Ini Alasan Istana Rilis Video Kemarahan Jokowi 10 Hari Setelah Rapat Paripurna

"Karena itulah setiap jajaran kabinet seharusnya memiliki sense of crisis, berani mengambil tanggung jawab melalui kebijakan terobosan untuk membantu rakyat," kata Hasto.

Hasto mengatakan, dalam kondisi genting pandemi Covid-19 ini, secara otomatis fungsi koordinasi antarkementerian harus dikedepankan.

Ia menilai, ada anggota kabinet yang cenderung mencari aman sehingga Presiden Joko Widodo melakukan evaluasi kinerja para menteri.

Parpol pendukung soal reshuffle

Sementara itu, terkait ancaman reshuffle kabinet, Hasto menegaskan, keputusan tersebut adalah hak prerogatif Presiden sebagai alat evaluasi kinerja menteri.

Ia berharap, apa yang disampaikan Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna tersebut dapat memacu kinerja dan kekompakan seluruh jajaran kabinet untuk mencari solusi komprehensif dan efektif.

Senada, Sekjen PPP Arsul Sani menilai, pelaksanaan reshuffle anggota Kabinet Kerja bukan hal yang baru dalam pemerintahan Presiden Jokowi.

Keputusan untuk reshuffle atau meleburkan kementerian adalah kewenangan Presiden. "Itu biar jadi urusan Presiden, juga soal struktur kabinet pasca-reshuffle. Mau dikurangi karena ada yang dilebur atau bahkan dibubarkan, maka itu juga semua kewenangan Presiden," ujarnya.

Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid, menilai ancaman Presiden Joko Widodo soal reshuffle kabinet merupakan cambuk bagi para menteri agar bekerja lebih keras lagi.

Jazilul mengatakan, apa pun keputusan Presiden nantinya, kepentingan bangsa ialah yang utama.

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebutkan, Presiden Jokowi telah berulang kali memperingatkan para menterinya untuk bekerja lebih keras pada masa krisis akibat pandemi Covid-19. Namun, belum ada hasil yang signifikan dari kinerja para menteri.

Oleh karena itu, Jokowi kembali memberi peringatan yang lebih keras kepada jajaran menterinya. (Kompas.com/Ihsanuddin)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Sejumlah Respons terhadap Kejengkelan Presiden Jokowi",