Cipayung Plus Kota Kupang Tegaskan Aksi Tolak Omnibus Law Tidak Ditunggangi Oleh Oknum Tertentu

Cipayung Plus Kota Kupang menyampaikan bahwa aksi demo yang telah dilakukan, bebas dari campur tangan pihak tertentu.

Penulis: Dionisius Rebon | Editor: Rosalina Woso
POS-KUPANG.COM/ DIONISIUS REBON
Cipayung Plus Kupang, Senin, 12/10/2020 

Cipayung Plus Kota Kupang Tegaskan Aksi Tolak Omnibus Law Tidak Ditunggangi Oleh Oknum Tertentu

POS-KUPANG.COM | KUPANG-- Organisasi Mahasiswa yang tergabung di dalam Cipayung Plus Kota Kupang menegaskan, bahwa, aksi demo menolak Omnibus Law yang dilakukan Cipayung Plus tidak ditunggangi oleh oknum tertentu.

Hal ini disampaikan dalam ngobrol asyik POS-KUPANG.COM, bersama Gerakan Mahasiswa NTT Tolak Omnibus Law Cipayung Plus pada Senin, 12/10/2020.

Hadir dalam diskusi tersebut, Ketua PMII Cabang Kupang, Syarifuddin Amri, Ketua Presidium PMKRI Cabang Kupang Alfred Saunoah, Pjs Ketua GMKI Cabang Kupang Adrian Ebenhaiser Boling, Sekjen GMNI Cabang Kupang Ari Kono.

 Pjs Ketua dan Sekjen Organisasi Mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Kota Kupang menyampaikan bahwa aksi demo yang telah dilakukan, bebas dari campur tangan pihak tertentu.

Ketua PMII Cabang Kupang Syafruddin Amri, menegaskan, aksi demo tolak Omnibus Lawa RUUU Cipta Kerja merupakan impletemntasi ikhtiar mahasiswa yang menolak penindasan dan ketidakadilan yang belum disuarakan oleh rakyat kecil.

Ia mengakui bahwa, mereka didorong oleh rasa peduli terhadap rakyat yang tertindas oleh produk Undang-Undang tersebut.

Polemik penolakan terhadap Omnibus Law, kata Syarifuddin, bukan baru dilakukan. Namun penolakan telah dilakukan sejak tujuh atau delapan bulan yang lalu.

Ia berpendapat bahwa, jika sejak awal UU Omnibus Lw tidak cocok atau tidak sesuai dg rasa rakyat, DPR RI seharus membahas dengan akademisi, rakyat dan komponen terkait.

Menurut pengamatan PMII Cabang Kupang, pelibatan masyarakat dalam proses perancangan dan pengesahan UU tidak dilakukan oleh DPR. Oleh karena itu Omnibus Law RUU Cipta Kerja dinilai cacat prosedur.

"Ketika masyarakat dilibatkan maka pasti akan dimaklumi," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Presidium PMKRI Cabang Kupang, Alfred Saunoah menegaskan, aksi demo tolak Omnibus Law murni adalah panggilan dari jiwa dan nurani para mahasiswa yang melihat adanya ketidakberesan dari negara ini.

Dikatakan Alfred Produk Omnibus Law RUU Cipta Kerja, tidak sejalan dengan Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang tata cara pembentukan Undang-Undang.

Dari 3 draf yang beredar beredar saat ini, menunjukan bahwa produk Omnibus Law RUU Cipta Kerja tidak menunjukan tercapainya keadilan sosial masyarakat.

Halaman
12
Sumber: Pos Kupang
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved