Cegah Covid 19, Fraksi Demokrat DPRD Kupang Keluarkan Pokir dan Rekomendasi

Cegah Covid 19, Fraksi Demokrat DPRD Kupang Keluarkan Pokir dan Rekomendasi

POS-KUPANG.COM I OELAMASI--Penyebaran virus corona desease (Covid-19) kian terasa di berbagai daerah di Indonesia.

Untuk mengantisipasi dan mencegah wabah tersebut masuk ke NTT, dan khususnya Kabupaten Kupang, Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Kupang mengeluarkan sejumlah pokok pikiran (Pokir)  dan rekomendasi.

Dalam surat yang ditandatangani Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Kupang, Yakobertus Seran Asafeni yang dikirim ke Pos-Kupang.com, Jumat (27/3), disebutkan Fraksi Partai Demokrat memberikan apresiasi yang tinggi dan ucapan terima kasih atas usaha dan kerja keras yang sudah dilakukan pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kupang.

Langkah yang dilakukan Pemkab soal  menyikapi pandemi Covid-19 di Kabupaten Kupang, baik itu dengan penerbitan Surat Edaran No. 309 tentang pengaturan waktu kerja ASN, pembentukan gugus Tugas COVID 19, persiapan 1 unit ruang isolasi dan tim dokter serta perawat di RSUD Naibonat, alokasi APBD Rp 1,5 miliar maupun berbagai seruan dan imbauan lainnya.

Namun, mengingat situasi yang dihadapi saat ini sangat genting dan serius maka tidak bisa dihadapi dengan cara yang biasa-biasa saja.

Harus dilakukan dengan cara yang luar biasa yang melibatkan semua pihak dan semua sumber daya yang dimiliki.

Yang dibutuhkan Pemda Kabupaten Kupang hari ini untuk melindungi 400 ribu warganya, tulis Fraksi Demokrat adalah perang total terhadap covid-19.

Karena ini sebuah perang total maka yang terlibat tidak bisa hanya personil kesehatan di Dinkes dan RSUD Naibonat, aparat dokter dan perawat saja.

Retapi seluruh personil pemerintah hingga tingkat RT dan RW di desa dan kelurahan di pelosok Kabupaten Kupang, bahkan keterlibatan pihak swasta dan masyarakat secara luas dan semesta.

Fraksi Demokrat pun mengajukan sejumlah pertanyaan simulasi jika saja terjadi sebaran covid-19 dan ada 1.000 orang atau 0,04 persen dari total 402 ribu warga kabupaten Kupang yang positif maka di manakah mereka harus dirawat?.

Apakah cukup dokter dan paramedis yang merawat? Cukupkah APD atau alat perlindungan diri untuk mereka? Bagaimana ketersediaan sarana prasarana pendukung? Makan minumnya bagaimana? Apakah dana tersedia cukup atau tidak? Dan masih banyak lagi pertanyaan yang bisa diajukan.

Menurut Fraksi Demokrat,  dari hasil  analisa menunjukan  persiapan dan skenario kontinjensi masih sangat jauh dari harapan. Masih sangat biasa-biasa saja.

Selanjutnya Fraksi Demokrat mendesak Pemda Kabupaten Kupang bersama pimpinan DPRD sesuai amanat instruksi Presiden Nomor 04 tahun 2020 untuk dapat melakukan realokasi APBD untuk membiayai semua rencana kontinjensi penanggulangan corona.

Sebab alokasi Rp 1,5 miliar sangat sedikit. Pemda tidak bisa menyerahkan urusan corona kepada pemerintah pusat dan provinsi saja, tetapi aksi langsung sangat ditunggu rakyat.