Teleconference Dengan Kemensos RI, Pemkab Manggarai Data 22.965 Warga Belum Dapat Bantuan Sosial

POS-KUPANG.COM | RUTENG---Pemerintah Kabupaten Manggarai teleconference dengan Kementerian Sosial RI terkait penanganan dampak Corona virus disease atau Covid-19.

Teleconference itu berlangsung di Aula Ranaka, Kantor Bupati Manggarai, Kamis (16/5/2020). Hadir mengikuti kegiatan itu Bupati Manggarai Deno Kamelus, Wakil Bupati Manggarai Viktor Madur dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Bupati Deno usai mengikuti teleconfence itu kepada POS-KUPANG.COM mengatakan, rapat tersebut berkaitan dengan program social safety net atau jaring pengaman sosial terhadap warga yang terkena dampak Covid-19.

• Tiba di Labuan Bajo, Ratusan Penumpang KM Leuser Akan Jalani Rapid Test

"Jadi kita semua tahu bahwa dengan kebijakan-kebijakan tentang pencegahan dan penanganan corona ini berdampak pada banyak hal salah satunya banyak yang tidak kerja, ada juga warga yang dari luar datang karena terkena PHK dan lain sebagainya. Sehingga terkait denfan persoalan-persoalan ini Kemensos bersama Pemprov dan Kabupaten untuk sama-sama menangani dampak itu,"jelas bupati Deno.

Bupati Deno juga menjelaskan total kepala keluarga (KK) di Kabupaten Manggarai sebanyak 97.881 KK. Dari total tersebut berdasarkan data kasar sekitar 74.916 KK yang sudah mendapatkan bantuan sosial berupa Sembako, PKH dan sebagiannya juga sudah diusulkan untuk mendapatkan bantuan sosial itu.

• Pedagang di Pasar Oesao Dapat Masker Gratis dari Jajaran Polsek Kupang Timur

Sehigga tinggal sekitar 22.965 KK yang belum mendapatkan bantuan. Sehingga dari total KK itu perlu dishere kepada Pemprov dan Daerah untuk berapa banyak yang akan dibantu masing-masing.

"Kabupaten ini sudah siapkan sekitar Rp 12 miliar untuk membantu warga yang terkena dampak ini. Selain itu dari Dana Desa sesuai dengan petunjuk dari Kemendes bahwa dana desa itu bisa direalisasikan untuk membantu menanganinya sesuai besaran persen dari besarnya dana desa untuk kemudian bisa diberikan BLT,"jelas bupati Deno.

Dari 22 ribu lebih KK tersebut, kini Pemda sedang mengindentifikasi melalui Pemerintah Desa. Pemerintah Desa diminta untuk mendata semua KK baik yang sudah mendapatkan bantuan atau pun belum termasuk juga warga yang baru pulang merantau akibat di PHK.

"Pokoknya didata semua apapun profesinya termasuk warga yang berpenghasilan tidak tetap seperti ojek dan lain sebagainya. Seperti tukang ojek dia harus pulang kampung untuk didata termasuk juga wartawan yang terkena dampak akibat covid-19 ini,"tandas bupati Deno.

Bupati Deno mengatakan, terkait berapa besaran bantuan tunggu hasil indentifikasi desa dan kelurahan, kemudian diberikan kepada Bupati untuk melakukan verifikasi bersama Tim Gugus Tugas. Hak ini dilakukan guna bantuan tersebut benar-benar sesuai sasaran kepada masyarakat yang kurang mampu dampak covid-19 ini.

Lanjut Bupati Deno terkait penanganan Covid-19 ini juga, Pemkab Manggarai menyiapkan dana sekitar Rp 20 miliar lebih. Dana tersebut untuk penanganan dampak kesehatan, ekonomi dan sosial. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Robert Ropo)