Demokrasi Digital, Opini Yohanes Jimmy Nami

Demokrasi Digital
Oleh : Yohanes Jimmy Nami
Dosen Ilmu Politik Fisip Undana

Kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan yang efektif dan efisien menjadi kebutuhan yang sangat penting pada era sekarang ini.

Kemajuan peradaban dunia yang ditandai dengan semakin pesatnya perkembangan bidang teknologi informasi yang menggunakan teknologi digital,

merupakan suatu bentuk eksistensi baru bagi masyarakat untuk dapat membangun interaksi dialogis dengan pemerintah, maupun dengan unsur sosial lainnya.

Penggunaan internet bagi pelaksanaan tata pemerintahan maupun dalam kehidupan sosial masyarakat pada zaman sekarang ini menjadi media yang sangat vital dalam mendukung perubahan pembangunan

atau menopang perkembangan informasi sehingga mampu terdistribusi secara luas kepada masyarakat, serta menjadi alat komunikasi yang efektif dan efisien seturut dengan perkembangan zaman.

Globalisasi

Sejalan dengan perkembangan kondisi global, digitalisasi menjadi sesuatu yang urgen bagi pihak pemerintah untuk mulai mensosialisasikan aktifitas pemerintahan yang bersifat non teknis

dengan menggunakan perangkat internet pada semua level, baik itu pada level pemerintah nasional maupun pemerintah daerah.

Penerapan e-goverment sangat kompatibel dengan perubahan sistem pada hampir semua unit institusi yang ada dalam negara, menjadi kebutuhan yang penting

karena dapat memudahkan pola interaksi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah secara vertikal, antara daerah secara horisontal, antara pemerintah dengan masyarakat.

Dengan demikian meminimalisir mobilisasi manusia secara fisik. Kondisi aktual yang terjadi sekarang ini dan menjadi masalah dunia termasuk Indonesia adalah mewabahnya virus corona.

Sesuai protokol kesehatan yang diinstruksikan pemerintah, salah satu cara menekan penyebaran virus tersebut adalah dengan melakukan aktifitas dari rumah,

work from home yang secara otomatis meniadakan atau membatasi sementara aktifitas fisik pada hampir semua aktifitas masyarakat.

Kondisi ini kemudiaan menjadi tantangan tersendiri ditengah kegagapan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi dalam menunjang kealpaan fisik,

sedangkan disisi lain rangkaian aktifitas sosial tersebut tidak boleh terhenti, harus tetap dapat dijalankan meskipun itu dari rumah.

Roda kehidupan masyarakat harus tetap berjalan meskipun dalam skala terbatas namun terencana.

Menggunakan internet dalam menunjang aktifitas kerja masyarakat harus mulai terapkan secara masif dalam berbagai aktifitas formal maupun informal.

Masyarakat bisa mendapat kemudahan saat berurusan dengan pemerintah dengan konsep digitalisasi, tentunya tidak hanya membuat sejumlah rangkaian aktifitas menjadi lebih mudah,

tetapi juga dapat merubah pandangan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan yang lebih prima. Kerumitan lain ketika berhubungan dengan pemerintah adalah kompleksitas birokrasinya.

Nah, hal-hal seperti inilah yang dapat diselesaikan dengan digitalisasi pemerintahan. Pemerintah dapat menyediakan akses bagi semua lapisan masyarakat dalam mengstimulasi komunitas digital.

Hal ini juga dapat meningkatkan ekonomi kreatif masyarakat dan membuat negara menjadi lebih menarik untuk menetapnya ide-ide kreatif bagi masyarakatnya.

Memang untuk mewujudkan hal ini tidaklah mudah membutuhkan komitmen untuk perubahan baik itu dari sisi pemerintah maupun masyarakat.

Disisi lain, masih mahalnya biaya akses internet bagi masyarakat Indonesia, terlebih bagi masyarakat yang menempati wilayah kepulauan terluar membutuhkan intervensi kebijakan subsidi pemerintah terkait kebijakan harga, sehingga penerapan konsep digitalisasi menjadi relevan dengan daya beli akses internet masyarakat.

Ketika kita hendak menerapkan revolusi digital sebagai salah satu kebutuhan masyarakat modern, tentunya butuh investasi infrastruktur digital yang besar juga.

Transformasi digital bisa saja menyebabkan banyak hal, salah satunya adalah makin banyak pekerjaan manusia yang kemudian tergantikan oleh mesin

atau jaringan internet, ini menjadi tantangan tersendiri bagi manusia, harus lebih kreatif dan produktif lagi menciptakan peluang kerja baru dengan memanfaatkan fasilitas digital yang ada.

Digitalisasi tentunya akan membentuk efektifitas dan efisiensi sektor publik lainnya.
Akuntabilitas

Untuk menjawab kebutuhan terhadap efektifitas dan efisiensi pelayanan pemerintahan, dibutuhkan akuntabilitas publik yang wajib disosialisasikan oleh pemerintah.

Penggunaan tehnologi internet sebagai salah satu instrumen dalam komunikasi dengan masyarakat menjadi alternatif solusi meminimalisir birokrasi yang rumit serta terjaminya akuntabilitas publik.

Masyarakat dapat dengan lebih mudah mengakses laporan kinerja pemerintah. Masyarakat juga dapat menyampaikan masalah yang dihadapi dengan lebih mudah dan cepat.

Pemerintah mudah mengetahui kondisi terkini dari masyarakat dan cepat merespon sesewaktu terjadi keadaan darurat tertentu.

Pengintegrasian pelayan masyarakat yang mengakomodir semua kebutuhan masyarakat, serta fungsionalisasi setiap unit pemerintahan secara cepat, tepat dan mudah.

Penerapan e-government dalam mekanisme birokrasi membutuhkan kehendak politik yang kuat dari pemimpin, revolusi kebijakan publik tidak bisa dijalankan setengah hati karena berkaitan dengan nasib masyarakat,

oleh karena itu dibutuhkan keteguhan dari para pengambil kebijakan sebagai penggerak utama dari proses transformasi digital itu sendiri.

Nah, hal apa saja yang harus disiapkan pemerintah dalam mewujudkan proses ini?

Pemerintah harus secepatnya merespon gerakan efisiensi dari metode tata kelola pemerintahan lama dan bergerak menuju strategi tata kelola pemerintahan yang modern.

Kita juga menyadari bahwa kebijakan digitalisasi dalam suatu pemerintahan membutuhkan persiapan sumberdaya yang matang serta konsistensi.

Membutuhkan komitmen serta dedikasi dari internal pemerintah, karena ini merupakan transformasi investasi jangka panjang.

Secara internal pemerintah haruslah menjadi pihak yang pertama yang teguh dengan penerapan konsep digitalisasi ini.

Setelah internal pemerintah siap, mitra kerja pemerintah seperti pihak swasta dan masyarakat dapat disinergiskan untuk proses selanjutnya.

Selain sinergisitas antar kelompok mayarakat sipil, pemerintah juga harus menyiapkan perangkat peraturan formal yang kemudian menjadi rujukan dalam kebijakan.

Perlu aturan hukum yang mengafirmasi kebutuhan masyarakat dari efek biasnya penerapan kebijakan yang bisa saja timbul ditengah masyarakat, terutama pada masyarakat lapisan bawah yang belum melek teknologi digital.

Dengan adanya kepastian hukum, eksistensi masyarakat dipastikan tidak ada yang terabaikan. Pemerintah hadir mengfasilitasi dan memberikan rasa aman dan nyaman.

Jika kebijakan digitalisasi yang diterapkan pemerintah menciptakan rasa aman dan nyaman bagi para masyarakat,

maka proses digitalisasi pelayan publik dengan sendirinya diterima dengan baik oleh masyarakat sebagai bagian dari proses demokratisasi dimasyarakat.

Perekonomian pun dengan sendirinya akan bangkit serta menggairahkan kehidupan masyarakat pada berbagai segmen publik. (*)