GEMPAR Geruduk Kantor Bupati dan DPRD Manggarai Timur Gelar Aksi Tolak Tambang, Ini Tuntutan Mereka

Laporan Wartawan Pos Kupang, Com, Robert Ropo

POS KUPANG, COM, BORONG - Selain melakukan aksi demo tolak tambang batu gamping di Lengko Lolok dan Pabrik Semen di Luwuk Desa Satar Punda, di Kantor Bupati Matim dan Kantor DPRD Matim di Lehong.

Gerakan Mahasiswa Pemuda dan Rakyat Manggarai Timur (GEMPAR-Matim) juga melakukan Demo di Kantor Dinas Sosial (Dinsos) dan juga Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Matim, Senin (13/7).

Disaksikan Pos Kupang, sebelum melakukan aksi demo di dua kantor tersebut, saat demo di Kantor Bupati Matim terkait tolak tambang dan pabrik semen itu, mereka juga diterima untuk berdialog dengan Sekda Matim Ir Boni Hasudungan Siregar.

Sesuai informasi, para pendemo juga akan melakukan demo di dua kantor itu, sehingga untuk tidak menggangu aktifitas pelayanan kepada masyarakat di dua kantor dinas itu, maka
Kepala Dinas Sosial Wihelmus Deo dan Kadis Dukcapil Robertus Bonefantura juga dihadiri saat Dialog di Ruang Rapat Bupati Matim itu.

Namun dalam kesempatan itu Sekda Boni meminta untuk menyampaikan saja pernyataan yang dipersoalkan para pendemo. Namun para demo tetap bersih keras, mereka hanya bisa menyerahkan pernyataan sikap dan berdialog, namun demo tetap dilakukan di dua kantor dinas tersebut.

Mereka berjanji melakukan demo hanya sekitar 1 menit-1 menit di dua kantor Dinas itu, karena alasan mereka sesuai hasil konsolidasi sebab untuk demo orasi pernyataan sikap itu diketahui semua masyarakat umum, bukan hanya untuk diketahui Kepala Dinas.

Sekda Boni juga mempersilahkan untuk mereka menyampaikan pernyataan sikap. Adapun pernyataan sikap GEMPAR Matim untuk Dinsos Matim, yakni mendesak Dinas Sosial untuk melakukan transparansi pendataan dan pengalokasian anggaran bantuan sosial tunai (BST).

Sedangkan pernyataan sikap untuk Dinas Dukcapil Matim yakni, mendesak Dinas Capil untuk memperbaiki pelayanan dan mendesak Dinas Capil untuk melengkapi ketersediaan fasilitas.

Menanggapi itu, Kadis Sosial Wihelmus Deo menegaskan, data terkait BST yang diproses itu sangat transparan, tidak ada yang tidak transparan karena semuanya berasal dari desa. Baik itu BST dari Kementerian, BLT dari Kabupaten dan Provinsi semuanya diproses berdasarkan usulan dari desa.

"Memang saya akui ada data dimana ASN juga dapat BST dan ini tidak diakomodir atau tidak diberikan. Kita sudah berikan surat ke PT Pos Indonesia sebagai pihak penyalur untuk menagih untuk dikembalikan ke Kas Negara. Kita juga sudah keluarkan surat kepada semua camat, Kades dan Lurah yang tidak tepat sasaran itu dikirim ke dinas Sosial supaya kita teruskan laporan ke Kemensos,"jelas Wihelmus.

Sementara Kadis Dukcapil, Robertus Bonefantura juga dalam menanggapi tuntutan itu, mengatakan, Dukcapil akan berupaya meningkatkan upaya perbaikan pelayanan sesuai dengan desakan GEMPAR Matim.

Robertus juga meminta GEMPAR Matim untuk bisa membantu Dukcapil untuk menghilangkan stigma di masyarakat, bahwa Dukcapil masih memungut biaya.

Usai berdialog kemudian, para peserta Demo melangsungkan aksi demo dengan berjalan kaki menuju Kantor Dinas Sosial dan Dukcapil Matim di Lehong dengan berorasi intinya meminta kedua dinas itu untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sesuai dengan pernyataan sikap mereka itu.

Ancam Gelar Aksi Susulan
GEMPAR Matim sempat mendatangi Kantor DPRD Matim. Saat demo di kantor DPRD, massa juga berorasi intinya menolak tambang dan pabrik semen tersebut. Massa juga akhirnya berdialog dengan DPRD.