Pemkab Malaka Dapat Opini WTP Perdana dari BPK RI Perwakilan NTT

Pemkab Malaka Dapat Opini WTP Perdana dari BPK RI Perwakilan NTT

POS-KUPANG.COM I BETUN--Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malaka untuk pertama kalinya mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Penerimaan WTP Laporan Keuangan  Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2019  ini mendapat sambutan meriah oleh Bupati Malaka dan segenap pimpinan OPD lingkup Pemkab Malaka.

Dalam sejarah pemerintahan, 2 kali Pemkab Malaka mendapat disclamer (2014 dan 2015), 3 kali Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) tahun 2016, 2017 dan 2018.

Disaksikan Pos-Kupang, Jumat (3/7) pengumuman Opini LKPD Malaka tahun 2019 dilakukan melalui vidio conference (vicon) langsung dengan Kepala BPK RI  Perwakilan NTT, Adi Sudibyo bersama Bupati Malaka, dr. Stefanus Bria Seran, MPH, Sekda Donatus Bere, Ketua DPRD Malaka, Adrianus Bria Seran, pimpinan OPD lingkup Pemkab Malaka.

Kepala  BPK RI  Perwakilan NTT, Adi Sudibyo dalam arahannya mengatakan, sebagaimana lazimnya penyerahan Opini LKPD ini biasanya diberikan secara langsung. Namun, saat ini hanya bisa dilakukan melalui vicon karena dihadapkan dengan pandemi covid19.

Selain hasil disampaikan melalui vicon, kata Adi, juga dikirim melalui email Pemkab Malaka dan DPRD Malaka.

Penilaian terhadap LKPD Malaka 2019, jelas Adi, dilakukan melalui dua tahapan yakni Februari-Maret 2020 dan April 2020. Dari keseluruhan hasil penilaian,  BPK RI memberikan Opini WTP buat Pemkab Malaka.

Saat diumumkan Opini WTP, sontak bupati dan para pimpinan OPD menyambut dengan sukacita.

Adi memberikan apresiasi yang tinggi kepada pemkab yang dengan gigih melakukan pembenahan dan mengikuti semua rekomendasi hasil temuan yang disampaikan tim editor.

"Tanpa mengurangi hasil yang sudah diraih, tapi masih kita temukan beberapa permasalahan terutama penataan aset dan ketersediaan obat. Harapan saya  masalah ini segera ditindaklanjuti sehingga tidak pengaruh pada opini berikutnya," pinta Adi.

Dirinya berharap apa yang menjadi rekomendasi supaya para pejabat di Pemkab Malaka wajib tindaklanjuti. Secara lembaga, dirinya mengapresiasi karena usaha begitu gigih dan berharap kedepan pengelolaan keuangan semakin lebih baik.

Bupati Malaka yang akrab disapa SBS atas nama pemerintah dan warga Malaka menyampaikan terima kasih atas Opini WTP yang untuk pertama kali diraih Pemkab Malaka.

SBS mengakui sejak 2014 Pemkab Malaka mendapat disclamer kemudian di  2015 kembali memperoleh disclamer. Pembenahan terus dilakukan dan tahun   2016 saat adanya  bupati definitif Pemkab Malaka meraih Opini  WDP, berlanjut 2017 dan di  2018 masih  WDP.

"Tetapi walaupun WDP, akun semakin  kurang. Kami terus bekerja keras sehingga tahun 2019 ini kami mendapatkan Opini WTP. Ini tekad kami sejak 2016 untuk meraih mimpi mendapatkan WTP. Hari ini merupakan sejarah, pemkab meraih opini WTP perdana," ujar SBS berapi-api.

Dirinya menilai keberhasilan ini bukan atas kerja bupati saja atau sekda saja tetapi semua tim mulai dari pimpinan OPD sampai ke pemerintah desa.