Salam Pos Kupang

Netralitas ASN dalam Pilkada

Mari membaca dan simak isi Salam Pos Kupang berjudul netralitas ASN dalam Pilkada

Netralitas ASN dalam Pilkada
Dok
Logo Pos Kupang

Mari membaca dan simak isi Salam Pos Kupang berjudul netralitas ASN dalam Pilkada

POS-KUPANG.COM - HAMPIR pasti di setiap musim Pilkada, satu di antara hal yang kerap menjadi perbincangan adalah netralitas pegawai negeri sipil/aparatur sipil negara (PNS/ASN). Namun, semua pada mahfum. Ibaratnya netralitas ASN ini sekedar slogan semata. Benarkah?

Pada era Orde Baru dulu, dimana para ASN menjadi bagian mesin politik yang tergabung dalam Golkar. Sebuah lembaga politik yang menolak disebut sebagai parti, namun 11-12 dengan partai. Turut dalam Pemilu, dan giat menggelar kampanye, serta aktif dalam urusan-urusan politik kenegaraan lainnya.

Khusus Ibu Hamil, Ini Bahaya Dibalik Handphone Untuk Janin, Simak Penjelasan Medisnya !

Namun, semenjak Orde Baru tumbang dan memasuki era Reformasi, peran PNS/ASN, dilepaskan dari hal tersebut. ASN diminta untuk netral dalam setiap Pemilu, baik Pilkada maupun Pemilu lainnya.

Bahkan di musim Pilkada 2020 ini, 5 lembaga membuat surat keputusan bersama (SKB) mengenai aturan netralisasi ASN ini.

Lembaga itu yakni Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (KemenPAN-RB), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Ramalan Zodiak Keuangan Hari Ini Jumat 13 Maret 2020 Cancer Ubah Kebiasaan Finansial Pisces Tak Puas

Tentu SKB ini sebagai rambu-rambu bagi ASN terkait musim Pilkada ini. Meski pada satu sisi ASN memiliki hak ikut di dalam kontestasi politik, tetapi di sisi lain dia juga terikat. Sebagai ASN, dia tidak boleh melanggar ketentuan yang berkaitan dengan upaya mendahulukan pribadinya.

Berdasarkan data Kemendagri, Indonesia akan melaksanakan pilkada di sembilan provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota, termasuk sejumlah daerah di NTT, pada 23 September 2020.

Meskipun begitu, tak bisa dipungkiri tak mudah menyebut bahwa ASN benar-benar akan netral. Berbagai cara dilakukan untuk memobilisasi ASN ini, terutama jika salah satu jago dalam Pemilu itu adalah incumbent.

Ah, sudahlah, semua pada 'tahu sama tahu'. Terpenting, bagi semuanya, terutama para ASN untuk mengetahui sanksi-sanksi yang bakal diterima jika terbukti tak netral.
Adanya ancaman hukuman disiplin tingkat sedang berupa, penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun; penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun; dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun.

Bagi PNS yang memberikan dukungan kepada calon kepala daerah/wakil kepala daerah dengan cara memberikan dukungan dan memberikan surat dukungan disertai fotocopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan kartu tanda penduduk.

Bagi PNS yang memberikan dukungan kepada calon kepala daerah/wakil kepala daerah dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon kepala daerah/wakil kepala daerah serta mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan kepada pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.

Adapun hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, pemindahan dalam rangka penurunan pangkat setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan dan atau pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Bagi PNS yang memberikan dukungan kepada calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dengan cara menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye. Membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.*

Editor: Kanis Jehola
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved