OJK NTT Gelar Rakor Satuan Tugas Waspada Investasi Daerah Provinsi NTT Semester II Tahun 2020

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Intan Nuka

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Otoritas Jasa Keuangan Provinsi NTT (OJK NTT) kembali menggelar Rapat Koordinasi Tim Kerja Satuan Tugas Waspada Investasi Daerah Provinsi NTT Semester II 2020.

Kegiatan itu diselenggarakan melalui media Zoom pada Rabu (23/9/2020) dan dihadiri oleh Anggota Satgas Waspada Investasi Daerah, diantaranya Bank Indonesia, Kepolisian Daerah Provinsi NTT, Kejaksaan Tinggi Provinsi NTT, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT,

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTT, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT, Kanwil Kementeran Agama Provinsi NTT serta turut hadir Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan Indonesia dan Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Robert HP Sianipar selaku Pimpinan OJK NTT menjelaskan, dengan meningkatnya pendapatan masyarakat saat ini dan makin beragam produk keuangan yang ditawarkan, maka minat masyarakat untuk melakukan investasi semakin meningkat. Namun, terdapat dua hal utama yang wajib dipahami oleh masyarakat ketika melakukan investasi yaitu tingkat imbal hasil yang ditawarkan (return) dan tingkat risiko (risk).

Dalam rilis yang diterima dari Humas OJK NTT Dony Prasetyo, dijelaskan bahwa permasalahan yang muncul di masyarakat atau investor seringkali hanya memperhatikan tingkat imbal hasil yang ditawarkan (return) dan kurang memperhatikan potensi risiko yang dihadapi.

Kondisi inilah yang menjadi salah satu penyebab makin maraknya kasus penipuan dan korban penawaran investasi yang diduga ilegal, mengingat masyarakat yang sering tergiur oleh iming-iming dan janji hasil investasi yang tinggi.

Selain itu, ada pula gap yang cukup besar antara pemahaman dan penggunaan produk industri jasa keuangan. Sesuai hasil survei, indeks literasi keuangan di Provinsi NTT tahun 2019 mencapai 27,82% persen, sedangkan indeks inklusi keuangan mencapai 60,63 persen. Masyarakat diminta untuk mengenali investasi yang ditawarkan dengan cara 2 L, yaitu Legal dan Logis.

Robert menjelaskan, Legal yaitu masyarakat harus mengenali izin yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, apakah usaha yang dilakukan sudah sesuai dengan izin yang dimiliki. Selanjutnya, Logis yaitu penawaran atau imbal hasil yang ditawarkan masuk akal.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bagian Penindakan Pelanggaran Transaksi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan Indonesia Tengku Bayu NS menyampaikan materi terkait Penghimpunan Dana dan Penawaran Investasi di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Sementara itu Wakil ketua umum Bidang Industri Asosiasi Penjualan langsung Indonesia Roys Tanani menyampaikan materi terkait dengan jenis modal bisnis investasi Bodong skema ponzi dan skema piramida.

"Diharapkan dengan adanya pertemuan Satgas Waspada Investasi Daerah Provinsi NTT akan semakin memperkuat koordinasi dalam hal pencegahan dan penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan penggelolaan investasi," tandasnya. (cr1)

• Pemain Persib Bandung Ingin Hentikan Rekor Buruk, Robert Abaikan Faktor Non-Teknis H-9 vs Madura

Area lampiran