Dukung UMKM, Bank Indonesia Rancang UMKM 4.0

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Nusa Tenggara Timur ( BI KPw NTT) I Nyoman Ariawan Atmaja mengungkapkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik ( BPS), UMKM memang menjadi tulang punggung perekonomian NTT. Ia pun mengakui UMKM menyerap banyak tenaga kerja di NTT.

Sebagaimana pemerintah yang telah menyusun peta jalan bagi pemulihan UMKM, BI juga telah melakukan hal serupa. Ia memaparkan, BI telah merancang peta jalan UMKM Bank Indonesia yang dinamai UMKM 4.0.

• Anggota DPRD Sikka Minta 3 Dinas Teknis Perhatikan Nasib Petani dan Nelayan di Masa Pandemi

Dalam peta jalan tersebut, BI melakukan mapping pada UMKM dan wilayahnya. Selanjutnya, area pengembangan terbagi menjadi tiga. Pertama, korporatisasi, yakni penguatan kelembagaan. Kedua, penguatan kapasitas. Ketiga, penguatan pembiayaan.

"Tiga pilar ini menjadi hal utama yang dilakukan BI karena kami tahu bahwa UMKM adalah tulang punggung perekonomian kita," katanya saat membawakan materi dalam acara webinar "Melindungi UMKM NTT Melalui Optimalisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)" pada Kamis (9/7/2020) pagi itu.

• TRIBUN WIKI: VIVO Buka Kantor dan Service Center Pertama di Flores

Dari segi proses bisnis, BI juga telah teruji dan berpengalaman dalam mengembangkan UMKM. Beberapa model bisnisnya antara lain petani kopi, petani coklat, UMKM di bidang kain, souvenir, dan lainnya. Model bisnis yang telah berhasil tersebut akan direplikasi dan kembangkan ekosistemnya sehingga akan dibuat proyek percontohan, bersinergi dengan berbagai pihak, dan menyusun data yang terintegrasi.

"Hal yang terpenting dari skema peta jalan UMKM 4.0 ini kami sudah memilah UMKM yang ada. Tujuannya agar UKMM tersebut produktif, inovatif, dan resilien dalam rangka membangun UMKM 4.0 sebagai kekuatan baru ekonomi nasional," jelasnya. UMKM tersebut yakni kelompok subsistence, UMKM potensial, UMKM sukses, UMKM digital, dan UMKM ekspor.

Hal penting lainnya, kata I Nyoman, BI juga sedang mendorong kerja sama dengan Kementerian UMKM untuk membuat lembaga nasional yang membuat peta jalan nasional bagaimana UMKM ke depan agar berbagai kebijakan bisa diakselerasi.

Ia melanjutkan, hingga akhir 2019, BI ingin membawa 91,3 juta penduduk Indonesia yang belum mengakses perbankan bisa mengaksesnya, dan 62,9 juta UMKM yang akan dibawa ke dalam ekonomi dan keuangan formal melalui digitalisasi. Meski demikian, ada pula tantangannya. "Kita akan mengajak Fintech dan E-commerce masuk UMKM," tambahnya.

Digitalisasi sendiri membuka peluang inklusivitas dan elektronifikasi. Beberapa transaksi pemda kini telah menggunakan elektronifikasi. Bantuan sosial pun hampir 96 persen menggunakan elektronifikasi. Bahkan, elektronifikasi di dunia transportasi mencapai 13 persen. "Banyak hal telah dilakukan pemerintah dalam hal mendorong bagaimana transaksi elektronifikasi non tunai masuk ke dalam kehidupan masyarakat dan bernegara sehingga semua bisa akses secara keuangan," katanya.

Bank Indonesia, lanjutnya, telah meluncurkan QRIS pada 17 Agustus 2019 lalu. QRIS akan memperlancar transaksi, efisien, aman, dan sehat. QRIS merupakan salah satu channel yang sederhana yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk melakukan transaksi non tunai.

Pria Bali ini pun menjelaskan, bagaimana kebijakan BI dalam mendukung UMKM di Indonesia. Beberapa diantaranya yakni menurunkan suku bunga BI7DRR, membeli surat utang pemerintah di pasar sekunder dan perdana, kampanye transaksi QRIS, mempercepat implementasi sistem keuangan dan ekonomi digital, dan penurunan biaya transaksi SKNBI.

I Nyoman menjelaskan, walaupun PDB NTT turun menjadi 2,84 persen di triwulan pertama, namun hal tersebut masih memberikan sinyal ekonomi yang cukup kuat untuk hadapi Covid-19. Tapi, ia berharap tidak terjadi penurunan terus menerus. Ia berharap, tatanan normal baru bisa menaikkan ekonomi NTT di triwulan ketiga dan keempat. "Kami perkirakan triwulan dua di 1,3 persen pertumbuhan ekonomi NTT," katanya.

Dampak Covid-19 bagi UMKM NTT sendiri, jelasnya, berpotensi menurunkan kinerja UMKM dimana diperkirakan 4.485 UMKM terdampak Covid-19 dengan total penurunan pendapatan mencapai 75 persen. Dari sisi tenaga kerja, hampir 7.035 tenaga kerja terdampak, dengan penerima kartu prakerja sebanyak 6.036 pekerja.

BI KPw NTT juga memberikan dukungan terhadap pemulihan UMKM NTT. Beberapa diantaranya yakni Kelas Online Gratis UMKM dalam rangka penyelamatan UMKM. Kelas telah dilakukan sebanyak lima kali pertemuan dengan rata-rata setiap pertemuan menyerap 50 UMKM dari seluruh NTT. "Kami mengajak seluruh masyarakat UMKM termasuk binaan perbankan, lembaga, pemda untuk mendukung ini. Kami siap menampung ribuan bahkan puluhan ribuan UMKM yang ada untuk kita masukan dalam program ini," katanya.

Selanjutnya, BI KPw NTT telah menyiapkan program BI Young Enterpreneur School (BI-YES) yang akan diresmikan pada 17 Juli 2020 mendatang. Program tersebut melatih dan mendidik UMKM NTT untuk berwawasan global dan digital. Program itu juga dirancang dengan silabus dan kurikulum terbaik dengan menghadirkan pakar wirausaha, akademisi, dan praktisi ahli. Program tiga bulan ini akan menjadi agenda rutin BI KPw NTT untuk mendukung target 100 UMKM.

Kemudian, BI juga melakukan On-Boarding Nasional, dimana terdapat 330 UMKM nasional dengan 8 UMKM NTT. Program itu terdiri dari 10 silabus materi selama sebulan kelas online dan memiliki akses pembelajaran melalui internet. Tak hanya itu, BI juga meluncurkan Local E-Commerce, dimana mendorong terbentuknya sarana jual beli bagi UMKM lokal yang bekerja sama dengan start-up lokal untuk membangun website atau aplikasi dan pembayaran non tunai. Adapun BI KPw NTT memberikan pula dukungan berupa remote coaching dan mentoring, sertifikasi dan fasilitasi, serta promosi dan pameran digital.

Di akhir pemaparan materinya, I Nyoman membeberkan rencana yang akan dilakukan menuju UMKM 4.0. Pertama, dalam jangka pendek, koordinasi dan sinergi BI dan Pemda yang berkesinambungan untuk pengelolaan stimulus fiskal dengan proporsi yang sesuai. Kedua, mengatasi hambatan kebijakan dan administrasi (deregulasi) yang memperlambat arus investasi dan arus barang/jasa. Ketiga, investasi pada sumber daya manusia. Kempat, menbangun infrastruktur yang diperlukan dan menutup kesenjangan digital. Kelima, menciptakan ekosistem lingkungan bisnis dan kelembagaan yang kuat. Dan keenam, membangun dan memperkuat pendidikan vokasi khusus untuk calon pelaku UMKM.

"Tolong hubungi kami. Kami siap fasilitasi, mensertifikasi, dan menaikkan kapabilitasnya," pungkasnya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Intan Nuka)