Nasional
Tiba-Tiba Saja Ahok Usulkan Bubarkan Kementerian BUMN, Ada Apa dengan Erick Thohir?
Komisaris Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengusulkan agar Kementerian BUMN dibubarkan saja
Ahok membeberkan bahwa posisinya di Pertamina juga sering kali dipermasalahkan. Alasannya, karena keberadaannya mengganggu keharmonisan dalam perusahaan.
Banyak praktik tata kelola Pertamina yang, menurut dia, sangat tidak efisien. Mantan Bupati Belitung Timur ini menyinggung soal gaji di Pertamina yang baginya tidak masuk akal dalam pengelolaan perusahaan.
Dia menemukan, seorang pejabat Pertamina masih menerima gaji meskipun jelas-jelas sudah dicopot dari jabatannya.
"Tapi, masa (jabatan) dicopot gaji masih sama. Alasannya karena orang lama. Ya harusnya gaji mengikuti jabatan Anda kan. Mereka bikin gaji pokok gede semua. Jadi bayangin gaji sekian tahun gaji pokok bisa Rp 75 juta. Dicopot, enggak ada kerjaan pun dibayar segitu. Gila aja nih," tukas Ahok.
Contoh lain, lanjut Ahok, jabatan direksi dan komisaris sangat kental dengan lobi-lobi politis dan bagi-bagi jabatan.
"Dia ganti direktur pun bisa tanpa kasih tahu saya, saya sempat marah-marah juga, jadi direksi-direksi semua mainnya, lobinya ke menteri karena yang menentukan menteri. Komisaris pun rata-rata titipan kementerian-kementerian," kata Ahok.
Anak Buah Prabowo Desak Presiden Jokowi dan Erick Thohir Pecat Ahok Setelah Bongkar Aib Pertamina
Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade meminta Presiden Joko Widodo dan Menteri BUMN Erick Thohir memecat Basuki Tjahaja Purnama dipecat dari jabatan Komisaris Utama Pertamina.
Pernyataan itu disampaikan Andre Rosiade melalui akun Twitter-nya, Selasa (15/9/2020).
Anak buah Ketum Gerindra Prabowo Subianto itu menulis Tweet tersebut setelah pernyataan Ahok yang membongkar aib Pertamina dan Peruri.
Dilansir dari Tribunnews.com, Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengungkapkan rasa kecewanya terhadap perusahan BUMN yakni Perum Percetakan Uang RI (Peruri).
Pasalnya, perusahan yang bergerak di bidang percetakan uang ini meminta uang sebesar Rp 500 miliar kepada Pertamina untuk proses paperless.
Hal itu disampaikan Ahok dalam cuplikan video yang diunggah oleh channel YouTube POIN pada Senin (14/8/2020).
"Sekarang saya lagi paksakan tanda tangan digital. Tapi Peruri gendeng juga. Masa minta Rp 500 miliar untuk proses peperless di kantor Pertamina. Itu BUMN juga," kata Ahok yang dikutip Tribunnews, Selasa (15/9/2020).
Menurut mantan Gubenur DKI Jakarta ini, apa yang dilakukan oleh Peruri kepada Pertamina tidak masuk akal.
• KABAR GEMBIRA! Para Tenaga Honorer juga Dapat BLT Rp 600 Ribu dari Pemerintah, Cek Syaratnya