Fadli Zon Ungkap Ekonomi Ringkih di Bawah Presiden Jokowi, Bandingkan dengan Megawati dan SBY

27. Sy khawatir, krisis kesehatan akibat Corona ini akan dijadikan dalih oleh Pemerintah untuk mengeruk utang sebesar-besarnya untuk menutupi compang-campingnya keuangan negara, jadi bukan untuk mengatasi krisis yg sedang dihadapi rakyat itu sendiri. Ini baru satu kekhawatiran.

28. Kekhawatiran sy yg lain adlh pemerintah tdk sanggup membuat terobosan untuk mengatasi krisis yg tengah berlangsung.

29. Padahal, menghadapi krisis yg tdk biasa ini, pemerintah seharusnya berusaha membuat banyak terobosan, dan bukannya terjebak pada solusi konvensional dgn terus-menerus memperbesar utang.

30. Kalaupun misalnya harus berutang, pemerintah seharusnya mencari opsi lain, selain berutang ke pasar melalui penerbitan surat utang. Sebab, dalam kondisi seperti sekarang ini, surat utang kita tidak ada harganya.

31. ita harus memberi ‘yield’, atau imbal hasil yg tinggi, agar obligasi kita dibeli investor. Masalahnya, yield yg tinggi itu jelas tidak ekonomis, dan sangat membebani keuangan kita.

32. Pekan lalu Moody’s Investors Service sudah memperingatkan potensi naiknya beban bunga utang Indonesia. Naiknya yield SUN yg disertai dgn pelemahan kurs rupiah, menurut mereka, akan kian melambungkan beban bunga utang pemerintah ke depan.

33. Lantas, apa solusinya? Pertama, sebelum membuka opsi penambahan utang, pemerintah seharusnya merasionalisasi anggaran negara terlebih dahulu. Belanja dan pengeluaran yg tidak perlu, tidak mendesak, harus segera dialihkan untuk mengatasi krisis.

34. Anggaran untuk pemindahan ibukota harus distop termasuk sarana pendukungnya. Pembangunan infrastruktur, misalnya, kecuali dalam bidang kesehatan dan pendidikan, seharusnya dihentikan dulu, dan dialihkan anggarannya.

35. Kedua, kalaupun terpaksa hrs berutang, kita bisa mencari opsi utang ‘government to government’ saja, dmn dgn bekal hub bilateral yg baik, kita mungkin bs mendapatkan pinjaman dgn bunga yg lebih rendah n tdk membebani. Carilah opsi pinjaman yg lebih murah dri penerbitan obligasi.

36. Intinya, pemerintah seharusnya kreatif mencari solusi, dan bukannya terjebak pada solusi tunggal yg mahal dan membebani masa depan. Termasuk membebani seluruh rakyat Indonesia baik kini maupun mendatang.