BLT BPJS dan Bantuan UKM
TERBARU, Hasil Rapat dengan Jokowi, Airlangga Hartarto Pastikan BLT BPJS dan UMKM Berlanjut 2021
Hasil rapat dengan Jokowi, Airlangga Hartarto pastikan BLT BPJS dan bantuan UMKM berlanjut di 2021.
lihat foto
POS KUPANG, COM - Hasil rapat dengan Jokowi, Airlangga Hartarto pastikan BLT BPJS dan bantuan UMKM berlanjut di 2021.
Program Bantuan Langsung Tunai ( BLT) atau subsidi gaji dan BLT untuk UMKM dipastikan berlanjut di tahun 2021.
Hal ini diungkapkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat bersama Presiden Jokowi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani pun melaporkan hal ini ke DPR RI.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan kepada Komisi XI DPR RI mengenai keputusan pemerintah untuk melanjutkan beberapa program bantuan sosial pada tahun 2021 mendatang.
Keputusan tersebut sebelumnya diambil ketika Presiden Joko Widodo dan jajaran kabinetnya melakukan Sidang Kabinet tentang pemulihan sektor kesehatan dan ekonomi di Istana Negara, Jakarta, Senin (7/9/2020).
Sri Mulyani pun mengatakan, keputusan tersebut diambil dengan pertimbangan kasus Covid-19 masih akan terus bergerak.
Meski pemerintah juga mengharapkan keberadaan vaksin pada tahun depan.
"Saya sampaikan kepada Komisi XI, karena tadi barusan Sidang Kabinet Paripurna, juga tampaknya 2021 masih akan bergerak beberapa program PEN dan penanganan Covid-19.
Karena kita tahu bahwa sampai akhir tahun meskipun ada harapan ada vaksin tapi Covid-19 masih ada," kata Sri Mulyani ketika melakukan rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI.
Sri Mulyani mengatakan, meski anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) pada tahun depan lebih sedikit dari yang dialokasikan pemerintah tahun ini, namun pihaknya tidak menutup kemungkinan adanya realokasi di beberapa pos anggaran.
"Saat bicara program PEN nilainya lebih rendah, maka kami akan melakukan berbagai perubahan alokasi dan antisipasi.
Kemudian akan dilakukan perpanjangan bansos," ujar Sri Mulyani.
"Akan ada perubahan (alokasi anggaran) di beberapa tempat, kita fleksibel melihat berbagai dinamika dan melihat disiplin fiskal," jelas Sri Mulyani.
Tahun depan, pemerintah sendiri mengalokasikan anggaran untuk PEN sebesar Rp 356,5 triliun.
