Hadapi Kesulitan, Disabilitas Persani NTT Minta Gubernur NTT Lakukan Hal Ini

Kepala Desa Nukbaun, Samuel Otemusu, SH mengaku belum tahu dan belum paham tentang SDGs 1, 5, 8. Karenanya dia merasa beruntung karena hari ini dia mengikuti workshop yang membahas soal SDGs 1, 5, 8.

"Saya belum tahu dan belu mengerti apa yang dimaksud SDGs 1,5,8 ini. 2 hari lalu saya bertemu dengan koordinator Timor Adil Setara NTT, ibu Ansy, yang mengatakan soal SDGs 1,5,8 saat itu saya mau tanya tapi tidak sempat. Ternyata hari ini saya bisa ikut workshop ini, dan bisa menjawab pertanyaan saya," kata Samuel Otemusu.

Samuel menilai salah satu faktor yang menimbulkan terjadinya kemiskinan di Desa Niukbaun adalah warga yang buru-buru kawin, atau keinginan untuk cepat-cepat kawin yang dilakukan oleh pemuda/i di desa itu tanpa mempersiapkan ekonomi yang baik.

"Walaupun di depan ibu bapak pendeta sudah omong (bicara) bahwa umur-umur ini orang masih kuliah. Orang lain berlomba-lomba kuliah, kamu berlomba-lomba untuk menikah, tapi emang itu hak asasi orang," kata Samuel Otemusu.

Samuel Otemusu menjelaskannya, setelah menikah lalu mereka tetap tinggal dengan orangtua karena belum  memiliki rumah tinggal sendiri. Dan biasanya setelah satu atau dua tahun atau kurang dari itu, timbul hal di dalam rumah tangga.

"Lalu berusaha keluar dan buat rumah 3 x 4, lantai tanah atap daun, dinding bebak dan tinggalah dia dengan istrinya dan anak-anak dan disitu timbulah keluarga miskin yang baru," kata Samuel Otemusu.

Oleh karena itu saya pikir bagaimana untuk cari jalan agar bisa mengurangi angka kemiskinan di desa, ini yang sulit dilakukan.

Bahkan kata Samuel Otemusu, jika biasanya musim kawin (nikah) itu hanya berlangsung bulan Juni hingga Oktober, sekarang dari bulan Januari orang sudah mulai menikah bahkan desember mau natal pun orang mneikah.

"Dengan kondisi ini mau berantas kemiskinan ini sulit. Bagaimana kita dituntut untuk bepikir, saya berpikir mau buat perda untuk membatasi tapi UU saja sudah beri kebebasan orang nikah.

"Nanti orang bilang, kau kades saja mau macam macam bikin aturan perdes," kata Samuel Otemusu.

Samuel Otemusu juga mengatakan bahwa membuat perdes itu tidak gampang. Karenanya dia berharap pihak pemerintah  dan pihak terkait lainnya bisa mengajari mereka membuat perdes.

Hal senada disampaikan Pdt. Ancy Henuk Foeh, Dip,Th, bahwa banyak perempuan yang sudah berada di majelis gereja dan di bidang PKK.

Koordinator Konsorsium Timor Adil dan Setara NTT, Ansy Rihi Dara, SH mengatakan, goal yang ingin dicapai dalam workshop ini adalah bisa menghasilkan sejumlah kesepakatan dengan pimpinan daerah baik tingkat provinsi, kabupaten, kota.

"Kesepakatan untuk melahirkan berbagai kesepakatan terutama di desa seperti perdes yang mampu mengimplementasikan goal SDGs 1, 5, 8 dan yang penting ada kesamaan persepsi implementasi SDGs 1, 5, 8," kata Ansy Rihi Dara kepada POSKUPANGWIKI.COM, Selasa (25/2/2020).

Ansy Rihi Dara juga berharap kedepan ada sinergitas yang lebih baik antara pemerintah, masyarakat dan stakeholder lainnya.