Data Kependudukan Menjadi Problem Bagi Para Penerima Bansos

Data Kependudukan Menjadi Problem Bagi Para Penerima Bansos

POS-KUPANG. COM|KUPANG-- Akademisi Universitas Widya Mandira Kupang, Mikhael Feka, SH.,MH, mengatakan data Kependudukan menjadi salah satu problem bagi para penerima bansos (bantuan sosial) di Kota Kupang di tengah pandemi Covid 19.

"Mungkin dalam rapat-rapat bapak bisa sampaikan itu. Karena yang menjadi persoalan, ketika masyarakat tidak proaktif, maka pemilik kos atau rumah kontrakan dan seterusnya, dia tidak melaporkan orang yang bersangkutan kepada pak RT, ini akan menjadi polemik tersendiri ketika terjadi hal-hal seperti ini."ungkapnya dalam Virtual Public Discussion yang digelar DPC GMNI Kupang, Senin, 13/07/2020.

Dikatakan Mikhael, terkait pendataan tidak hanya persoalan tersebut (penerimaan bansos). Namun dalam pemilihan umum juga terjadi hal yang sama.

"Memang data kependudukan ini menjadi suatu problem tersendiri. Tetapi apapun masalahnya kita apresiasi bahwa, semuanya sudah berjalan dengan baik oleh pemerintah." tuturnya

Sekarang saatnya membangun kesadaran berwarga dari masyarakat. Mungkin hal ini yang harus diperhatikan bersama. Terkait kesadaran tersebut, jelas Mikhael, perlu adanya sosialisasi masif kepada masyarakat dan pemerintah di tingkat RT. Sehingga, data yang diberikan dari RT kepada Kelurahan dan diteruskan ke dinas sosial hingga ke Walikota, merupakan datan tidak 100% valid, tetapi setidaknya mendekati kebenaran itu sendiri.

Ia juga mengapresiasi pemerintah Kota Kupang, yang memberikan atensi besar kepada warganya.

Kepala Dinas Sosial Kota Kupang, Lodywik Djungu Lape, S. Sos pada kesempatan yang sama mengatakan, penyaluran BST sendiri sudah memasuki tahap ke III. Sedangkan bansos-bansos yang lain seperti dari APBD Provinsi belum disalurkan dan masih menunggu berita.

"Sedangkan bansos yang bersumber dari APBD Kota sendiri, tahap 1 sudah selesai disalurkan. Dan rencananya tahap di pada bulan Juli ini. Paling lambat minggu depan. Tetapi masih terkait penyempurnaan data-data dulu." tegasnya

Menurutnya, pada momen sebelumnya dalam waktu yang bersamaan, penyaluran bansos menggunakan data yang sama. Sehingga ketika dalam perjalanan, begitu ditetapkan sasarannya, datang persetujuan untuk bansos yang lain.

"BST misalnya, dari tanggal 23 April penetapan. Ternyata sampai 26 Mei 10 tahap baru penyaluran. Sementara, khusus kami di APBD Kota sendiri, penetapan sasaran penerima tanggal 11 Mei. Yang persetujuan di atas pada 11 Mei itu dobel dengan yang ditetapkan itu. Oleh karena itu, perlu ada perbaikan. Diganti orang-orang itu dengan orang yang lebih butuh." papar Lodywik

Sehingga, lanjutnya, untuk Kota Kupang sendiri masih dibenahi datanya dan akan disalurkan pada bulan Juli.

Menjawabi pertanyaan peserta terkait protokol kesehatan, Kepala Kantor Pos dan Giro Kota Kupang, Sulaiman Amir melalui, Aditya Muslim menjelaskan bahwa, sejak tahap I penyaluran BST, di Kota Kupang, sudah diterapkan protokol kesehatan Covid 19.

Bagi para penerima bansos, kata Aditya, disediakan tempat cuci tangan. Anak-anak dilarang untuk ikut dalam proses tersebut. Pihak Pos dan Giro dibantu oleh Babinsa dan dan Polda NTT, Satgas Covid 19 Kota Kupang dan Provinsi NTT, dalam melakukan penerapan protokol kesehatan.

• Ini Bocoran Daftar Lembaga yang Dikabarkan akan Dibubarkan Jokowi, Ada OJK dan Komisi Lansia

• Pilkada Sumba Barat, Lima Parpol Dipastikan Dukung Paket Niga-Oris, Partai Apa Saja, Simak Ini

Baginya, penerapan protokol kesehatan tidak menghalangi pihak Pos dan Giro, karena warga Kota Kupang dan sekitarnya, sudah mematuhi protokol tersebut. (Laporan Reporter POS-KUPANG. COM, Oncy Rebon)