Breaking News:

Komisi I DPRD Sebut Kota Kupang Plt Terbanyak se-Indonesia

Komisi I DPRD Kota Kupang menyebut Pemerintah Kota Kupang sebagai kota yang memiliki pelaksana tugas (Plt) terbanyak seluruh Indonesia

POS-KUPANG.COM/Yeni Rachmawati
Komisi I DPRD Kota Kupang gelar Sidang Komisi dengan BKP2D, Kamis (3/9/2020). 

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Komisi I DPRD Kota Kupang menyebut Pemerintah Kota Kupang sebagai kota yang memiliki pelaksana tugas (Plt) terbanyak seluruh Indonesia.

Karena berdasarkan data yang diperoleh ada 177 jabatan lowong baik dari tingkat kelurahan hingga eselon II.

"Jabatan lowong di pemerintah ini mulai dari lurah, camat, sekda dan asisten diisi oleh Plt. Ini unik sekali, ada hal yang tidak dihargai dalam etika pemerintah. Misalnya Camat Kelapa Lima dan Camat Maulafa. Dimana Camat Maulafa dijabat oleh plt dan Plt tersebut ialah Kepala Dinas Sosial. Padahal tugas Kadis Sosial begitu banyak, apalagi di tengah pandemi Covid-19. Ini berhubungan dengan efektifitas dan efesiensi, akibatnya pelaksanaan tugas terganggu," kata Ketua Komisi I DPRD Kpta Kupang, Yuven Tukung, pada Sidang Komisi I, Kamis (3/9/2020).

IPMASTIM Kupang Gelar Seminar Sehari di Waingapu, Jelang Pilkada Sumba Timur

Yuven juga meminta agar BKP2D menyampaikan secara rinci jumlah Pegawai Honor atau PTT sejak 2019 hingga 2020.

Hal ini juga senada disampaikan oleh Anggota DPR Komisi I, Jemari Yoseph Dogon yang mendorong agar Pemerintah segera mengisi jabatan lowong hampir di setiap instansi.

TRIBUN WIKI : Paket Wedding Spot Wisata Kaki Lena Hills di Ketinggian Kota Ende

"Asisten masih plt, dengan adanya sekda defintif, apalagi di kelurahan-kelurahan rata-rata satu tahun lebih maka tolong ini harus diatasi. Adanya sekda definitif maka jangan ditunda, kalau bisa bulan ini harus segera diisi," ujarnya.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Kupang, Ade Manafe menjelaskan terkait pengisian jabatan lowong tingkat kelurahan eselon IVB dan IIB, telah terjadi kekosongan jabatan sebanyak 177, baik tingkat kelurahan sampai pimpinan OPD.

Khusus eselon II, dikatakannya, harus dilakukan oleh pansel sesuao PP nomor 17 tahun 2020.

Kemudian eselon III dan IV harus dilakukan oleh Baperjakat yang terdiri dari Ketua oleh Sekda, Sekretaris Kepala BKP2D, anggota inspektur, asisten III dan salah satu staf eselon III dari BKP2D," terangnya.

Sesuai UU, kata Ade, Baperjakat harus terdiri dari lima orang. Tapi terkendala dengan inspektue dan asisten III yang masih dijabat oleh Plt.

Halaman
12
Penulis: Yeni Rachmawati
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved