Penyaluran Dana BLT Dana Desa Tambah Tiga Bulan

Lydia Kurniawati Christyana mengungkapkan, penyaluran BLT dana desa mencapai Rp 69,86 miliar

POS-KUPANG.COM/YENI RACHMAWATI
KEPALA KANTOR— Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTT, Lydia Kurniawati Christyana. Kamis 28 Mei 2020 

POS-KUPANG.COM - KEPALA Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTT Lydia Kurniawati Christyana mengungkapkan, penyaluran BLT dana desa mencapai Rp 69,86 miliar lebih dengan 87.942 keluarga penerima manfaat (KPM).

Dari total Rp 1 trilun BLT dana desa, secara persentase masih minim. "Memang masih sangat minim tapi progresnya bagus karena setiap harinya ada penambahan data," kata Lydia di Kupang, Kamis (28/5/2020).

Ayo Donasi Bantu Penanganan Covid-19, Pos Kupang Gelar Konser Virtual

Namun, daerah berangsur-angsur sedang menyalurkan BLT dana desa. "Hari ini Kabupaten Ende sedang penyaluran BLT. Ini artinya bahwa sudah ada KPM yang menikmati dari BLT," kata Lydia di Kupang, Kamis (28/5).

Ia menjelaskan, penyaluran BLT Dana Desa tahap I bervariasi dan telah berlangsung sejak April. Artinya, bulan ini bisa menerima dua kali (tahap I dan II) sekaligus dengan jedah waktu dua minggu.

Lydia mengatakan, pengelolaan dana desa diatur dengan regulasi baru, yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Gawat! Kupang Tambah 4 Pasien Positif

Menurutnya, PMK baru meniadakan pengaturan tahap I, tidak lagi mempersyaratkan Perdes APBdesnya, nanti akan ditagih di tahap III. "Jadi kita bayar dulu sesuai dengan persentasi keharusan tahap I baru tahap III ditagih Perdesnya," jelasnya.

"Dengan perubahan regulasi ini mempercepat penyaluran. Terbukti yang kemarin belum salurkan tahap I, sekarang semuanya sudah salur tahap I. Karena regulasi sebelumnya harus ada peraturan kepala daerah pembagian, dana desa dan Perdes APBdes kemudian ada surat pernyataan, pengantar yang sifatnya administrasi," tambahnya.

Dengan perubahan regulasi, lanjut Lydia, mempercepat penanganan pandemi Covid-19. Sebelumnya, BLT Dana Desa hanya dialokasikan tiga bulan. Setiap KPM memperoleh Rp 600 ribu/bulan. Saat ini dilanjutkan tiga bulan berikutnya, setiap KPM memperoleh Rp 300 ribu/bulan.

Lydia menegaskan, tidak semua APBDes untuk BLT Dana Desa. Aturan yang lama mengatur maksimal 35 persen. Namun aturan baru tidak ada pengaturan maksimal.

"Karena ternyata ada desa yang KPMnya tidak banyak, dan disisi lain ada desa KPM menerima manfaatnya lebih dari 35 persen," terangnya.

Menurut Lydia, dengan penyederhanaan regulasi tidak ada lagi hambatan. Karena laporan akan ada di tahap tiga, ketika BLT sudah selesai.

Ia mengatakan, dari 21 kabupaten ada enam kabupaten belum menyalurkan BLT.
Bisa jadi sudah menyalurkan tapi pihak Pemberdayaan Masyarakat Desa belum melaporkan ke kantor pelayanan sehingga belum bisa menginput di dalam sistem.

Kemudian belum selesainya pendataan yang dilakukan pada warga terdampak, misalnya sakit, kehilangan pekerjaan, balita, lansia, non PKH, non bansos lainnya. (yen)

Editor: Kanis Jehola
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved