DPRD Sebut Pemerintah Lalai Atasi Gizi Buruk dan Stunting di Kota Kupang

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Anggota DPRD Komisi IV Kota Kupang, Ewalde Th Taek, menyampaikan data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kota Kupang sejak 2018, 2019 dan 2020 terkait kondisi gizi buruk dan stunting yang dialami oleh balita maupun anak-anak di kota Kupang. Karena ini menjadi dua kondisi yang berbeda namun perkembangannya cukup tinggi.

Diketahui bahwa untuk kota Kupang stunting di tahun 2018 posisi 3.426 kasus, tapi di 2020 sudah mencapai 5.151. Untuk gizi buruk tahun 2018 sebanyak 218 kasus, di 2020 menjadi 796 kasus.

• Bawaslu Sumba Barat Imbau 4 Paslon Harus Jadi Teladan Tegakan Aturan Dan Protokol Kesehatan

"Ini menjadi perhatian bagi kita. Apa faktor penyebab, ini bagaikan kondisi yang tidak terangkat ke permukaan. Tapi ketika ada program penanganan gizi buruk secara terpadu dengan pendekatan kekeluargaan maka mulai menemukan kasus gizi buruk dan stunting meningkat setiap tahun," kata Walde kepada POS-KUPANG.COM, Kamis (24/9/2020).

Secara kelembagaan, ia menyampaikan, ini merupakan bentuk kelalaian pemerintah untuk mendeteksi dan memberikan alokasi anggaran penanganan gizi buruk dan stunting.

• Empat Paslon Sumba Barat Klaim Nomor Urut Angka Kemenangan

"Memang di beberapa dinas, anggaran ini sudah diplotkan. Misalnya untuk anak balita punya akses memperoleh pelayanan di posyandu tapi hanya satu bulan sekali dan itu tentu tidak bisa memberikan asupan gizi yang khusus. Karena di posyandu hanya didapatkan telur atau kacang hijau. Tapi paling utama sumbernya dari keluarga. Ini yang terus menerus menjadi perhatian pemerintah dan bersama kami yang ada di lembaga, bagaimana orangtua disadarkan," terangnya.

Kondisi kekinian, kata Walde, ada pergeseran pola konsumsi di dalam rumah. Keluarga bergeser dari makan bersama di dalam rumah ke rumah makan. Inilah yang terganggu karena kesibukan orangtua, tidak mempunyai waktu untuk mengelola makanan yang lebih sehat dan higienis bagi keluarga.

"Ini terjadi suatu pola pergeseran maka pendekatan kekeluargaan dari tim dinas terkait menjadi penting, supaya mari kita berpartisipasi untuk menurunkan angka ini. Ini angkanya sangat luar biasa besar. Kita baru berbicara kota Kupang, bagaimana dengan kabupaten lain yang luasan daerah besar dan jumlahnya banyak? Maka kami memberikan stressing pada pemerintah. Kita boleh membangun kota ini dengan gemerlap lampu hias dan taman, tapi kita lupa membangun manusia secara besar-besaran, dengan memproteksi pada bayi dan balita sejak usia kelahiran," tuturnya.

Walde menegaskan dengan kondisi ini DPRD tidak akan bermain-main dalam memberikan anggaran, selain anggatan untuk PMT yang sudah dianggarkan oleh Dinas Kesehatan tetapi juga harus ada rutinitas monitoring.

Dimana aktifkan tenaga-tenaga FKM yang ada di Puskesmas untuk membantu meracik bahan makanan yang bisa memberikan sumber protein kepada anak-anak.

PKK di Pokja IV, kata Walde, harus mempunyao kegiatan-kegiatan yang inovatif bersama dengan kader-kader posyandu untuk merancang jenis makanan yang mudah untuk diolah tetapi asupan gizi tinggi. Inilah yang sudah bergeser larena waktu yang tidak cukup, ditambah lagi dengan adanya wabah Covid-19.

"Ini ancaman serius untuk Kota Kupang, 796. Jangan sampai di 2021 di atas 1000, ini tidak bisa kita main-main. Karena sekarang kondisi keterpurukan kita, orang takut melakukan akses layanan di posyandu dan juga di kesehatan fasilitas lainnya, saya yakin angkanya akan terus bertambah. Marilah kita membangun kota ini, jangan lupa membangun manusianya dengan mengintervensi anggaran untuk kesehatan anak sejak ada dalam kandungan ibu, bumil sampai lahir," tuturnya.

Dua hal yang menjadi perhatian dalam penanganan kondisi ini yaitu sosialisasi dan pola hidup sehat dalam keluaga untuk memberikan asupan makanan serta intervensi anggaran untuk peningkatan gizi anak-anak balita.
Terkait anggaran, lanjutnya, terbaca Rp 1,8 miliar pada Dinas Kesehatan tapi tidak semuanya untuk masyarakat. Sampai ke masyarakat objeknya hanya 60 persen.

"Pada anggaran murni kita benar-benar memberikan stressing yang luar biasa, agar di tahun 2021 harus ada peningkatan dan pengawasan dengan sistem yang tepat. Kita tidak ingin kota Kupang yang manjadi barometer NTT menjadi penyandang gizi buruk dan stunting tertinggi," ujarnya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yeni Rachmawati)