali yang dirugikan dalam praktik korupsi.
Namun sayangnya sangat sulit untuk menghilangkan praktik mengerikan ini.
Bahkan hampir dipastikan bahwa kasus korupsi dan suap menyuap, nyaris ditemukan di hampir seluruh dunia, tanpa terkecuali.
Sementara di Timor Leste, praktik korupsi menjadi sesuatu yang sulit untuk diungkap terutama oleh jurnalis karena hukum yang berlaku di negara itu.
Sementara itu, praktik Korupsi di negara itu juga nyaris sedikit diberitakan oleh beberapa media.
Namun, ada sebuah media dari Australia yang pernah sesekali membicarakan praktik korupsi di negara itu.
Melansir The Sydney Morning Herald, tahun 2009, Pemerintah Timor Leste pernah mengakui, bahwa pejabat yang korup di negara itu biasanya bekerja di bidang, pajak, bea cukai, dan pengadaan barang.
Tetapi mereka yang diruduh kerap kali mangkir dengan penolakan bahwa tidak ada korupsi di dalam kantornya.
Pada tahun yang sama Menteri Keuangan, Emilia Pires, menyalahkan partai oposisi Fretilin atas kasus korupsi di negaranya.
Dengan mengatakan bahwa Pemerintah diserang karena penolakan kami untuk mengambil bagian dalam praktik korupsi segelintir orang.
"Tidak ada korupsi di kantor saya kecuali yang didirikan oleh pemerintahan sebelumnya (Fretilin) dan itu dibasmi dengan lambat, itulah mengapa Kementerian Keuangan sekarang menjadi sasaran serangan yang tidak beralasan ini," kata Pires.
Selama berminggu-minggu Fretilin, partai politik terbesar, yang kehilangan kekuasaan pada tahun 2007.
Menuduh korupsi yang meningkat di departemen-departemen pemerintah di Dili, khususnya Departemen Keuangan.
Partai itu membocorkan dokumen kepada wartawan Timor yang mengungkapkan bahwa penasihat asing di Timor Leste, beberapa dari mereka orang Australia, dibayar lebih tinggi daripada Perdana Menteri Australia.