SEDANG BERLANGSUNG Live Streaming ILC TV One: Sumbar Belum Pancasilais?

SEDANG BERLANGSUNG Live Streaming ILC TV One: Sumbar Belum Pancasilais? Merujuk Pernyataan Puan Maharani

POS-KUPANG.COM,  JAKARTA - Nonton diskusi Indonesia Lawyers Club TV One ( ILC TV One), Selasa (8/9/2020) jam 20.00 WIB malam ini. ILC TV One sedang berlangsung.

ILC Indonesia Lawyers Club TV One dengan host Karni Ilyas membahas topik: Sumbar Belum Pancasilais?

Topik ini merujuk pada pernyataan Puan Maharani, Putri Megawati Soekarnopurti, yang kini menjadi Ketua DPR RI.

Tayangan ILC TV One malam ini akan semakin seru karena host atau Presiden ILC Karni Ilyas akan menghadirkan sejumlah tokoh untuk membahas topik ini.

Indonesia Lawyers Club alias ILC TV One adalah satu di antara program siaran televisi yang kerap menyedot animo dan perhatian para pemirsa, khususnya di channel TV One. 

Progam yang dipandu jurnalis senior Karni Ilyas ini dipastikan akan kembali hadir untuk edisi Selasa, 8 September 2020. 

Seperti biasa, tayangan ILC TV One akan dijadwalkan mengudara mulai pada pukul 20.00 WIB. 

Dengan demikian, bila Anda termasuk penggemar dan penikmat dinamika diskusi dalam acara tv dengan konsep talk show itu, bisa mengikutinya di layar televisi Selasa malam ini.

Lantas, apa yang akan menjadi tema ILC terbaru ini? 

Sejauh ini, sang Presiden ILC, Karni Ilyas, membuka kepada publik topik apa yang akan diangkat menjadi tema ILC TV One edisi Selasa, 8 September 2020 malam pukul 20.00 WIB tersebut.

Ia mengangkat pernyataan Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, Sumbar yang diminta mendukung negara Pancasila. 

Topik ILC TV One terbaru tersebut pun diumumkan Karni Ilyas melalui media sosial Twitter. 

"Dear Pencinta ILC: Diskusi kita Selasa Pkl 20.00 WIB, berjudul "Sumbar Belum Pancasilais?"

Selamat menyaksikan. #ILCPuan,'' demikian kicauan Karni Ilyas sekaligus berdarah Minang.

Sebelumnya, pernyataan Puan Maharani Sumbar dan terkait Pancasila, mendadak menjadi gelombang yang memantik respon banyak di antara masyarakat Sumatera Barat ( Sumbar ).

Pernyataan itu dibuatnya saat pengumuman cagub-cawagub Sumbar yang didukung oleh PDIP.

Dalam acara tersebut, Ketua Bidang Politik dan Keamanan PDIP ini menyampaikan harapan agar Sumbar menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila.

Lebih lanjut, Puan Maharani menuturkan harapannya pada Provinsi Sumatera Barat.

"Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung Negara Pancasila," kata  Puan Maharani mengimbuh.

Pernyataan bahwa 'Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung Negara Pancasila' inilah yang kemudian menantik respon dari berbagai kalangan. 

Sejumlah tokoh Sumbar menyatakan keberatan dan mengkritik apa yang disampaikan putri Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri tersebut.

Mantan Wakil Ketua DPR Fadli Zon turut bersuara.

Fadli menilai, orang Sumatera Barat mempunyai peran besar dalam mendirikan negara.

Fadli Zon menjelaskan, seharusnya Kota Bukittinggi mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat karena pernah menjadi basis perjuangan masa kemerdekaan.

"Saya melihat orang Sumbar itu dari dulu punya independensi cukup tinggi, egaliter, tidak bisa diatur dengan mudah, harus diyakinkan dengan memenangkan hati dan pikirannya," kata Fadli Zon, Minggu (6/9/2020).

Fadli Zon menyatakan, memenangkan hati dan pikiran orang Sumbar tidak mudah apalagi dibeli dengan uang.

Hal itu sudah menjadi karakter jauh sebelum Indonesia merdeka.

"Karakter itu sulit untuk diubah, dan pernyataan (Puan) itu mungkin maksudnya tidak ada niat jelek. Sayangnya tidak diralat dengan cepat," kata Fadli Zon.

Rekan Fahri Hamzah itu menyatakan, jika diralat lebih cepat dan akan lebih memudahkan untuk klarifikasi.

Pernyataan itu dinilainya membangkitkan semacam rasa etnonasionalisme.

Live streaming 

Siaran ILC TV One bisa ditonton melalui live streaming.

Link-nya di bawah ini:

Live streaming ILC TV One malam ini 'Sumbar Belum Pancasilais?'

Live streaming ILC TV One malam ini 'Sumbar Belum Pancasilais?'

Bisa melalui HP.

Disclaimer:

Link live streaming ini hanya informasi untuk pembaca.

* Rocky Gerung Kasihan pada Puan Maharani, Bintang ILC TV One Sebut Partai Megawati PDIP Konyol

Nama Ketua DPP PDIP, Puan Maharani kini tengah jadi sorotan, Rocky Gerung menyesalkan sikap dari Partai PDI Perjuangan. 

Pernyataan Puan Maharani menjadi sorotan lantaran bernada tudingan kepada masyarakat Minang, Sumatera Barat ( Sumbar ), yakni tidak mendukung Negara Pancasilais.

Dilansir TribunWow.com, Rocky Gerung mempertanyakan alasan PDIP yang justru memberikan pembelaan kepada Puan Maharani.

Hal itu diungkapkan dalam tayangan Youtube pribadinya, Rocky Gerung Official, Sabtu (5/9/2020).

Dalam kesempatan itu, Rocky Gerung menegaskan bahwa dalam hal ini tidak bertujuan untuk mencari siapa yang benar dan salah.

Oleh karenanya, tidak seharusnya PDIP justru memberikan pembelaan dan menganggap Puan tidak bersalah.

Menurut Rocky Gerung yang dibutuhkan adalah bagaimana langkah PDIP untuk bisa meredam situasi yang terjadi akibat pernyataan yang dilontarkan oleh Puan.

"Yang saya kira justru konyol adalah PDIP kemudian berbaris tegak untuk membela Puan," ujar Rocky Gerung.

"Padahal ini bukan soal bela-membela, ini soal rasa batin manusia Padang," tegasnya.

"Dan itu enggak bisa dibela dengan pernyataan, itu musti dengan kerelaan untuk mengakui lalu cari cara untuk berdamai," jelas Rocky Gerung.

Sementara itu menanggapi sikap dari masyarakat Minang yang diwakili oleh anak-anak mudanya dengan membawa ke ranah hukum, menurut Rocky Gerung ada maksud tertentu.

Dikatakannya selain memang untuk mencari keadilan tetapi juga kemungkinan untuk menguji kualitas dari Undang-undang ITE.

Yakni apakah memang Undang-undang tersebut mempan untuk menjerat para penguasa itu sendiri.

"Tapi kalau perdamaian itu hendak diselesaikan secara hukum juga itu masuk akal," katanya.

"Karena anak-anak muda Minang sebetulnya mau menguji apakah Undang-udang ITE itu berlaku imparsial, ternyata polisi menolak kan itu dianggap sebagai delik pers," ungkap Rocky Gerung.

"Akhirnya bertumbuh lagi kecurigaan kenapa kalau soal paket kekuasaan kita dianggap kurang memenuhi unsur delik, sehingga ditolak oleh Bareskrim," lanjutnya.

Namun setelah laporan tersebut sudah ditolak, Rocky Gerung menyakini bahwa sikap dari kepolisian memberikan atau menambah keyakinan soal kondisi hukum di Tanah Air.

Maka dari itu, tidak bisa dipungkiri ketika banyak isu-isu miring yang kemudian ditujukkan kepada pemerintah, di antaranya menjadi objek pengecualian sasaran hukum.

"Lalu dihubungkan lagi pengetahuan publik bahwa polisi memang favoritisme kalau urusan kaum radikal yang dituduh radikal langsung diproses," kata Rocky Gerung.

"Kalau kekuasaan yang lakukan kesalahan tidak. Jadi bertumbuh terus isu semacam itu," pungkasnya.

* Merasa Kasihan dan Bela Puan Maharani

Pengamat Politik Rocky Gerung ikut memberikan tanggapannya terkait statement kontroversial dari Ketua DPP PDIP, Puan Maharani.

Pernyataan dari Puan Maharani dinilai banyak pihak, khususnya masyarakat Sumatera Barat (Sumbar), sebagai tudingan bahwa masyarakat Minang tidak mendukung Negara Pancasila.

Dilansir TribunWow.com, Rocky Gerung justru merasa kasihan dengan apa yang sedang dialami Puan Maharani.

Bahkan dirinya juga memberikan pembelaan terkait pernyataan yang menuai sorotan dari Ketua DPR RI itu.

Rocky Gerung menyakini bahwa apa yang disampaikan oleh Puan itu tidak mempunyai maksud dan tujuan untuk menyoroti masyarakat Sumbar.

Meski begitu, ia menilai Puan tetap memiliki kesalahan lantaran kurang bijak dalam menyampaikan sesuatu.

Hal itu diungkapkan dalam kanal Youtube pribadinya, Rocky Gerung Official, Sabtu (5/9/2020).

Dalam kesempatan itu, Rocky Gerung menilai ada nomena atau sesuatu yang tidak terlihat di balik fenomena yang sedang dialami oleh Puan.

Menurutnya, nomena tersebut adalah justru merupakan bentuk ketidakpuasan ataupun kebencian terhadap pemerintah itu sendiri.

"Artinya di belakang suatu yang terlihat sebagai fenomena ada nomena atau yang tidak terlihat," ujar Rocky Gerung.

"Yang tidak terlihat itu adalah sinisme terhadap istana sebetulnya yang direalisasikan melalui ucapan Puan, jadi sekali lagi ini akumulasi saja," jelasnya.

"Sebetulnya saya kasihan juga Puan, sebetulnya dia enggak layak dapat hukuman itu karena mungkin sekali kurang bijak mengucapkan kalimat itu," ungkapnya.

"Tapi saya kira dia enggak maksudkan untuk menghina."

Lebih lanjut, Rocky Gerung memahami bahwa apapun maksud yang sebenarnya dari Puan tidak akan menyurutkan niatan bagi pihak-pihak tertentu untuk menjatuhkan rezim penguasa saat ini.

Terlebih menurutnya, Puan sendiri masuk di dalam lingkaran Partai PDI Perjuangan, bersama Ketua Umum yang sekaligus merupakan ibunya, Megawati Soekarnoputri dan juga Presiden Joko Widodo ( Jokowi ).

"Namun demikian susah untuk kita hambat arus yang menganggap bahwa Puan, Mega, PDIP, Jokowi itu satu paket," kata Rocky Gerung.

"Jadi ini memang sebetulnya paket yang kebetulan tali yang paling lemah adalah Puan karena dia mengucapkan," tutupnya.

* Puan Mahari Diprotes Masyarakat Sumbar, Ternyata Kekayaan Putri Megewati Tak Main-main, Ini Daftarnya

Ucapan Ketua DPP PDIP Puan Maharani diprotes sekelompok masyarakat Sumatera Barat akibat ucapannya yang menyinggung warga Sumbar

Sejauh ini belum ada pernyataan Puan mengenai kasus itu. Namun siapa sangaka Ketua DPR RI ini juga punya keyayaan yang tidak sedikit

Sindirannya sudah bikin PDIP ciut nyali di Pilkada Sumatera Barat, ternyata Puan Maharani punya kekayaan yang tak main-main, berikut rinciannya.

Politisi PDIP Zuhairi Misrawi membalas komentar politisi Partai Gerindra Fadli Zon yang mengkritik pernyataan Ketua DPR Puan Maharani.

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam tayangan Kabar Petang di TvOne, Kamis (3/9/2020).

Diketahui Puan Maharani menyampaikan pernyataan yang menuai sorotan, yakni "Mudah-mudahan Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila."

Sebagai politisi berdarah Minang, Fadli Zon menilai Puan Maharani atau meralat bahkan meminta maaf atas ucapan yang dinilai menyinggung warga Sumatera Barat.

Namun Zuhairi menilai pernyataan itu tidak perlu dijadikan isu panas di masyarakat.

"Kalau pemahaman Saudara Fadli Zon ini liar, berbahaya kepada masyarakat," ungkap Zuhairi Misrawi.

PDI Perjuangan memutuskan tidak ikut Pemilihan Gubernur Sumatera Barat. Ketua DPD PDI Perjuangan (PDIP) Sumatera Barat (Sumbar) Alex Indra Lukman mengatakan akan mengusulkan rekomendasi tersebut ke DPP PDIP.

"DPD PDI Perjuangan dalam hal ini bersikap untuk tidak lagi mengikuti Pilgub 2020. Sikap ini akan kami ajukan pada DPP partai, karena bagi kami berpolitik bukan hanya soal menang kalah, tidak sekedar tentang kontestasi atau pilkada, tetapi lebih pada membangun dan menjaga tata nilai," kata Alex dalam siaran pers yang diterima Tribunnews.com, Minggu, (6/9/2020).

Keputusan tersebut terkait dengan dikembalikannya rekomendasi pencalonan Mulyadi-Ali Mukhni kepada PDIP.

Sebelumnya PDIP mengusung Mulyadi-Ali Mukhni di Pilgub Sumbar 2020.

"Kemarin orang yang sama mewakili paslon mengembalikan B1KWK kepada kami. Dengan demikian drama yang ngalor-ngidul ini telah mencapai ujungnya," kata dia.

Alex mengatakan partainya akan terus berjuang merebut hati rakyat Tanah Minang, meski ada upaya politisasi yang menegatifkan pernyataan Puan Maharani. 

Alex mengatakan, meski sejarah panjang PDIP di Sumbar kerap disudutkan oleh elite di Tanah Minang itu, partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu tetap memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan bersama. 

"Kami tidak larut dalam persoalan ini, sejak awal pandemi sampai saat ini dan ke depannya PDI Perjuangan Sumatera Barat akan terus bergotong royong melaksanakan bakti sosial meringankan beban masyarakat yang terdampak," katanya.

Alex menceritakan, tahapan Pilgub Sumbar 2020 ini sudah dimulai sejak tahun lalu, tetapi tertunda akibat pandemi sehingga sudah melalui waktu dan porses yang sangat panjang.

Proses di partai dimulai saat para calon mendaftar yang kemudian dipelajari secara saksama.

Antara lain rekam jejak, elektabilitas yang diukur dengan metode survei sebelum diambilkan keputusan.

Mantan anggota DPR RI ini menerangkan, Puan sudah mengumumkan dukungan partai terhadap Mulyadi - Ali Mukhni sebagai Cagub dan Cawagub Sumbar 2020. Keputusan partai ini menunjukkan bagaimana PDI Perjuangan melakukan seleksi calon secara objektif.

Karena Mulyadi dan Ali Mukhni adalah kader Demokrat dan PAN yang posisi politiknya saat ini berada di luar pemerintahan. 

"Kami juga tidak pernah menyimpan dendam atau sakit hati terkait Pilpres ataupun Pileg, terbukti yang kami usung adalah Ketua PAN Sumbar pada saat itu meski dua kursi DPR RI direbut oleh PAN," jelas dia. 

Alex juga mengajak kader dan simpatisan PDI Perjuangan mengonsolidasikan barisan untuk tetap melaksanakan arahan Ketua Umum PDI Megawati Soekarnoputri dan pesan Puan Maharani untuk tetap berjuang merebut simpati masyarakat Sumatera Barat dengan mengamalkan Pancasila. 

"Kita sudah teruji tetap konsisten dalam menghadapi apa pun bentuk dinamika politik dan kita tidak usah marah bila ada pihak yang belum berpengalaman dalam mengatasi ini," pungkas Alex.

Puan Maharani didapuk sebagai Ketua DPR periode 2019-2024 atau jadi ketua parlemen pertama sepanjang sejarah Indonesia.

Sebagai politikus senior, berapa harta kekayaan Puan Maharani?

Perempuan bernama lengkap Puan Maharani Nakshatra Kusyala Devi ini lahir dari keluarga politikus. Nama Puan Maharani memang bisa dibilang sangat lekat dengan PDI-P.

Ayahnya adalah Ketua MPR, sementara kakek dan ibunya merupakan mantan Presiden RI.  Sebagai trah Soekarno, Puan juga seringkali digadang-gadang sebagai calon presiden.

Puan memilih bergelut dengan politik mengikuti jejak ibunya, Megawati Soekarnoputri.

Karier politiknya dirintis dengan menjadi anggota KNPI, lalu menjadi kader PDI-P, hingga kemudian melenggang ke Senayan sebagai anggota DPR RI periode 2009-2014.

Dia dilantik menjadi anggota dewan di usia 36 tahun.

Kariernya sebagai politikus mulai menanjak sejak menjadi Ketua Fraksi PDIP di DPR menggantikan seniorya Tjahjo Kumolo. Pada 2 pemilu berikutnya, Puan terpilih kembali menjadi anggota DPR.

Dikutip dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (PHKPN), Puan terakhir kali melaporkan kekayaannya pada 31 Desember 2018.

Artinya, tahun lalu, Puan tidak melaporkan harta kekayaannya ke KPK. Total harta yang dilaporkannya saat itu yakni sebesar Rp 367,79 miliar atau tepatnya Rp 363.790.695.900.

Kekayaannya tersebut meningkat pesat sejak beberapa tahun belakangan. Di LHKPN tahun 2014 atau saat dirinya baru menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kabinet Kerja 2014-2019, kekayaannya tercatat sebesar Rp 162,56 miliar.

Puan Maharani bersama Presiden Indonesia ke-5, Megawati Sukarnoputri. (@puanmaharaniri)
Pada tahun 2017, hartanya mengalami kenaikan cukup pesat. Di LHKPN yang dilaporkan pada 31 Desember 2017, total kekayaannya mencapai Rp 302,77 miliar.

Dari keseluruhan harta kekayaan yang dilaporkan terakhir pada Desember 2018 sebesar Rp 363,79 miliar, aset terbesarnya berasal dari surat berharga yang nilainya mencapai Rp 208,539 miliar.

Sumber kekayaan terbesar berikutnya disumbang kepemilikan tanah dan bangunan yang nilai taksirannya sebesar Rp 148,86 miliar. Puan yang kini berusia 47 tahun ini total memiliki 74 bidang tanah dan bangunan.

Seluruh tanah dan bangunan tersebut dilaporkan di LHKPN sebagai hasil sendiri alias bukan berasal dari warisan atau hibah.

Sebagian besar aset propertinya tersebut berada di Provinsi Bali yang tersebar di Tabanan, Denpasar, Klungkung, Badung, dan Gianyar. Sebagian properti lainnya berada di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Bogor, dan Depok.

Untuk alat transportasi dan mesin, Puan memiliki 7 mobil dan 3 motor. Kendaraan termewahnya yaitu Toyota Land Cruiser Jeep tahun 2008 dengan taksiran Rp 400 juta.

Mobil lainnya yang dimiliki Puan antara lain VW Beetle Sedan tahun 2000 senilai Rp 200 juta, VW Karman Ghia 1961 seharga Rp 65 juta, Daihatsu Taruna tahun 2020 senilai Rp 130 juta, dan 3 mobil Mercedes Benz yang masing-masing bernilai Rp 150 juta.

Puan Maharani Ungkap Mobil Antik Peninggalan Bung Karno, Sampai Akui Sering Naik Bajaj ke Sekolah (TribunPontianak.co.id)
Puan juga memiliki 3 unit motor Harley Davidson tahun produksi 2002-2003 yang masing-masing harganya Rp 85 juta, Rp 80 juta, dan Rp 120 juta.

Harta bergerak lain yang dilaporkan Puan di LHKPN adalah harta bergerak lain yang nilainya sebesar Rp 5 miliar serta aset berupa kas setara kas yang nilainya Rp 49,55 miliar.

Dalam laporan LHKPN terakhirnya, Puan juga diketahui memiliki utang sebesar Rp 49,7 miliar.

* Fadli Zon Desak Puan Maharani Minta Maaf ke Masyarakat Minang, Ucapan Ketua DPR ini Jadi Pemciu

Anggota DPR RI menyoroti pernytaan Ketua DPR Puan Maharani mengenai Provinsi Sumatera Barat

Ia menyebut bahwa kata-kata yang dikeluarkan oleh putri Megawati itu berpotensi memencah bela antara masyarakat 

Politisi Gerindra Fadli Zon menyoroti pernyataan Ketua DPR RI Puan Maharani yang dianggapnya bisa menjadi kontroversi.

Fadli menilai ucapan dari mantan Menko PMK itu menyinggung masyarakat Minang di Sumatera Barat.

Ia pun memberikan penjelasan hingga menyarankan Puan Maharani untuk meminta maaf pada warga minang.

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam tayangan Kabar Petang di tvOne, Kamis (3/9/2020).

Diberitakan sebelumnya Puan Maharani menyampaikan pernyataan yang mengundang polemik,

yakni "Mudah-mudahan Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila."

Fadli Zon kemudian menilai pernyataan putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tersebut tidak tepat fakta dari faktor sejarah.

Ia menegaskan tidak bermaksud mencari isu dengan membahas pernyataan Puan yang dinilai blunder tersebut.

"Ini bukan menggoreng. Saya kira dari diksinya saja sudah jelas, ada semacam keraguan," komentar Fadli Zon.

"Ini mungkin slip of the tounge, salah ucap atau salah bicara," lanjutnya.

Mantan Wakil Ketua DPR RI ini menilai Puan hanya perlu meminta maaf kepada masyarakat yang tersinggung, atau setidaknya memberi klarifikasi.

"Kalau ada salah ucap atau salah bicara, mudah saja, tinggal diralat. Kalau lebih jauh minta maaf," kata Fadli.

Fadli melanjutkan, argumentasi yang menuai keberatan dari banyak pihak itu justru menjadi blunder bagi sang Ketua DPR.

Apalagi pernyataan Puan menyangkut masyarakat Minang.

"Kalau misalnya mau mempertahankan argumentasi, saya kira itu akan merugikan diri sendiri," komentar politisi berdarah Minang ini.

"Orang Minang itu dikenal cukup kritis, egaliter, tidak feodal. Orang Minang tidak bisa disuruh apa kata ini harus diikuti," paparnya.

"Kalau salah, ya pasti dikoreksi. Wataknya bukan watak feodal," lanjut Fadli.

Ia membenarkan sikap kritis warga Minang pasti akan menyoroti pernyataan Puan.

"Jadi karena itu pasti akan kritis dalam melihat hal-hal seperti itu," tegasnya.

Fadli melanjutkan, justru ucapan Puan itu terkesan memancing perselisihan di antara masyarakat.

Ia menilai Puan terkesan meragukan sikap nasionalisme warga Sumbar.

"Saran saya justru pernyataan seperti ini yang bisa memicu pemecahbelahan. Bukan komentar seperti itu, tapi pernyataan seperti ini," jelas Fadli.

"Itu jelas sekali kalau diberikan ke pelajaran bahasa Indonesia artinya apa. Apakah ini ada keraguan atau apa?"

"Paling tidak, walaupun maksudnya berbeda atau salah pengucapan, diterimanya sudah berbeda," tambahnya.

Lihat videonya mulai menit 1:50:

* PKS Juga Desak Puan Maharani Minta Maaf

Desakan agar Puan Maharani minta maaf ke masyarakat Sumatera Barat juga datang dari PKS.

"Kami meminta Mbak Puan mencabut pernyataanya dan meminta maaf ke seluruh masyarakat Sumatera Barat khususnya kepada keluarga besar founding father bangsa ini," papar juru bicara PKS Handi Risza dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (2/9/2020), dikutip dari Tribunnews.com.

"Jangan pernah ragukan nasionalisme masyarakat Sumbar yang telah berjuang melahirkan Pancasila dan berkorban bagi Keutuhan NKRI," tutur Handi.

Handi menyebut Puan yang saat ini sebagai ketua DPR seakan lupa terhadap sosok pendiri bangsa dan penggagas Pancasila yang berasal dari Sumbar seperti Bung Hatta, Sutan Syahril, dan Tan Malaka.

"Ini menunjukkan Pancasila lahir dari kekayaan budaya dan pemikiran para leluhur kami," papar Handi yang berasal dari Sumbar.

Saat PDI Perjuangan mengumumkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur untuk Pilkada Sumatera Barat, Puan menyelipkan harapan kepada provinsi tersebut.

"Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila. Bismillahirahmannirrahim," ucap Puan.

Diketahui, PDIP memajukan Mulyani dan Ali Mukhni untuk Pilgub Sumbar.

Sebagian Artikel ini telah tayang di tribunmanado.co.id dengan judul Ketua DPR RI Puan Maharani Didesak Fadli Zon untuk Minta Maaf: Ini Pernyataan Pemecahbelah, https://manado.tribunnews.com/2020/09/04/ketua-dpr-ri-puan-maharani-didesak-fadli-zon-untuk-minta-maaf-ini-pernyataan-pemecahbelah?page=all

Sebagian artikel ini sudah tayang di Grid.ID dengan judul: Sindirannya Bikin PDIP Ciut Nyali Hingga Mundur dari Pilkada Sumatera Barat, Ternyata Puan Maharani Punya Kekayaan yang Tak Main-main, Berikut Rinciannya https://fotokita.grid.id/read/112324160/sindirannya-bikin-pdip-ciut-nyali-hingga-mundur-dari-pilkada-sumatera-barat-ternyata-puan-maharani-punya-kekayaan-yang-tak-main-main-berikut-rinciannya?page=all

Artikel ini telah tayang di Tribunwow.com dengan judul Sesalkan Sikap PDIP yang Bela Puan Maharani, Rocky Gerung: Bukan Bela-membela, tapi soal Rasa Batin, https://wow.tribunnews.com/2020/09/06/sesalkan-sikap-pdip-yang-bela-puan-maharani-rocky-gerung-bukan-bela-membela-tapi-soal-rasa-batin?page=all

Artikel ini telah tayang di pos-kupang.com dengan judul LINK Live Streaming ILC TV One Malam Ini: Sumbar Belum Pancasilais? Merujuk Pernyataan Puan Maharani