Australia Keterlaluan Pada Timor Leste, Sudah Kaya Sedot Rp 43 Miliar Sepekan dari Bumi Lorosae

Australia Benar-benar Tega Pada Timor Leste, Sudah Kaya Tapi Sedot Rp43 Miliar per Minggu dari  Timor Leste

POS KUPANG.COM -- Kerja keras Australia yang ingin memisahkan Timor Leste dari pangkuan Ibu Pertiwi Indonesia akhirnya terungkap

Negeri Kanguru itu ternyata sudah punya niat busuk ingin menguasai harta kekayaan Timor Leste berupa minyak dan gas yang tersimpan di bawas dasar laut Timor

Ambisi untuk mengusasi kekayaan itu akhirnya terlaksana setelag negera kecil ini terlepas sepenuhnya dari Indonesia

Seperti diketahui, Timor Leste memiliki cadangan minyak yang melimpah.

Minyak menjadi sumber pemasukan Timor Leste yang paling bisa diandalkan hingga saat ini.

Namun, meski cadangan minyaknya melimpah, nyatanya Timor Leste masih menjadi salah satu negara paling miskin di dunia.

Rupanya, miskinnya Timor Leste, salah satunya karena kekayaannya dikeruk oleh negara tetangga, Australia.

Australia telah dituduh "menyedot" jutaan dolar per bulan dari pendapatan minyak yang seharusnya menjadi milik Timor Leste.

Hal itu terjadi karena pemerintah belum meratifikasi perjanjian perbatasan laut.

Melansir The Guardian (15 April 2019), perkiraan menunjukkan pendapatan yang diambil oleh Australia sejak penandatanganan perjanjian berjumlah lebih dari bantuan luar negeri Australia yang telah diberikan kepada Timor-Leste, dan lebih besar dari yang dibelanjakan Timor-Leste untuk kesehatan dalam satu tahun.

Perjanjian bersejarah, yang ditandatangani di Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Maret 2018, membatasi perbatasan maritim permanen untuk menutup Gap Timor , dan menetapkan wilayah "rezim khusus" untuk berbagi ladang gas bernilai miliaran dolar yang belum dimanfaatkan di Laut Timor.

Perbatasan baru tersebut mengkonfirmasi beberapa bekas ladang dan ladang operasional berada di wilayah Timor Leste, meskipun Australia telah mengambil untung selama beberapa dekade.

Pada saat penandatanganan, Australia bersikeras bahwa perjanjian itu tidak akan berlaku sampai kedua negara meratifikasinya.

Namun pemerintah Australia kini gagal meratifikasi kesepakatan itu sebelum pengumuman pemilihan federal tahun itu.