Breaking News:

Kabar Artis

Deddy Corbuzier Menangis Dengar Curhat Pilu Siti Fadilah Supari, Mantan Menkes: Saya Tidak Korupsi!

Deddy Corbuzier menangis saat mendengarkan cerita dari mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari yang sedang berada di rumah sakit.

Editor: Hasyim Ashari
Instagram @mastercorbuzier
Deddy Corbuzier 

Dalam rekaman video yang diunggah, Siti Fadilah menegaskan bahwa dia tidak bersalah. "Musuh saya besar jadi saya kalah. Saya bukan salah, tapi saya kalah. Saya akan buktikan, kalau virus saya tidak menular," ujar Siti.

Pertemuan Deddy Corbuzier dan Siti Fadilah di sebuah rumah sakit (Instagram Deddy Corbuzier)
Deddy Corbuzier bela Siti Fadilah

Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari sebelumnya  menulis surat terbuka terkait penanganan pandemi Covid-19.

Surat tersebut ditulis Siti Fadilah di balik jeruji penjara.

Nama Siti Fadilah memang mencuat di tengah pandemi Virus Corona ini.

Terutama soal kemungkinan adanya simpang siur teori konspirasi dalam penanganan Covid-19.

Lebih spesifik lagi, konspirasi pengadaan virus.

Dari dalam penjara atas kasus dugaan korupsi yang membelitnya, Siti Fadilah menyarankan pemerintah tidak menggunakan vaksin Covid buatan perusahaan farmasi yang terkait dengan Bill Gates.

Deddy Corbuzier termasuk orang yang selama ini mendukung pernyataan Siti Fadilah.

Ia ikut mendorong agar mantan menkes itu dibebaskan dari penjara untuk membantu penanganan Virus Corona di Indonesia.

Kali ini, Deddy menyingung soal kebijakan asimilasi virus corona bagi sejumlah narapidana.

Ia berharap, Siti Fadilah juga bisa mendapatkan asimilasi tersebut.

Bahkan, Deddy tidak masalah ikut patungan mengembalikan uang Rp6 miliar yang dituduhkan kepada Siti sebagai uang korupsi.

"Habib Bahar di bebaskan.. Di tangkap lagi.. Ya sudah.. Ga masalah... Ibu Siti Fadillah Kapan Pak di asimilasi.. Udah tua loh.. Pahlawan pula.. Korupsi 6 M? Gotong royong deh kita balikin uang nya," tulis Deddy dikutip Wartakotalive.com dari akun Twitternya, Selasa (19/5/2020)

Jangan tunggu vaksin

Seperti diketahui, beberapa waktu lalu ia juga menulis surat terbuka untuk Presiden Joko Widodo, Sabtu (16/5/2020) kemarin.

Namun berbeda dengan surat sebelumnya untuk Presiden Jokowi yang ditulis tangan oleh Siti.

Suratnya kali ini yang ditulis dari dalam Rumah Tahanan (Rutan) Pondok Bambu ditulis oleh teman napi sekamarnya, karena Siti sudah tidak kuat menulis.

Surat itu kemudian ditandatangani Siti, dan agar lebih jelas diketik ulang di luar penjara.

Kuasa hukum Siti, Achmad Cholidin, membenarkan bahwa surat sebanyak 9 lembar itu dibuat oleh dokter ahli jantung berusia 70 tahun itu dari dalam tahanan.

Dalam surat yang diberi judul "Bangkitlah Indonesia Sekarang Juga, Jangan Tunggu Vaksin" itu, Siti menyoroti efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang telah diputuskan oleh Presiden Jokowi.

Menurutnya, masyarakat kini harus berada di antara itu, bangkit dari keterpurukan ekonomi tetapi juga selamat dari corona.

”Ayo kita bangkit sekarang juga bangsa Indonesia, gerakkan warga dengan cara yang sehat dan aman untuk gerakan pembangunan ekonomi rakyat yang mandiri. Kita harus hidup yang lebih baik lagi," kata Siti.

Siti mengatakan, pandemi virus Corona memiliki dampak yang luar biasa bagi perekonomian dunia.

Tak hanya negara berkembang, negara maju seperti Amerika Serikat hingga negara-negara di Eropa juga terkena dampak pandemi Corona ini.

Namun, ia menyebut negara-negara tersebut kini perlahan mulai bangkit dari keterpurukan.

"Saat ini mereka semua mulai menggeliat sadar mereka harus bangun dari ketakutan dan kekhawatiran. Mereka harus bangun dari keterpurukan ini untuk memulai kehidupannya lagi," ujar Siti.

Siti Fadilah juga menyinggung soal rencana Bill Gates yang akan membuat vaksin untuk menghentikan pandemi Corona ini.

Selain itu, ia mengatakan banyak pendapat dari pakar dari WHO yang menyebutkan bahwa kemungkinan besar tidak akan pernah ada vaksin yang efektif untuk Corona.

 Untuk itu, ia meminta pemerintah Indonesia harus berhati-hati dengan vaksin-vaksin yang sedang getol diuji coba oleh sejumlah negara.

Terlebih lagi, Siti mengatakan berdasarkan hasil penelitian, karakter virus yang ada di Indonesia berbeda dengan negara-negara yang sedang melakukan uji coba vaksin.

"Menurut saya, andaikan vaksin dari Bill Gates dkk benar siap, kita harus ingat ketika Eijkman melakukan sequencing virus strain Indonesia ternyata karakter virus kita berbeda dengan virus yang beredar di negara yang sedang getol mengadakan uji coba vaksin yang akan diproduksi besar-besaran untuk sedunia," papar Siti.

"Kita harus hati-hati di sini. Berarti vaksin yang sedang mereka bikin berasal dari virus yang karakternya berbeda dengan virus yang ada di Indonesia, maka tidak akan kompatibel dengan kita (tidak cocok sehingga tidak akan efektif)," imbuhnya.

Siti mengatakan harusnya Indonesia meniru China dalam menghadapi pandemi virus Corona ini.

Menurutnya, China bisa bangkit dari keterpurukan akibat pandemi Corona tanpa harus menunggu ada vaksin.

"Kalau kita melihat negara China, Wuhan, telah kembali memulai kehidupan baru setelah Corona dengan tanpa vaksin, tapi menggunakan obat tradisional.

China menunjukkan ketangguhannya dalam menghadapi Corona dari awal, terus lockdown dan kemudian Corona terhenti. Setelah itu ekonomi sudah mulai bangkit kembali," sebut Siti.

"Tidak perlu heran, karena China negara dengan asas otoritarian.

Maka dalam menghadapi emergency seperti wabah Corona ini, decision making sangat efektif, komunikasi searah sangat cepat tanpa kendala, sangat dibutuhkan."

"Dan ini hampir tidak mungkin terjadi di negara-negara yang menganut asas demokrasi, yang selalu ada pro-kontra sehingga suatu keputusan makan waktu lebih banyak."

China dengan jelas menunjukkan kepada dunia bahwa dia bisa bangkit tanpa vaksin dan mereka siap dengan gelombang kedua dengan virus yang berbeda pula," dia menambahkan.

Siti menilai kebijakan pemerintah yang menetapkan melonggarkan PSBB dengan maksud agar memulihkan dan mengembalikan kegiatan sosial serta membangun perekonomian Indonesia sudah tepat.

Sebab, menurutnya, jika memperpanjang PSBB, maka perekonomian Indonesia akan makin terpuruk.

"Kita harus perpanjang PSBB diam saja di rumah, ekonomi kita akan nyungsep lebih dalam lagi sampai tahun 2021 berakhir.

Apakah itu yang kita pilih? Nunggu vaksin yang belum tentu jadi dan belum tentu cocok. Berpikirlah saudaraku se-Tanah Air," kata dia.

Karena itu, Siti berharap bangsa Indonesia mampu menyudahi masa-masa keterpurukan akibat pandemi virus Corona ini.

Ia meminta bangsa Indonesia harus segera bangkit dari keterpurukan ini namun tetap selama dari Corona.

"Kita harus bangkit dari keterpurukan ini. Tapi kita juga selamat dari corona. Sudah cukup kita diam di rumah sudah cukup kita tidak bekerja normal tidak sekolah seperti biasanya, sampai kapan kita harus mulai?"

"Pak Presiden sudah tiup peluit, memukul genderang untuk bergerak tapi semoga aturan pemerintah tidak bertambah banyak.

 Misalnya, boleh naik kapal terbang tapi saratnya banyak dan akhirnya yang bisa terbang sedikit. Dari segi ekonomi tidak menguntungkan."

Kalau mau melonggarkan PSBB itu ya longgarkan saja aturan-aturan yang sudah ada. Jangan bikin aturan baru, lakukan dengan bertahap," kata Siti.

* Siti Fadilah Kembalikan Gratifikasi Rp 1,3 Miliar

Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari telah mengembalikan uang Rp1,35 miliar ke KPK dari total Rp1,9 miliar gratifikasi yang dituduhkan kepadanya.

"Pada Selasa (6/6) Ibu Siti Fadilah telah mengembalikan uang sebesar Rp1,35 miliar ke rekening KPK, sisanya sebesar Rp550 juta menunggu putusan perkara ini," kata jaksa penuntut umum KPK Ali Fikri di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (7/6) malam.

Dalam dakwaan kedua JPU KPK disebutkan Siti Fadilah menerima gratifikasi sebesar Rp1,9 miliar karena telah menyetujui revisi anggaran untuk kegiatan pengadaan alat kesehatan (alkes) I serta memperbolehkan PT Graha Ismaya sebagai penyalur pengadaan Alkes I tersebut.

Suap itu berupa Mandiri Traveller Cheque (MTC) sejumlah 20 lembar senilai total Rp500 juta dari Sri Rahayu Wahyuningsih selaku manager Institusi PT Indofarma Tbk dan dari Rustam Syarifudin Pakaya selaku Kepala Pusat Penanggulangan Krisis atau PPK Depkes yang diperoleh dari Dirut PT Graha Ismaya Masrizal sejumlah Rp1,4 miliar juga berupa MTC. Sehingga totalnya adalah Rp1,9 miliar.

Hal tersebut didukung dengan alat bukti surat berupa putusan Majelis Hakim Tipikor PN Jakarta Pusat Nomor: 42/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst tanggal 27 Nopember 2012 atas nama Rustam Syarifuddin Pakaya yaitu mantan Kepala Pusat Penanggulangan Krisis atau PPK Depkes yang telah berkekuatan hukum tetap.

"Terdakwa (Siti Fadilah) mengembalikan karena sesuai dengan perintah putusan hakim dalam perkara Rustam Pakaya," tambah Ali.

Putusan Rustam menerangkan bahwa dalam perkara proyek pengadaan Alkes I PPK Departemen Kesehatan RI TA 2007 Siti Fadilah telah turut menerima MTC senilai Rp1,375 miliar dan berdasarkan putusan nomor 8 huruf a memerintahkan untuk menyita barang bergerak uang dari Siti Fadilah sejumlah Rp1,375 untuk dikembalikan ke kas negara.

"Dalam putusan Rustam tersebut, Rustam terbukti memberikan MTC senilai RP1,375 miliar kepada Siti Fadilah dalam kasus Alkes I dengan sumber MTC berasal dari PT Graha Ismaya," jelas Ali.

Dalam perkara ini, JPU menuntut Siti 6 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan ditambah kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp1,9 miliar subsider 1 tahun kurungan.

Tuntutan itu berdasarkan dakwaan pasal 3 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan pasal 11 jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 65 ayat 1 KUHP.

Dalam dakwaan pertama Siti Fadilah Supari didakwa merugikan keuangan negara senilai Rp6,1 miliar dalam kegiatan pengadaan alat kesehatan (alkes) guna mengantisipasi kejadian luar biasa (KLB) 2005 pada Pusat Penaggulangan Masalah Kesehatan (PPMK) dengan melakukan penunjukan langsung (PL) kepada PT Indofarma Tbk.

Dalam dakwaan kedua, Siti Fadilah dinilai menerima suap sebesar Rp1,9 miliar karena telah menyetujui revisi anggaran untuk kegiatan pengadaan alat kesehatan (alkes) I serta memperbolehkan PT Graha Ismaya sebagai penyalur pengadaan Alkes I tersebut.

Dalam nota pembelaan (pledoi), Siti Fadilah tidak mengakui perbuatan seperti yang dituduhkan JPU kepadanya.

"Sejak awal pemeriksaan di perkara ini di Bareskrim maupun di KPK sampai persidangan hari ini saya ingin menegaskan bahwa saya tidak pernah melakukan sebagaimana tuntutan jaksa penuntut umum," kata Siti Fadilah.

* Amien Rais Soal KPK,  Siti Fadilah Tepis Yayasan Sutrisno Bachir Foundation.

Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais mengaku citra Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak sebaik yang dilihat masyarakat.

Menurut Amien ada kebusukan yang belum tercium ke publik dari KPK.

"Isi KPK nggak sewangi seperti citranya banyak kebusukan, banyak pembusukan," ujar Amien di gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (7/6/2017), sebagaimana dilansir Tribunnews.com.

Pada awalnya, Amien ingin KPK terus dipertahankan sebagai lembaga negara yang langsung berada di bawah Presiden.

Namun melihat ada banyak kesalahan yang terjadi di KPK, Amien ingin hal itu dikaji kembali melalui hak angket KPK dari DPR RI.

"Terus terang saya pertama kalau bisa KPK lembaganya dipertahankan, tapi nanti kita kaji ulang ya," kata Amien Rais.

Mantan Ketua Umum PAN itu menilai kinerja KPK dari tahun ke tahun semakin tidak baik.

Amien pun menyebut banyak kasus dengan potensi anggaran yang besar tidak diusut tuntas.

"Karena saya merasa dari masa ke masa KPK itu hebat tapi semakin busuk," ungkap Amien.

Amien menyebutkan kasus besar seperti Bank Century, Sumber Waras, BLBI, dan Reklamasi tidak diselesaikan oleh KPK.

Sedangkan Operasi Tangkap Tangan (OTT) kata Amien hanya berhasil menangkap uang dengan jumlah kecil.

"Kalau mengenai Bank Century dia (KPK) enggak berani, Sumber waras dia enggak berani, BLBI enggak berani, rekalamasi nggak berani. Tapi kalau itu OTT Rp 100 juta, 50 juta," papar Amien.

Siti Fadilah Bantah

Terdakwa Menteri Kesehatan RI 2004-2009 Siti Fadilah Supari membantah terkait dengan Partai Amanat Nasional dan yayasan Sutrisno Bachir Foundation.

Dilansir Tribunnews.com, Siti memastikan tidak ada aliran dana dirinya ke dua alamat tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi saat menuntut dirinya pekan lalu.

"Oh No...No tidak ada satu pun dari saya. Tidak ada dana dari saya atau ke saya," kata Siti Fadilah usai membacakan pledoi di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (7/6/2017).

 Siti Fadilah menegaskan dirinya tidak tahu menahu terkait aliran uang tersebut. Siti bahkan mengaku dirinya tahu ada aliran uang tersebut dari persidangan. Siti juga mengatakan tidak terkait dengan PT Indofarma yang selanjutnya menggandeng PT Medidua sebagai penyedia alat kesehatan di Kementerian Kesehatan.

"Saya dituduhnya adalah dikira hubungan dengan Indofarma, itu tidak betul. Fakta persidangan saya tidak hubungan dengan Indofarma dan SB (SutrisnoBachir) . Saya tidak tahu menahu yayasan SB ataupun Amien Rais. Saya tahu dari sidang," kata dia.

Dalam pledoi, Siti Fadilah mengaku tidak terkait dengan partai manapun. Siti hanya mengatakan dia memiliki kedekatan dengan organisasi Muhammadiyah.

"Saya tidak mempunyai hubungan dengan partai mana pun. Saya anak tokoh Muhammadiyah di Jawa Tengah dulu," kata Siti.

Walau memiliki kedekatan dengan Muhammadiyah, Siti ternyata tidak aktif karena kesibukannya sebagai dokter.

"Saya seorang ahli penyakit jantung dan pembuluh darah yang steril dari pengaruh politik maupun aliran apa pun," kata Siti.

Sebelumnya, dua bekas ketua umum Partai Amanat Nasional yakni Amien Rais dan Sutrisno Bachir disebut menerima uang hasil korupsi pengadaan alat kesehatan di Kementerian Kesehatan tahun 2005.

Sutrisno Bachir disebut menerima Rp 250 juta pada 26 Desember 2006. Sementara uang mengalir ke rekening Amim Rais berjumlah Rp 600 juta yang ditransfer sebanyak enam kali.

Transfer tersebut pertama kali pada 15 Januari 2007, kemudian 13 April 2007, 1 Mei 2007, 21 Mei 2007, 13 Agustus 2007 dan 2 Nopember 2007 masing-masing Rp 100 juta. Uang tersebut ditransfer dari rekening Yurida Adlaini selaku sekretaris Yayasan Sutrisno Bachir Foundation.

Uang tersebut berasal dari PT Mitra Medidua yang ditunjuk secara langsung alias tanpa tender oleh Siti sebagai penyedia alat kesehatan. Selain itu uang juga mengalir ke Nuki Syahrun selaku ketua Yayasan Sutrisno Bachir Foundation sebesar Rp 65 Juta.

"Adana aliran dana dari PT Mitra Medidua yang merupakan suplier PT Indofarma Tbk dalam pengadaan alat kesehatan buffer stok kepada pihak-pihak Partai Amananat Nasional tersebut yakni Sutrisno Bachir, Nuki Syahrun, Amin Rais, Tia Nastito anak terdakwa sendiri merupakan tujuan yang hendak dicapai terdakwa," kata Jaksa Ali Fikri saat membacakan dakwaan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (31/5/2017).

Arahan tersebut adalah dari Siti kepada Kuasa Pengguna Angaran dan Pejabat Pembuat Komitmen Mulya A Hasjmy untuk mengurus penunjukan langsung PT Indofarma Tbk.

"Pada saat memberikan arahan kepada Mulya A Hasjmy saat menunjuk Indofarma dengan mengatakan 'Ya Mul, PT Indofarma tolong dibantu, apalagi kamu lihat sdri Nuki adalah adik petinggi PAN, sama juga kita bantu PAN kamu ajukan permohonan PL-nya kepada saya," kata Ali Fikri.

Pengadaan Alat Kesehatan guna mengantisipasi Kejadian Luar Biasa (KLB) tahun 2005 pada Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan (PPMK) Departeman Kesehatan RI. (tribunnews.com)

Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Dijenguk Deddy Corbuzier saat Sakit, Siti Fadilah Bantah Korupsi: Musuh Saya Besar, Jadi Saya Kalah, https://wartakota.tribunnews.com/2020/05/21/dijenguk-deddy-corbuzier-saat-sakit-siti-fadilah-bantah-korupsi-musuh-saya-besar-jadi-saya-kalah?page=all

Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved