Gubernur NTT Keluarkan Surat Edaran Perpanjangan WFH untuk ASN Sampai 21 April 2020

Gubernur NTT Keluarkan Surat Edaran Perpanjangan WFH untuk ASN Sampai 21 April 2020

POS KUPANG/ISTIMEWA
Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat, saat berkunjung di sumba 

Gubernur NTT Keluarkan Surat Edaran Perpanjangan WFH untuk ASN Sampai 21 April 2020

POS-KUPANG.COM| KUPANG -- "Pengaturan dan penyesuaian kerja sebagaimana dimaksud point 1 di atas adalah melaksanakan tugas kedinasan dari rumah atau Work From Home terhitung mulai tanggal 31 Maret sampai dengan 21 April 2020 dan akan dievaluasi kembali berdasarkan target penyelesaian tugas/pekerjaan yang telah ditetapkan."

Demikian bunyi point ke 2 dalam Surat Edaran Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 443.1/07/BO2.1 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 443.1/06/BO2.1 Tahun 2020 tentang Pengaturan dan Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Badan Usaha Milik Negara/Daerah/Swasta Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease - 19 (Covid-19) di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dalam surat edaran tersebut, Wali Kota Kupang, Bupati se-NTT, para Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Provinsi NTT, dan para Pimpinan Instansi Vertikal di NTT diminta untuk melakukan pengaturan dan penyesuaian sistem kerja.

Pimpinan perangkat daerah wajib menetapkan target kinerja sesuai jadwal pelaksanaan tugas bulan April 2020 yang telah ditetapkan, dan rapat atau tatap muka dilakukan melalui saluran komunikasi elektronik.

Sementara itu, perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik di bidang kesehatan seperti Dinas Kesehatan dan RSUD baik di provinsi maupun kabupaten/kota sampai tingkat puskesmas tetap bekerja.

Beberapa perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pelayanan publik lainnya yang langsung berhubungan dengan masyarakat juga tetap bekerja, seperti Dinas PMPTSP, Badan Pendapatan dan Aset Daerah beserta semua UPTD yang berada di kabupaten/kota.

Badan Keuangan Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas PUPR, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Biro/Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. Instansi Vertikal di daerah yang melaksanakan fungsi pelayanan publik di bidang kesehatan dan transportasi umum juga tetap bekerja sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan WFH ini harus dilaporkan oleh masing-masing pimpinan perangkat daerah dan instansi vertikal kepada gubernur.

Sedangkan Wali Kota dan Bupati melapor ke Gubernur perkembangan penanganan Covid-19 yang terjadi di daerahnya masing-masing setiap hari.

Selain pengaturan sistem kerja ASN, surat edaran tersebut juga mengatur sistem kerja karyawan BUMN/BUMD, Lembaga Keagamaan dan Lembaga Sosial, RSU Swasta atau Lembaga Swasta yang melaksanakan fungsi kesehatan dengan waktu WFH yang sama seperti ASN. Pelaksanaan WFH dilaporkan oleh masing-masing pimpinan badan usaha kepada Gubernur.

Traffic Light Langka Kabe Labuan Bajo Tidak Berfungsi

Jadwal Acara TV Rabu 1 April 2020: Tonton Film In The Blood di Trans TV, Awas Jantungan!

Meski Pemainnya Positif Corona, Dokter Tim Persib Tak Mau Tes, Pastikan Semua Pemain Sehat

Shio Harian, Inilah 4 Shio yang Beruntung pada Besok, Hari Rabu 1 April 2020, Shio Kamu Termasuk?

Seluruh ASN dan karyawan-karyawati BUMN/BUMD/Lembaga Swasta yang bekerja di kantor maupun di rumah harus berpedoman pada protokol penanganan Covid-19. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM Intan Nuka)

Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved