Breaking News:

News

Paripurna Perpanjangan Masa Kerja Pansus LKPj Bupati TTS Diwarnai Interupsi, Pimpinan Panen Protes

Sidang Paripurna penyampaian dan pembahasan LKPj kepala daerah tahun 2019 dengan agenda penyampaian laporan panitia khusus LKPJ, Selasa (7/7), alot

Penulis: Dion Kota | Editor: Benny Dasman
POS-KUPANG.COM/DION KOTA
Suasana sidang Paripurna penyampaian dan pembahasan LKPJ kepala daerah tahun 2019, Selasa (7/7/2020) pagi di ruang sidang paripurna 

Laporan Wartawan Pos Kupang, Com, Dion Kota

POS KUPANG, COM, SOE - Sidang Paripurna penyampaian dan pembahasan LKPj kepala daerah tahun 2019 dengan agenda penyampaian laporan panitia khusus (pansus) LKPJ, Selasa (7/7), berjalan alot.

Usai dibuka Ketua DPRD TTS, Marcu Mbau, Ketua Pansus LKPj Bupati TTS, Marthen Tualaka langsung menyampaikan permohonan penambahan masa kerja pansus dengan beberapa alasan.

Pertama, Masih ada dua kecamatan yang belum dikunjungi pansus untuk uji petik. Kedua, masih ada beberapa data yang diminta dari OPD belum diberikan. Hal ini menjadi kendala bagi pansus dalam penyusunan finalisasi catatan dan rekomendasi.

Ketiga, pansus juga menemukan dalam dokumentasi LKPj Tahun 2019, pemerintah masih menggunakan data LKPj 2018.

"Ada beberapa OPD yang kita undang untuk rapat klarifikasi dan minta data tapi belum dikasih. Hal ini menjadi penghambat kerja pansus dalam penyusunan laporan akhir. Kita minta tambahan waktu," pinta Marthen.

Sontak pernyataan Marthen Tualaka langsung diprotes Dewan lainnya. Ruba Banunaek, Ketua Fraksi Golkar, yang juga anggota Pansus LKPj, menyatakan keberatan dengan penambahan waktu kerja pansus.

Dia meminta pansus menghormati keputusan paripurna dan badan musyawarah.

"Agenda hari ini Pansus LKPJ seharusnya menyampaikan laporan. Saya dan Faksi Golkar keberatan dengan penambahan waktu kerja pansus," ungkap Ruba.

Hal senada diungkapkan Beny Saikoko dan Roy Babys. Keduanya keberatan dengan penambahan waktu kerja pansus. Keduanya mendorong agar pansus menyampaikan laporan akhir.

"Kita gelisah juga yang non pansus karena pansus sudah bekerja selama 30 hari. Kita berharap pansus konsisten dengan Keputusan Banmus No: 6-7," pinta keduanya.

Sefrit Nau dan Uksam Selan mendukung perpanjangan waktu kerja pansus dengan tujuan menyelesaikan laporan akhirnya. Jika diurut ke belakang, keterlambatan penyelesaian laporan pansus tak lepas dari keterlambatan pemberian data dari OPD.

OPD yang diundang untuk memberikan klarifikasi atas temuan dalam uji petik lapangan ada yang tidak datang.

Ketua DPRD TTS, Marcu Mbau, memutuskan memberikan waktu tambahan bagi pansus selama tiga hari untuk menyelesaikan laporan akhir. *

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved