Kritikan Fadli Zon Terkait UU Cipta Karya Dianggap Akting Saja

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Kritik Fadli Zon terhadap pengesahan UU Cipta Kerja dianggap sehanya sebatas akting saja

Direktur Charta Politika Yunarto Wijaya menyinggung kritik Fadli Zon terhadap pengesahan UU Cipta Kerja.

Yunarto Wijaya berpendapat kritik Fadli Zon terhadap UU Cipta Kerja hanya sebatas akting saja.

Diketahui bersama Fadli Zon menganggap UU Cipta Kerja tidak tepat sasaran.

TribunnewsBogor.com melansir Kompas.com, Mengutip data World Economic Forum (WEF), Fadli memaparkan kendala utama investasi di Indonesia adalah korupsi, inefisiensi birokrasi, ketidakstabilan kebijakan, serta regulasi perpajakan.

"Tapi yang disasar omnibus law kok isu ketenagakerjaan? Bagaimana ceritanya? Jadi, antara diagnosa dengan resepnya sejak awal sudah tak nyambung," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (7/10/2020).

• 1 dari 9 Naga Indonesia Meninggal, Taipan Kaya Indonesia dengan 5 Istri 13 Anak 12 Cucu, Siapa Dia?

Menurutnya, pekerja/buruh yang saat ini dalam posisi sulit akibat dampak pandemi Covid-19 kian terpojok.

Fadli berpendapat, kepentingan dan suara masyarakat dalam pembentukan UU Cipta Kerja justru terpinggirkan.

Fadli mencatat sejumlah isu yang menjadi pokok penolakan pekerja/ buruh

"Dalam catatan saya, ada beberapa isu yang memang mengusik rasa keadilan buruh. Misalnya, skema pesangon kepada pekerja yang di-PHK diubah dari sebelumnya 32 bulan upah, kini menjadi 25 bulan upah. Kemudian, penghapusan UMK (Upah Minimum Kabupaten) menjadi UMP (Upah Minimum Provinsi)," tuturnya.

Kemudian, hak-hak pekerja yang sebelumnya dijamin dalam UU Ketenagakerjaan Nomor 13/2003, seperti hak istirahat panjang, uang penghargaan masa kerja, serta kesempatan untuk bekerja selama 5 hari dalam seminggu dihapus dalam UU Cipta Kerja.

Dua Fraksi Tolak

DPR RI telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi UU.

Dalam rapat paripurna DPR RI yang digelar, Senin (5/10/2020) itu, cuma dua fraksi di DPR yang kabarnya menolak UU Cipta Kerja yakni PKS dan Demokrat.

Namun, setelah diketok, anggota DPR RI Fraksi Gerindra Fadli Zon mengkritik UU tersebut.