Jokowi Diramal Jatuh dari Presiden Ternya Meleset, Syahganda Nainggolan Ditangkap Polisi Karena ini
Presiden bahkan pernah diramal bakal tumbang pada Bulan Juni 2020 lalu, namun ramalan itu salah besar lantaran Jokowi masih tetap eksis dan mendapat d
lihat foto
Saat itu, Syahganda menyinggung jumlah uang yang digelontorkan pemerintahan Jokowi untuk membayar para buzzer.
"Makanya mereka membayar buzzer 72 miliar untuk membuat suasana supaya lebih heboh, lebih hebat, kondusif," ujar Syahganda.
Baca juga: Jalan Longsor dan Membahayakan Pengguna Jalan, Dewan Desak Jalan CBL Cibitung Segera Diperbaiki
Masalah lain yang dialami pemerintahan Jokowi yang disebut Syahganda yakni pada bidang pariwisata.
Menurut Syahganda, pariwisata Indonesia menurun drastis semenjak Virus Corona merebak ke banyak negara.
"Orang lain, pariwisata misalkan udah lihat kita 2 juta kehilangan (wisatawan)," tutur Syahganda.
"Arab Saudi 7 juta kehilangan (wisatawan) dia juga umrah enggak peduli (dibatasi)."
Syahganda menilai pemerintahan Jokowi memiliki struktur yang lemah. Karena itu, Syahganda bahkan memprediksikan pemerintahan Jokowi bakal jatuh pada enam bulan ke depan.
"Ini kan udah panic game nih, biasanya dalam sebuah teori organisasi itu karena strukturnya udah lemah dan leadernya bakal jatuh," kata Syahganda.
"Jadi saya ngitung-ngitung aja mungkin kalau Coronavirus ini bisa 6 bulan enggak ketemu vaksinnya, mungkin Jokowi di tahun ini 6 bulan lagi sudah jatuh," ujarnya.
"Enggak dijatuhkan, ini jatuh aja gitu. Ya itu ramalan saya sebagai pengamat," kata dia.
* Presiden Jokowi Disebut Klise Judicial Review ke MK, Ketua PBNU: MK Lebih Terhormat Dibanding Demo
Manajer Riset Forum Indonesia untuk Transparansi (Fitra) Badiul Hadi menilai, apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo ( Jokowi) tentang pengajuan judicial review (JR) ke Mahkamah Konstitusi ( MK ) terkait Undang-Undang (UU) Cipta Kerja) merupakan hal klise.
Badiul menilai, Presiden Jokowi sudah sering menyampaikan hal tersebut, salah satunya dalam kasus UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang beberapa waktu lalu yang juga menuai kontroversi.
"Klise apa yang disampaikan Presiden, kalau masyarakat tak setuju silakan ajukan JR ke MK. Saya kira ini kasusnya sama dengan kasus UU KPK, Presiden juga statement-nya begitu," ujar Badiul dalam diskusi, Minggu (11/10/2020).
