Dinas PUPR NTT Kerjakan Ruas Jalan Mohubukul-Lumbung
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur ( Dinas PUPR NTT) mengalokasikan dana dari APBD I NTT
POS-KUPANG.COM | KUPANG - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur ( Dinas PUPR NTT) mengalokasikan dana dari APBD I NTT untuk pekerjaan peningkatan jalan Sp Mohubukul-Lumbung, di Kabupaten Sumba Timur.
Paket pekerjaan peningkatan jalan Sp Mohubukul-Lumbung yang akan dikerjakan itu sepanjang 2 kilometer dengan nilai kontrak Rp 7.255.954.000. Paket ini dikerjakan PT Teratai Waingapu dengan masa kontrak 180 hari.
• BBPP Kupang Gelar Pelatihan Teknis Bagi Penyuluh Pertanian Angkatan V, Ini Tujuannya
Penandatanganan kontrak paket pekerjaan peningkatan jalan Sp Mohubukul-Lumbung
tersebut dilakukan bersamaan dengan penandatanganan kontrak puluhan paket proyek lainnya di Dinas PUPR NTT di hadapan Kepala Dinas PUPR NTT, Ir. Maksi Nenabu, MT di Kantor Dinas PUPR NTT, Senin (9/3/2020) siang.

Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT, Ir. Maksi Nenabu, M.T dalam arahannya sebelum tanda tangan kontrak bertekad tahun 2020 tidak ada lagi paket proyek luncuran di dinas yang dipimpinnya. Sebab, proyek luncuran itu yang menjadi salah satu penyebab mereka kewalahan di tahun 2019.
• Polisi Temukan Pelajar Tak Pakai Helm Saat Berkendara
"Tahun ini tanda tangan kontrak lebih awal yaitu bulan Maret. Tahun lalu tanda tangan kontrak bulan April. Dengan tanda tangan kontrak lebih awal diharapkan di akhir tahun anggaran semua pekerjaan bisa selesai dengan baik," kata Maksi.

Terlambatnya tanda tangan kontrak paket proyek tahun 2019, disebut Maksi, sebagai salah satu penyebab adanya paket proyek yang tidak selesai sesuai kontrak.
"Karena itu tolong terjemahkan kontrak ini secara teknis. Tahun kemarin (2019) kami kewalahan ditambah lagi adanya paket luncuran. Tahun ini kami bertekad tidak ada lagi paket luncuran. Saya juga minta konsultan agar berperan lebih," tegas Maksi.
Untuk mewujudkan tekad tersebut, demikian Maksi, pihaknya terus mendorong agar rekanan yang mengikuti tanda tangan kontrak ini bisa menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dan berkualitas.

"Orang yang tanda tangan kontrak hari ini adalah orang-orang yang tepat. Karena itu harus buktikan dan menjaga kepercayaan ini. Sebab setelah tanda tangan kontrak ada tanggung jawab profesional di dalamnya," katanya.
Selain memberi dorongan kepada para rekanan, jelas Maksi, pihaknya juga melakukan terobosan. Salah satu terobosan yang dilakukan ialah menggabungkan penanggungjawab fisik dan pengawasan. "Tahun ini juga ada perubahan. Fisik dan pengawasan dilakukan oleh seorang PPK (pejabat pembuat komitmen). Ini untuk memudahkan pengendalian," katanya.
Berbagai terobosan tersebut, demikian Maksi, semuanya bermuara pada satu harapan agar kualitas dan kuantitas pekerjaan tercapai, terwujudnya administrasi yang baik, tidak ada lagi paket luncuran, dan terwujudnya efisiensi.
Jumlah paket proyek yang tanda tangan kontrak, yakni dari Bidang Bina Marga sebanyak 18 paket, dengan total paket terkontrak Rp 213.873.422.247,83, terdiri dari paket fisik terkontrak Rp 211.496.898.997, 83 (13 paket); dan paket pengawasan terkontrak Rp 2.374.523.250,00 (5 paket).
Dari PPK Program Peningkatan Infrastruktur Tata Ruang dan Kawasan terdiri dari 2 paket dengan pagu dana DPA 2020 Rp 1.670.000.000 dan nilai kontrak Rp 1.638.846.000.
Program Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang dan Kawasan Bidang Pembangunan SDA dan Irigasi Sub Kegiatan Rehab/Peningkatan Jaringan Irigasi sebanyak 6 paket.
Acara penandatanganan kontrak ini dihadiri pejabat Dinas PUPR NTT, yakni Kabid Bina Marga, Adi Samuel Mboeik, ST; Kabid SDA dan Irigasi, Ir. Sony Tella; Ir. Pantoer F Y Maria; Nara Laurensius, ST, MT; Patris D Luntungan, ST: Epu Dere: Ir. Wens Gampur, para staf dari bidang terkait, serta para rekanan konsultan dan kontraktor, dari BPJS Kesehatan, LPJK, dan Jamkrida. (Laporan Reporter POS- KUPANG.COM, Kanis Jehola)