Nilai IDI NTT Menurun di 2019, Apa Yang Harus Dilakukan?
faktor - faktor yang mempengaruhi nilai IDI ini antara lain tingkat pendidikan dan tingkat ekonomi.
Penulis: Michaella Uzurasi | Editor: Rosalina Woso
lihat foto
Nilai IDI NTT Menurun di 2019, Apa Yang Harus Dilakukan?
POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) pada tahun 2019 mengalami penurunan hingga 1.30 poin, dari sebelumnya ditahun 2018 nilai IDI NTT sebesar 82.32 menjadi 81.02.
Hal ini mengundang pertanyaan, bagaimana cara memperbaiki nilai IDI yang menurun.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) provinsi Nusa Tenggara Timur, Ir. Yohanes Oktovianus, MM., mengatakan, membangun demokrasi menjadi tanggung jawab seluruh elemen.
"Saya merumuskan atau mendefinisikan arti demokrasi itu adalah hak sipil. Hak sipil itu tidak bisa ditangani oleh satu atau dua lembaga. Seluruh elemen itu harus terlibat" kata Yohanes pada Selasa (05/10/2020).
Dari indikator indikator IDI yang disampaikan dalam Ekspose Hasil Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), Provinsi NTT tahun 2019, kata Yohanes, jelas masalah - masalah apa yang menjadi persoalan.
"Saya membaca bahwa demokrasi ini terjadi pada saat ya mungkin kita sudah beranjak lebih dominan dan sudah mulai dewasa" jelasnya.
"Demokrasi ini mengarah kepada perilaku. Kalau berbicara tentang perilaku, maka solusi yang terbaik adalah pendidikan sejak dini" lanjut Yohanes.
Ia melanjutkan, sebagai pemegang kebijakan, harus bisa memberikan strategi atau cara - cara didikan yang benar, terutama pendidikan bagaimana memperbaiki perilaku mulai sejak dini.
"Ketika anak - anak ini dari sejak awal dididik dengan kejujuran, keterbukaan dan kebenaran, saya sangat yakin sekali demokrasi ini akan terbentuk kedepan" ujarnya.
Pendidikan seperti ini tidak hanya perlu bagi anak - anak, namun orang dewasa pun perlu.
"Setiap proses didalam kehidupan, didala pekerjaan disitu ada semacam pelatihan pendewasaan, itu nilai - nilai seperti pendidikan moral itu harus selalu diberikan" ucap Yohanes.
"Nah disini saya yakin sekali demokrasi ini akan terbangun dengan sendirinya tanpa kita harus memprogramkan secara khusus" pungkasnya.
Sementara itu Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Darwis Sitorus, S.Si., M.Si, dalam kesempatan yang sama mengatakan, meningkatkan nilai IDI adalah tanggungjawab Pokja (Kelompok kerja), bagaimana mensosialisasikan peran partai politik, peran DPRD bahkan juga peran pemerintah daerah khususnya Bappeda sebagai yang menyusun anggaran dalam APBD.
"Dari sisi statistik, saya takutnya nilai IDI ini suatu saat akan lebih jauh menurun apabila masyarakat itu semakin bisa mengekspresikan karena mereka semakin paham" ungkap Darwis.
