SBY MERADANG! Jangan Hanya Tuduh, Pemerintah Segera Ungkap Aktor Di Balik Aksi Tolak UU Cipta Kerja

SBY MERADANG! Jangan Hanya Tuduh, Pemerintah Segera Ungkap Aktor Di Balik Aksi Tolak UU Cipta Kerja

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Beberapa hari terakhir, Partai Demokrat jadi sorotan publik. Partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono itu dituding berada di balik aksi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja.

Atas tudingan itulah, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) angkat bicara. SBY pun meradang atas tuduhan yang dialamatkan padanya.

SBY yang juga mantan Presiden Indonesia itu lantas mendesak pemerintah agar segera mengungkap aktor intelektual di balik aksi unjuk rasa penolakan atas UU Cipta Kerja tersebut.

SBY mengatakan, pemerintah perlu menjelaskan hal tersebut kepada masyarakat agar tidak ada kecurigaan satu sama lain.

"Lebih bagus kalau memang (ada) menggerakkan menunggangi, membiayai dianggap oleh negara sebagai kejahatan melanggar hukum, dan hukum harus ditegakan, lebih baik disebutkan (auktor intelektualis)," kata SBY dalam akun Facebook resminya, Senin (12/10/2020).

SBY mengatakan, jika pemerintah tidak mengungkapkan aktor intelektualis dari gelombang aksi demo tersebut, maka pemerintah akan dianggap menyampaikan kabar bohong.

"Kalau tidak (disebutkan auktor intelektualis), nanti negaranya melakukan hoaks, tidak bagus, karena kita harus percaya dengan pemerintah kita," ucapnya.

Presiden ke-6 RI ini meyakini, pernyataan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Kemaritimanan dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, dan Badan Intelijen Negara (BIN), terkait auktor intelektualis dalam demo tersebut bukan ditujukan untuk dirinya.

"Hubungan saya dengan pak Airlangga selama ini baik dengan pak Luhut selama ini baik, dengan BIN juga engga ada masalah," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memastikan, pemerintah akan melakukan proses hukum terhadap pelaku yang menunggangi aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja yang berujung ricuh.

"Sekali lagi pemerintah akan bersikap tegas dan melakukan proses hukum terhadap semua pelaku dan aktor yang menunggangi atas aksi-aksi anarkis yang sudah berbentuk tindakan kriminal," ujar Mahfud dalam konferensi pers yang ditayangkan Kompas TV, Kamis (8/10/2020) malam.

Mahfud menyatakan, tindakan anarkistis dengan merusak fasilitas umum dan serangan secara fisik terhadap aparat merupakan tindakan yang tidak sensitif.

Mengingat, saat ini tengah terjadi situasi pandemi Covid-19 yang juga berdampak pada perekonomian rakyat.

Mahfud mengatakan, apabila masyarakat tidak puas atas isi UU Cipta Kerja, sebaiknya bisa menempuh dengan cara yang konstitusional.