Tarif JKN-KIS Disesuaikan Per 1 Juli

Tarif Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) berdasarkan Peraturan Presiden (PerPres) Nomor 64 Tahun 2020 disesuaikan

pk/yen
Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kupang, Fauzi Lukman Nurdiansyah 

POS-KUPANG.COM |KUPANG -Tarif Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) berdasarkan Peraturan Presiden (PerPres) Nomor 64 Tahun 2020 akan disesuaikan per 1 Juli 2020.

Dimana, dasar filosofinya negara tetap hadir dalam rangka keberlangsungan JKN-KIS bagi masyarakat Indonesia.

Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kupang, Fauzi Lukman Nurdiansyah, kepada Pos Kupang di Kupang, Kamis (15/5), menjelaskan, berdasarkan data, jumlah penduduk NTT 5,4 juta, per April 2020.

Yang dibantu oleh PBI APBN di angka 2,9 juta, dengan iuran tetap sebesar Rp 42.000 per jiwa per bulan.
Fauzi mengatakan, ada juga dibantu oleh anggaran daerah, di angka 570 jiwa dan peserta mandiri Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau Bukan Pekerja (BP) sekitar 340 ribu atau 8 persen dari total penduduk.

Warga Tiga Kelurahan Dapat APD dari Poltekkes Kemenkes Kupang

Menurut Fauzi, untuk wilayah kerja BPJS hampir 60 persen peserta mandiri ada di kelas III. Dengan keluarnya PerPres yang baru ini, kata Fauzi, pemerintah juga mensubsidi untuk peserta mandiri Rp 25.500 dibayar oleh peserta dan Rp 16.500 dibayar pemerintah pusat.

Untuk kelas II, katanya, sebesar Rp 100.000 per jiwa per bulan dan kelas 1 Rp 150.000 per jiwa per bulan.
Namun, kata Fauzi, bila diangka tersebut peserta tidak mampu atau miskin maka akan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial yang akan diambil alih PBI APBN.

Dia mengatakan, jika belum dikategorikan miskin tapi tetap terbatas maka dibantu dengan iuran subsidi.

"Peserta mandiri berhak mengikuti kelas sesuai kemampuannya, berhak turun kelas ke kelas 3, karena kelas 3 yang mendapat subsidi. Jadi kami buka opsi tersebut, tergantung pada peserta. Menghindari keramaian, kami menyiapkan layanan call center 1 500 400 dan mobile JKN yang dapat digunakan untuk bisa mengubah sesuai kemampuan peserta. Sedangkan untuk denda pelayanan tetap 2,5 persen," tuturnya.

Kebijakan baru lainnya, lanjut Fauzi, bila ada peserta yang menunggak maka ada relaksasi pembayaran. Dimana hanya dihitung maksimal enam bulan saja sudah kembali aktif. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yeni Rachmawati)

Penulis: Yeni Rachmawati
Editor: Hermina Pello
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved