Ketua LPA NTT Veronika Ata Bikin Catatan Kritis ke DPRD & Pemerintah di Hari Anak Nasional

Dinas Sosial diharapkan membuat data aktual dan verifikasi data  pemberian  bantuan social, bantuan Tunai dan sejenisnya tepat sasaran. Sebab masih banyak  kelompok rentan tidak mendapatkan

Sedangkan untuk DPRD NTT dan Kabupaten Kota, Veronika berharap agar pada Fungsi Anggaran, DPRD bisa memastikan KUA- PPAS (Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Pada dinas terkait harus jelas anggaran terkait pemenuhan anak pada masa pandemic. 

Terutama  Dinas: Pendidikan, Kesehatan, PPPA, Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi,  Dinas Perindustrian, Dinas Sosial.

Dan dalam fungsi  Pengawasan, DPRD diharapkan bisa melaksanakan Perda, Implenteasi anggaran pada  OPD (Dinas terkait) Juga bisa proses menuju Propinsi Layak Anak  melalui pembentukan  Kabupaten layak anak.

Sebab hingga kini hanya Kota Kupang “Menuju Kota Layak Anak”. 

Dan untuk Fungsi Regulasi, DPRD bisa merevisi Perda Perlindungan Anak.

Untuk Bank  dan Dunia Usaha diharapkan bisa mempermudah akses  pinjaman  untuk usaha produktif bukan konsumsi domestik dengan cara memberikan suku bunga terjangkau (KUR) dan memberikan keringan pembayaran angsuran KUR.

LPA NTT dan SEJAJAR NTT berharap perlu dibangun dialog, koordinasi,  keterbukaan, dan saling melengkapi, memperkuat sinergitas dan juga melakukan advokasi .

"Karena itu dibutuhkan  POLITIKAL  WILL  dan  KESEDIAAN UNTUK BERKOLABORASI dari para Pengambil Kebijakan dan komitmen kita semua," kata Veronika Ata. (poskupangwiki.com, novemy leo)