DPRD Malaka Pertanyakan Dana Perjalanan Dinas Dalam Daerah

POS-KUPANG.COM | BETUN - Rapat Badan Musyawarah ( Banmus) DPRD Malaka mempertanyakan dana perjalanan dinas dalam daerah.

Pasalnya, ditengah pandemi Covid-19, dewan sebagai representatif dari rakyat Malaka, seharusnya turun melihat dan mendengar aspirasi yang disampaikan warga. Namun yang terjadi, dewan tidak bisa turun karena dananya tidak ada.

Salah satu anggota Banmus dari Partai NasDem, Adri Tey Seran mempertanyakan hal ini dalam rapat Banmus di ruang rapat, Jumat (3/7/2020).

• DPRD NTT Pertanyakan Status Jalan Bokong-Lelogama

Rapat Banmus dipimpin Ketua, Adrianus Bria Seran, didampingi Wakil Ketua, Devi Hermin Ndolu juga dihadiri Sekda Malaka, Donatus Bere, S.H, Sekwan Carlos Monis juga pimpinan SKPD terkait.

Menurut Adi, terkait dengan pandemi Covid-19 ini, secara pribadi dirinya mengaminkan kalau perjalanan dinas ke provinsi dan Pusat ditiadakan. Tetapi sangat disayangkan apabila perjalanan dinas dalam daerah terkait pandemi tidak dilaksanakan.

• Poling Online Polltab Toni-Agus Populer di Pilkada Sumba Barat

"Saya harap ini dipertimbangkan. Kehadiran kita di dewan merupakan representasi rakyat. Ditengah pandemi ini kita harus bisa turun ke desa-desa sehingga lembaga ini tidak dianggap mati. Karena warga melihat dewan melakukan fungsi pengawasan. Apabila diluar daerah dimaklumi," kata Adi.

Sebelumnya Sekwan, Carlos Monis menjelaskan, dana perjalanan dinas dalam daerah digeser karena terkait pandemi Covid-19.

"Total anggaran dalam daerah dialokasikan Rp 887,665 juta. Karena Covid-19 ini maka digeser sehingga kunker dalam daerah tidak bisa dilakukan," katanya.

Sekda Malaka, Donatus Bere selaku ketua TAPD pada kesempatan ini menegaskan, dana perjalanan dinas dalam daerah sudah teralokasikan dalam APBD Malaka. Saat Covid-19 melanda Malaka, maka dilakukan rasionalisasi anggaran untuk Covid-19.

"Tidak diperkenankan untuk urusan lain. Di SKPD, kami sudah tekankan tidak boleh ambil untuk perjalanan dalam daerah. Saya berkata apa yang saya tahu, apa yang saya sampaikan. Memang ada rasionalisasi mandiri," ujarnya.

Ketua DPRD Malaka, Adrianus Bria Seran menegaskan, ini menjadi masukan buat Pemda. Pasalnya, anggota dewan tidak bisa turun ke tengah warga disaat pandemi ini.

"Pemda jalan pakai SPPD saat kunjungan ke desa terkait pandemi. Tapi anggota dewan turun pakai uang pribadi. Memang kita maklumi karena situasi covid. Diharapkan Bapeda bisa perhatikan ini kedepannya," ujar politisi Golkar ini. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Edi Hayong)