Setelah India, Kini China Siap Perang dengan Jepang Gegara Rebutan Pulau, Jepang Siap Kapan pun

Dalam sebuah pernyataan Jumat (19/6), Kementerian Luar Negeri China menanggapi pernyataan pemerintah Jepang dari perspektif sebaliknya.

"Pulau Diaoyu dan pulau-pulau afiliasinya adalah bagian yang melekat dari wilayah China, dan itu adalah hak kami untuk melakukan patroli dan kegiatan penegakan hukum di perairan ini."

Sulut sengketa

Koran Global Times yang dikelola pemerintah China memuat laporan yang berjudul "Konservatif Jepang mengganggu pemulihan hubungan China-Jepang dengan menyulut sengketa Kepulauan Diaoyu," mengkritik upaya yang sedang berlangsung di prefektur Okinawa Jepang untuk mengubah administrasi kepulauan tersebut. Global Times menyebut hal itu dapat membahayakan hubungan Jepang-China.

Sementara Asahi Shimbun Jepang melaporkan, dewan ingin memisahkan pulau-pulau dari bagian-bagian pulau Ishigaki yang padat untuk merampingkan praktik administrasi.

Namun dalam resolusi Dewan Kota Ishigaki menegaskan bahwa pulau-pulau adalah bagian dari wilayah Jepang.

"Mengubah penunjukan administrasi pada saat ini hanya dapat membuat perselisihan lebih rumit dan membawa lebih banyak risiko krisis," kata Li Haidong, seorang profesor di Institut Hubungan Internasional Universitas Hubungan Luar Negeri China kepada Global Times.

Sebelunya, krisis di kepulauan ini pernah terjadi pada 2012 silam.

Saat itu, Jepang menasionalisasi pulau-pulau yang dimiliki secara pribadi untuk menangkal penjualan yang direncanakan gubernur Tokyo saat itu, seorang nasionalis garis keras yang dilaporkan berharap untuk mengembangkan pulau-pulau tersebut.

Rencana Jepang itu memicu protes jalanan besar dan sangat tidak biasa di seluruh China, di tengah gelombang sentimen nasionalis.

Demonstrasi berubah menjadi kekerasan ketika pengunjuk rasa melemparkan puing-puing ke Kedutaan Besar Jepang di Beijing, menggeledah toko-toko dan restoran-restoran Jepang dan menjungkirbalikkan mobil-mobil Jepang.

Sejarah pertikaian

China mengklaim sejak 1400-an, kepulauan itu sudah dimiliki China ketika pulau itu digunakan sebagai titik singgah bagi nelayan Tiongkok.

Namun, Jepang tidak melihat jejak kontrol China atas pulau-pulau dalam survei 1885, sehingga secara resmi kepulauan tersebut sebagai wilayah berdaulat Jepang pada tahun 1895.

Sekelompok pemukim memproduksi ikan kering dan mengumpulkan bulu, dengan pulau-pulau yang memiliki lebih dari 200 penduduk pada satu titik, menurut Kementerian Luar Negeri Jepang.