Soal Pemotongan Biaya Sekolah, Kepala Dinas PKO TTU : Kembalikan ke Yayasan Masing-masing

Soal Pemotongan Biaya Sekolah, Kepala Dinas PKO TTU : Kembalikan ke Yayasan Masing-masing

POS-KUPANG.COM | KEFAMENANU--Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) melalui Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (PKO) setempat kembali memberikan kebijakan kepada sekolah untuk memotong uang sekolah sebagai akibat dari pandemi virus corona (covid-19).

Kebijakan tersebut dikeluarkan karena memang sekolah tersebut yang merencanakan penambahan uang sekolah untuk kebutuhan sekolahnya.

Plt. Kepala Dinas PKO Kabupaten TTU, Yoseph Mokos mengatakan hal tersebut kepada Pos Kupang saat ditemui di ruang kerjannya pada, Rabu (22/4/2020).

Yoseph mengungkapkan, penambahan uang sekolah biasanya terjadi pada sekolah swasta, dimana sekolah-sekolah yang bernaung dibawah yayasan biasanya memiliki kebijakan untuk menambah uang sekolah untuk kebutuhan sekolahnya.

Sedangkan untuk sekolah negeri, terang Yoseph, biasanya tidak ada pungutan uang sekolah. Mungkin, ada pungutan, namun biasanya lebih bersifat sumbangan sukarela dalam bentuk uang komite.

"Sehingga memang terkait pemotongan uang sekolah, kita kembalikan ke yayasan masing masing karena berada di sekolah swasta, dan setiap sekolah swasta, pasti bernaung di yayasan, jadi kita kembali ke yayasan masing-masing untuk mempertimbangkan itu," ujarnya.

Yoseph menambahkan, terkait dengan situasi Covid-19 ini, para peserta didik sebenarnya tidak diliburkan, namun tetap belajar dari rumah. Biasanya meskipun sekolah diliburkan selama satu bulan, namun uang sekolah tetap dibayarkan.

"Jadi yang ini tidak libur. Hanya saja proses belajar mengajarnya berubah. Yang dulu proses belajar mengajarnya tatap muka langsung, kalau yang sekarang ini tatap muka jarak jauh, jadi kita kembalikan ke sekolah yayasan masing-masing, kalau sekolah negeri juga kita kembalikan ke sekolah karena mereka yang merencanakan sendiri," ungkapnya.

Yoseph mengatakan, apabila nantinya ada pemotongan uang sekolah, maka ada baiknya antara pihak sekolah bersama dengan orangtua dan komite dapat duduk bersama untuk membahas tentang kebijakan tersebut.

• Wagub NTT, Josef A. Nae Soi Lapor ODP ke Gugus Tugas Nasional

• Kanwil Kemenkumham NTT Minta Korem Wirasakti Ikut Awasi Napi Asimilasi dan Orang Asing di NTT

"Karena mereka merencanakan awal sesuai dengan kebutuhannya, dan uang yang masuk itu pasti akan sesuai dengan kebutuhan yang sudah direncanakan," pungkasnya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Tommy Mbenu Nulangi)