Hasil Survei Charta Politika Sebut Prabowo Menteri Berkinerja Terbaik, Begini Komentar Dahnil Anzar

Hasil Survei Charta Politika Sebut Prabowo Menteri Berkinerja Terbaik, Begini Komentar Dahnil Anzar Simanjuntak 

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Hasil survei Charta Politika periode 6 Juli 2020 sampai 12 Juli 2020 menyebut Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai menteri berkinerja terbaik dari jajaran menteri lainnya.

Menanggapi hasil survei tersebut, Juru Bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan menghormati penilaian publik tersebut. 

Ia mengatakan saat ini Prabowo fokus mengerjakan tugasnya memperkuat pertahanan Republik Indonesia.

"Menhan fokus mengerjakan tugas beliau memperkuat pertahanan RI, terkait penilaian publik baik atau tidak tentu itu kita hormati," kata Dahnil ketika dihubungi Tribunnews.com pada Kamis (23/7/2020).

Sekadar informasi, pada pertengahan Februari 2020 lalu, Prabowo juga disebut sebagai menteri paling dikenal publik dan berkinerja bagus oleh Survei Indo Barometer.

Pada survei tersebut Prabowo berada di urutan pertama di atas sejumlah nama menteri yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri BUMN Erick Thohir. 

Diberitakan sebelumnya Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya menyebut Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjadi menteri berkinerja terbaik dari jajaran menteri lainnya. 

Hal tersebut disampaikan Yunarto berdasarkan hasil survei yang dilakukan Charta Politika periode 6 Juli 2020 sampai 12 Juli 2020. 

"Pertanyaan terbuka yang diberikan yaitu sebutkan satu nama menteri Kabinet Indonesia Maju yang bapak/ibu nilai memiliki kinerja terbaik," kata Yunarto secara virtual, Jakarta, Rabu (22/7/2020).

Prabowo Subianto menempati urutan pertama sebanyak 12,8 persen responden memilihnya. 

Setelah itu muncul nama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan pemilih sebanyak 11,5 persen responden. 

Selanjutnya, ditempati Menteri BUMN Erick Thohir dengan angka 5,8 persen dan Menko Polhukam Mahfud MD sebanyak 4,6 persen

Yunarto menyebut, kebanyakan nama yang muncul karena memiliki tingkat pengenalan tinggi atau pos kementeriannya mendapatkan sorotan media di saat situasi pandemi Covid-19. 

"Ini hanya persepsi yang tentu ada bias popularitasnya. Orang yang disebut pasti yang lebih banyak atau lebih tinggi tingkat pengenalannya. Ini bukan analisa kualitatif, apalagi dikaitkan dengan KPI (Key Performance Indicators) yang dimiliki presiden," paparnya.