Massa Demonstran Cipayung Plus Kupang Tolak, Ini Kata Wakil Ketua DPRD NTT

menemui massa aksi mahasiswa yang bertahan di depan gerbang Kantor DPRD sejak menggelar aksi pada pukul 12.00 Wita.

Penulis: Ryan Nong | Editor: Rosalina Woso
POS-KUPANG.COM/RYAN NON
Pimpinan DPRD NTT saat menemui kelompok cipayung di Kota Kupang, Jumat, (9/10/2020) 

Massa Demonstran Cipayung Plus Kupang Tolak, Ini Kata Wakil Ketua DPRD NTT

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Massa aksi demonstrasi akhirnya menyerahkan tuntutan penolakan mereka atas Omnibus Law UU Cipta Kerja kepada pimpinan DPRD NTT di Kupang, Jumat (9/10) petang. 

Massa yang tergabung dalam gerakan mahasiswa Cipayung Plus Kota Kupang itu ditemui oleh dua pimpinan DPRD NTT sekira pukul 17.30 Wita. 

Wakil Ketua DPRD NTT Inche DP Sayuna menemui massa aksi mahasiswa yang bertahan di depan gerbang Kantor DPRD sejak menggelar aksi pada pukul 12.00 Wita. 

"Kami DPRD NTT Menyambut baik kehadiran para demonstran, untuk menyampaikan aspirasinya.  Demonstrasi adalah salah satu cara dalam demokrasi untuk menyampaikan aspirasi dan kepentingan publik kepada pembuat kebijakan. Kami DPR menghargai perjuangan para demonstrans," katanya. 

Sikap pro dan kontra terkait UU tersebut, kata Inche, adalah gambaran bahwa ada hal yang perlu dikomunikasikan dengan baik dan clear kepada stakeholder. Sikap menolak, atau menuntut perbaikan terhadap suatu UU adalah hal wajar dan harus dihargai.

"Bagi saya gerakan yang terjadi di sejumlah daerah termasuk di NTT menjadi sinyal penting bagi pemerintah pusat bahwa niat baik, gagasan dan upaya pemerintah untuk membangkitkan gairah investasi, mendapat tantangan dari masyarakat. Dengan kata lain masyarakat belum cukup yakin dan percaya pada niat baik pemerintah pusat," katanya. 

Karena itu, lanjutnya, pemerintah harus membuktikan dengan UU ini, memang iklim investasi menjadi baik demi menyerap tenaga kerja yang besar dan mengurangi pengangguran.

Bagaimana Cara Dapat Jaring Pengaman Sosial JPS Kemnaker, Gagal Kartu Prakerja dan BLT Karyawan

CARA Daftar JPS Kemnaker Pengganti Kartu Prakerja, Update Syarat dan Dokumen Login kemnaker.go.id

Mengenai isi detail UU tersebut, katanya, mereka mempelajari dan kaji bersama untuk memahami lebih dalam dimana persoalan yang sangat merugikan rakyat. 

"Klu memang itu perlu diperbaiki kenapa tidak?", tanyanya. 

Sistem di negara ini, kaya Inche, menyediakan dua mekanisme yabg bisa ditempuh, pertama, melalui jalur Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi, dan yang kedua melalui mekanisme biasa yaitu revisi kembali oleh DPR. Hal itu sering dilakukan.

Aspirasi para demonstran hari ini kami catat dan jika ada hasil kajian dari kampus dan kelompok studi mahasiswa atau buruh soal ini, dengan senang hati kami tunggu utk menjadi masukan yg nanti DPRD sampaikan ke DPR Pusat dan Pemerintah Pusat. (Laporan Wartawan POS-KUPANG.COM, Ryan Nong) 

Sumber: Pos Kupang
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved