Warga Sumba Timur Datangi DPRD Sumba Timur, Terkait Bantuan Dampak Covid -19

Warga Sumba Timur Datangi DPRD Sumba Timur, Terkait Bantuan Dampak Covid -19

POS-KUPANG.COM|WAINGAPU -- Sejumlah warga Sumba Timur mendatangi Kantor DPRD Sumba Timur. Kehadiran warga menyampaikan keluhan soal prosedur pendataan dan penyaluran bantuan dampak Covid-19.

Pantauan POS-KUPANG.COM,Senin (27/4/2020), warga yang mendatangi Gedung DPRD Sumba Timur dominan adalah ibu-ibu.

Mereka itu berasal dari beberapa wilayah, seperti Malumbi Hambala, Kambajawa, Temu.

Mereka sempat bertemu Ketua DPRD Sumba Timur, Ali Oemar Fadaq , dan Ketua Komisi C, Ayub Tay Paranda dan anggota Komisi C, Melki Nara.

Beberapa warga saat itu, mengatakan, mereka terkejut, saat pergi ke Dinas Sosial untuk mengurus dan menyerahkan syarat untuk mendapatkan bantuan dampak pandemi Covid-19.

"Kami ke Dinas Sosial seperti pengemis. Informasinya juga kami tidak mengerti, tapi saat kami ke kantor Dinas Sosial katanya sudah tutup pendaftaran," kata Maria Bela seorang warga.

Dikatakan, saat ke Dinas Sosial, mereka disampaikan bahwa waktu penyerahan syarat hanya tiga hari.
Inggrid Fransiska Siahaan warga

Ketua DPRD Sumba Timur, Ali Fadaq saat itu langsung memanggil Ketua Komisi C DPRD Sumba Timur, Ayub Tay Paranda agar bersama menerima warga tersebut.

Saat itu, Ayub berjanji akan menindaklanjuti keluhan warga tersebut dengan memanggil dinas teknis untuk mendengarkan penjelasan.

"Sebagai ketua komisi , saya akan lakukan rapat dengan dinas teknis," kata Ayub.

Melki Nara mengatakan, dampak Covid -19 ini dirasakan hampir semua masyarakat.

Kita sadari belum ada data yang valid sehingga perlu diperhatikan.

Ketua DPRD Sumba Timur, Ali Fadaq mengatakan,adanya bantuan itu jika dari pemerintah pusat,maka langsung ke instansi teknis dan bukan domain DPRD Sumba Timur.

"Kami ini dipihak ibu-ibu dan ini akan kita perlu tuntaskan. Saya juga merasa aneh Dinas Sosial mengapa ada data dari Kota Waingapu yang begitu banyak dari kelurahan tertentu," kata Ali Fadaq.

Dikatakan, adanya juga bantuan dari Pemprov NTT. Provinsi hanya imbau agar data yang ada jangan tumpang tindih.