Respons Praktisi Hukum Petrus Bala Pattyona terhadap Pengunduran Diri 17 PPK di Lembata

Sedikitnya 17 pejabat pembuat komitmen (PPK) di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, menemui Bupati Eliaser Yentji Sunur.

Dok pribadi
Pengacara senior Petrus Bala Pattyona 

Respons Praktisi Hukum Petrus Bala Pattyona terhadap Pengunduran Diri 17 PPK di Lembata

POS-KUPANG.COM - Sedikitnya 17 pejabat pembuat komitmen (PPK) di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, menemui Bupati Eliaser Yentji Sunur.

Mereka menyampaikan pernyataan sikap mengundurkan diri dari PPK karena merasa kurang nyaman kerap dipanggil dan dimintai keterangan oleh aparat penegak hukum dari kejaksaan dan kepolisian.

Langkah itu mendapat respons Petrus Bala Pattyona, praktisi hukum nasional asal Lembata di Jakarta. Pattyona mempertanyakan mengapa para pejabat itu mundur dengan alasan tidak nyaman kerap dipanggil aparat kepolisian dan kejaksaan. Padahal, mereka menjalankan tupoksinya sesuai regulasi.

“Jika selama ini PPK menjalankan tugas sesuai aturan pasti mereka siap mempertanggungjawabkan segala pekerjaan yang diadukan masyarakat kepada aparat penegak hukum. Dalam pengadaan barang dan jasa terlalu banyak celah untuk diakali, berbuat curang. Mulai dari menetapkan pemenang tender, sudah diatur syarat-syarat yang bisa saja menggagalkan peserta lain."

"Simak saja pendaftaran peserta via email. Pada hari pendaftaran bisa saja diatur emailnya ngadat, sehingga apabila peserta yang diunggulkan sudah masuk langsung di-lock, dikunci,” ujar Pattyona dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (9/3/2020).

Peserta yang sudah direkomendasi memenangkan tender dibuat kontrak kerja. Namun, saat mau tanda tangan kontrak sudah ada dua pos pengeluaran yaitu uang penunjukan pemenang tender dan uang tanda tangan kontrak.

Celakanya, kata Pattyona, ada peserta lain yang tidak direkomendasikan keluar sebagai pemenang tender. Sekalipun pemenang tender yang tidak direkomendasikan itu dari segi finansial, pengalaman, peralatan atau meminjam bendera pihak lain bahkan sebagai kuasa dari CV atau PT tidak memenuhi syarat, yang menang tender.

“Celah malingnya di sini. PPK dan pemenangnya sudah baku atur. Saat tanda tangan untuk pencairan uang muka yang melibatkan bendahara ada celah lagi di sini. Pemenang tender harus mengerti, kalau tidak maka disposisi pencairan di bank kas daerah tidak akan cair. Selanjutnya mulai pengadaan material atau kerja fisik diatur cara pembayaran. Misalnya, seolah-olah sudah ada kemajuan fisik 50 persen tetapi faktanya tidak demikian,” ujar Pattyona.

Pattyona melanjutkan, di ruang terbuka ini berpotensi bermain dalam berita acara kemajuan pekerjaan yang ditandatangani kontraktor, pengawas, petugas lapangan. Semua bisa tandatangan walau fisiknya tidak sesuai. Bila ada batas waktu pekerjaan untuk serah terima proyek, dibuat seolah-olah sudah tuntas. Padahal  mungkin di lapangan tidak sesuai.

Halaman
12
Editor: Agustinus Sape
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved