Bos Djarum Group Surati Presiden Jokowi Soal PSBB, Sebut Langkah Gubernur Anies Baswedan Tidak Tepat

Bos Djarum Group Surati Presiden Jokowi Soal PSBB, Sebut Langkah Gubernur Anies Baswedan Tidak Tepat

POS-KUPANG.COM, JAKARTA -Salah satu orang terkaya Indonesia, Budi Hartono, menyurati Presiden Joko Widodo terkait pemberlakuan keputusan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Dalam suratnya, pemilik konglomerasi bisnis Djarum Group tersebut mengungkapkan bahwa keputusan PSBB yang telah diambil Gubernur Anies Baswedan, bukan langkah yang tepat.

Budi Hartono kemudian membeberkan sejumlah kiat yang bisa dilakukan pemerintah, khususnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, ketimbang memberlakukan PSBB.

Salah satu cara yang disarankan adalah penegakan aturan dan pemberian sanksi atas ketidakdisiplinan sebagian warga dalam mematuhi protap Covid-19.

Tugas untuk memberikan sanksi atau hukuman tersebut menjadi wewenang Kepala Daerah dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta.

• BREAKING NEWS: Pembuang Bayi di Sikka Terungkap, Ternyata Wanita Setengah Baya

• Cara Dapatkan Kuota Internet Murah dari Telkomsel, Pakai Kode Dial Rahasia, Banyak Pilihan

"Jadi jangan karena membesarnya jumlah kasus terinfeksi Covid-19, kemudian Gubernur mengambil satu keputusan jalan pintas yang tidak menyelesaikan permasalahan sebenarnya," tulis Budi Hartono dalam suratnya yang diekspos dalam Instagram Mantan Duta Besar Polandia, Peter F Gontha, @petergontha, Minggu (13/9/2020).

Saran selanjutnya, pemerintah usat maupun pemerintah daerah harus meningkatkan kapasitas isolasi masyarakat, sehingga tidak melebihi kapasitas maksimum ICU di Jakarta.

Kapasitas isolasi ini bisa mencontoh kontainer isolasi yang dibangun di Port Singapore. Indonesia bisa membangun kontainer isolasi ber-AC di tanah kosong.

Kemudian, pemerintah perlu melaksanakan testing, isolasi, tracing (pelacakan), dan treatment. Sebab sejauh ini masih banyak kekurangan dam hal isolasi dan contact tracing.

Lalu, perekonomian tetap harus dijaga, sehingga aktifitas masyarakat yang menjadi motor perekonomian yang dapat terus menjaga kesinambungan kehidupan bermasyarakat kita hingga pandemi berakhir.

"Masyarakat lebih takut kehilangan pekerjaan dan pendapatan serta kelaparan daripada ancaman penularan Covid-19. Beberapa lembaga survei menunjukkan hasil riset seperti itu," pungkas Budi.

• JADWAL Pekan Pertama Liga Italia: Fiorentina vs Torino, Hellas Verona vs AS Roma & Parma vs Napoli

• HORE! Banpres UMKM Diperpanjang Hingga Tahun 2021, Ayo Datangi Dinas Koperasi dan UKM Sekarang

Sebelumnya diberitakan, pada Rabu (8/9/2020), Anies Baswedan memutuskan bahwa PSBB di DKI Jakarta akan kembali ke awal pandemi, bukan lagi PSBB transisi mulai Senin.

Situasi dinilai sudah darurat sebab rumah-rumah sakit rujukan penanganan Covid-19 di Jakarta semakin penuh dan laju kematian akibat virus corona semakin cepat.

Langkah tersebut diambil muntuk menekan angka penularan PSBB di kawasan DKI Jakarta yang meningkat tajam dalam beberapa hari terakhir.

Menurut Anies, jika keputusan yang ia sebut sebagai kebijakan 'rem darurat' itu tak diambil, maka Fasilitas Kesehatan di Jakarta terancam kolaps.

Namun demikian, nyatanya banyak pihak, baik di lingkungan eksekutif maupun legislatif yang menentang keputusan Anies tersebut.

Para pengusahan  menilai, keputusan Anies untuk menarik tuas rem darurat itu justru akan memperburuk prospek perekonomian Indonesia ke depan.

Lalu, seberapa besar pengaruh kegiatan perekonomian di Jakarta terhadap perekonomian nasional?

Ekonom INDEF (Institute for Development of Refrom on Economics) Bhima Yudhistira menyebutkan, Jakarta memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian nasional.

Jika melihat perputaran uang beredar dalam pengertian sempit atau M1, per Juli 2020 Bank Indonesia (M1) menunjukkan ada Rp 1.683 triliun peredaran M1 di Indonesia. M1 sendiri terdiri dari uang, kartal, giro rupiah, dan uang elektronik.

• Ahok Minta Kementerian BUMN Dibubarkan, Beberkan Banyak Fakta Miris Dibalik Megahnya Pertamina

• Penyesalan Gisella Anastasia karena Pilih Cerai dari Gading Marten, Mama Gempi Ungkap Hal ini

Dengan demikian, maka sebanyak Rp 1.178 triliun dari peredaran M1 terjadi di Jakarta.

"Jakarta itu pusatnya perputaran uang nasional, 70 persen uang beredar ada di Jakarta," ujar Bhima ketika dihubungi Kompas.com.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, jika terjadi pengetatan PSBB di kawasan ibu kota, maka akan berpengaruh pada penurunan jumlah uang beredar.

Berdasarkan perhitungannya, bila jumlah uang beredar turun hanya 10 persen, maka risiko kehilangan sudah mencapai Rp 117 triliun.

"Ini bukan uang yang kecil. Artinya resesi pada kuartal ke III sudah bisa dipastikan terjadi. tinggal kita menunggu saja rilis BPS 5 november nanti," ujar Bhima.

Namun demikian, langkah Anies tersebut menurut Bhima harus dilakukan. Sebab keputusan untuk melonggarkan PSBB lebih cepat pada 10 Agustus 2020 lalu nyatanya tak memberikan dampak baik terhadap perekonomian.

"Makin lama recovery-nya kalau diperlonggar. Lebih baik ekonomi terkoreksi jangka pendek, kemudian bisa rebound di akhir tahun dan survive dari resesi di 2021," ujar dia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com: https://money.kompas.com/read/2020/09/13/100500026/ketimbang-psbb-bos-djarum-sarankan-langkah-ini-ke-anies-baswedan