Kornelis Rela Kembalikan BST, Data KK Penerima Amburadul

POS-KUPANG.COM | KUPANG -Penyaluran Bantuan Sosial Tunai ( BST) menuai protes warga Nusa Tenggara Timur ( NTT). Hal itu dipicu data penerima bantuan tidak sesuai kriteria yang ditetapkan pemerintah melalui Kementerian Sosial ( Kemensos). Sejumlah Aparatur Sipil Negara ( ASN), pengusaha, pensiunan dan aparatur desa terdaftar sebagai penerima.

Kondisi ini terjadi di beberapa daerah, termasuk Kabupaten Timor Tengah Selatan ( TTS). Di Kecamatan Amanuban Barat, sebanyak 65 KK yang sudah terdaftar sebagai penerima BST tahap pertama, tidak dapat menerima bantuan karena tidak mendapat undangan.

Camat Amanuban Barat, Jasen Fallo mengatakan, 65 KK tersebut merupakan warga Desa Tublopo. Penyaluran BST di wilayah itu berlangsung, Sabtu (9/5/2020).

• Dalam Situasi Pandemik Covid-19, Dinas Dukcapil Kota Kupang Tetap Layani Masyarakat

Lantaran tidak mendapat undangan sehingga 65 KK tersebut tidak datang ke kantor kecamatan untuk mengambil bantuan. "Syarat untuk mengambil uang BST harus membawa undangan, KTP dan kartu keluarga. Sehingga hak mereka baru akan dibayarkan pada gelombang berikutnya," kata Jasen saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (11/5).

Selain undangan kurang, lanjut Jasen, saat pembagian BST didapati ada keluarga mampu sebagai penerima BST. "Ada penerima yang istrinya ASN tapi masih dapat BST. Ada yang pensiunan ASN juga dapat," bebernya.

• 92 KK di Desa Tulakadi Terima Bantuan Langsung Tunai

Sebelumnya, penyaluran BST di Kelurahan Niki-Niki, menuai protes warga karena disalurkan tak tepat sasaran.

Ketua RS 05 RW 02 Desa Mnela Lete, Melkisedek Nubatonis mengungkapkan, salah satu undangan penerima BST yang nama dan alamat tertulis di wilayah RT yang dipimpinnya, namun orangnya tidak ada.

Melkisedek menyebut nama dalam undangan tersebut tidak pernah tinggal di wilayah Desa Mnela Lete. "Kita sudah cari keliling tapi orangnya tidak ada tinggal di wilayah kita," ujarnya.

Warga RT05 RW 02 Desa Mnela Lete, Kornelis Talan terdaftar sebagai penerima BST. Kornelis dan istrinya merupakan pensiunan ASN. "Selama ini tidak ada petugas yang datang ke rumah untuk daftar BST. Namun, Jumat kemarin ada undangan yang diantar aparat desa ke rumah untuk terima BST hari Sabtu di kantor camat. Makanya saya bersama anak laki-laki saya pergi ambil uang BST itu," kata Kornelis.

Ia tidak keberatan jika pemerintah mau mengambil uang tersebut. "Kalau memang pemerintah mau ambil pulang uang BST yang Rp 600 ribu, silakan saja. Saya juga tidak keberatan," ucapnya.

Meski menuai protes namun Pemda TTS menegaskan tidak menghentikan penyaluran BST. Kepala Dinas Sosial TTS, Nikson Nomleni mengatakan, penyaluran BST tetap dilanjutkan.

Menurutnya, pihaknya sedang menangani kasus yang terjadi di Niki-Niki, dimana beberapa pengusaha menerima BST. "Dalam waktu satu atau dua hari kedepan, timnya akan selesai menyisir data penerima BST yang tidak tepat sasaran di kelurahan Niki-Niki. Penyaluran BST hari ini di Mollo Selatan," kata Nikson ketika dikonfirmasi via telepon.

Mengenai masalah penyaluran BST di Amanuban Barat, Nikson mengaku belum menerima laporan. "Nanti saya cek dulu, ada tidak masalah di Amanuban Barat," ujarnya.

Ibu-ibu Protes

Di Kabupaten Sikka, sekitar 25 ibu-ibu dari Nangahure Bukit, Kelurahan Wuring, Kecamatan Alok Barat, mendatangi Kantor Dinas Sosial setempat, Senin (11/5). Sambil memegang kartu keluarga, mereka protes karena tidak mendapat BST.