Pilkada 2020 - Manggarai Barat dan Manggarai Masuk Daerah Rawan

Bawaslu menempatkan Kabupaten Manggarai Barat dan Manggarai masuk kategori daerah yang rawan pilkada 2020 di NTT

Pilkada 2020 - Manggarai Barat dan Manggarai Masuk Daerah Rawan
POS KUPANG/OBY LEWANMERU
Jemris Fointuna

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru

POS-KUPANG.COM/KUPANG - Bawaslu menempatkan Kabupaten Manggarai Barat dan Manggarai masuk kategori daerah yang rawan pilkada 2020 di NTT.

Dua daerah ini memiliki Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tertinggi dari sembilan kabupaten yang akan menggelar pilkada di NTT tahun ini.

Hal ini disampaikan Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu NTT, Jemris Fointuna, Kamis (27/2/2020)

Menurut Jemris, IKP itu sudah ditetapkan oleh Bawaslu RI untuk NTT dan dari sembilan kabupaten yang akan melaksanakan pilkada. Skor IKP tertinggi ada di Kabupaten Manggarai Barat dan Manggarai.

"IKP di Manggarai Barat 60,69 dan IKP di Kabupaten Manggarai 57,18. Sedangkan tujuh kabupaten lainnya dikategori aman," kata Jemris.

Dia menjelaskan, sesuai skor IKP yang ditetapkan Bawaslu untuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara, Kabupaten Manggarai Barat berada pada urutan kedua IKP tertinggi setelah Kabupaten Lombok Tengah di NTB dengan skor 73,25.

Sementara Kabupaten Manggarai berada pada urutan ketiga dengan skor 57,18.
Jemris mengatakan, angka tersebut diambil dari pengukuran atas empat dimensi dan 15 subdimensi yang
mencerminkan kerawanan penyelenggaraan pilkada.'

Empat dimensi yang diukur dalam IKP Pilkada
2020 adalah, pertama ,dimensi konteksi sosial dan politik dengan subdimensi keamanan lingkungan,
otoritas penyelenggara pemilu, otoritas penyelenggara negara, dan relasi kuasa di tingkat lokal; kedua, dimensi pemilu yang bebas dan adil dengan subdimensi hak pilih, pelaksanaan kampanye,
pelaksanaan pemungutan suara, ajudikasi keberatan pemilu, dan pengawasan pemilu;

Ketiga, dimensi kontestasi dengan subdimensi hak politik, proses pencalonan, dan kampanye calon; dan Keempat, dimensi partisipasi dengan subdimensi partisipasi pemilih, partisipasi partai politik, dan partisipasi publik.

Ditanyai soal upaya-upaya pencegahan, Jemris mengatakan, Bawaslu akan berupaya melakukan pencegahan dalam bentuk optimalisasi sosialisasi aturan dan regulasi pilkada kepada semua elemen masyarakat.
"Berdasarkan IKP itu, maka Bawaslu akan melakukan upaya pencegahan dengan melibatkan seluruh stakeholder pemilihan di seluruh kabupaten yanga akan pilkada," katanya.

Dikatakan, dari indeks kerawanan itu,maka Bawaslu telah melakukan koordinasi dengan Bawaslu kabupaten dan kota serta stakeholder dalam rangka bersama untuk mencegah kerawanan-kerawanan tersebut.
Lebih lanjut dikatakan, upaya lain yang dilakukan Bawaslu NTT, yakni memperketat pengawasan dan pencegahan dini pada titik -titik kerawanan.

" Kami lakukan berbagai kegiatan dengan teman-teman Bawaslu kabupaten dan kota serta melibatkan pihak berkepentingan yang mempunyai kepentingan sehingga bisa mencegah hal-hal yang mengakibatkan adanya kerawanan pemilu," ujarnya.

Data Skor IKP di NTT

Manggarai Barat : 60,69 IKP Manggarai : 57,18
TTU : 47, 38
Sabu Raijua :47,26
Sumba Timur : 47,17
Sumba Barat : 45.48
Ngada : 44,64
Belu : 43,82
Malaka : 43,07

Jemris Fointuna
Jemris Fointuna (Pos Kupang/Oby Lewanmeru)
Penulis: Oby Lewanmeru
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved