Kadis PUPR NTT Sebut Monumen Pancasila Akan Dilanjutkan, Ini Tanggapan Mario Lawung

Kepala Dinas PUPR NTT sebut Monumen Pancasila akan dilanjutkan, ini tanggapan Mario Lawung

Kadis PUPR NTT Sebut Monumen Pancasila Akan Dilanjutkan, Ini Tanggapan Mario Lawung
POS-KUPANG.COM/VINSEN HULER
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Ir. Maxi Nenabu, MT seusai diwawancarai POS KUPANG.COM, Kamis, (30/1) di Kantor Bappelitbangda Provinsi NTT. 

Kepala Dinas PUPR NTT sebut Monumen Pancasila akan dilanjutkan, ini tanggapan Mario Lawung

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Prospek ke depan mengenai pembangunan Proyek Monumen Pancasila yang mangkrak di Desa Nitneo, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang Provinsi NTT, sebagaimana yang dikatakan Gubernur NTT akan dilanjutkan.

" Pak Gubernur pernah bilang nanti akan dilanjutkan," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( PUPR), Ir. Maxi Nenabu, MT, Kamis, (30/1) di kantor Bappelitbangda Provinsi NTT.

Hujan Kurang Ratusan Hektar Lahan Sawah di Wanga, Sumba Timur Tak Bisa Digarap

Dikatakan Maxi, berkaitan dengan sumber dana untuk proses pembangunannya bisa dari CSR atau mungkin dari yang lain. Namun, ujar Maxi, realisasi proses pengerjaan lanjutan Monumen Pancasila belum diketahuinya.

Selain itu, ujar Maxi, pihaknya sedang menunggu tahapan pemeriksaan dari inspektorat, audit dan gugatan terhadap keputusan PHK yang dilakukannya kepada kontraktor yang mengerjakan proyek Monumen Pancasila. Jadi, Kata Maxi, Dinas PUPR masih mengikuti tahapan-tahapan itu.

Telat Datang Pupus Harapan Ivon Ikuti SKD

Dikatakan Maxi, salah satu alasan yang membuat dirinya melakukan Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK) disebabkan oleh hal-hal teknis karena dirinya menilai pihak kontraktor tidak mampu menyelesaikan proyek.

Sementara itu, Mario Lawung, SH, MH, Salah satu Kuasa Hukum dari PT. EROM yang saat itu bertindak sebagai kontraktor dalam proyek pengerjaan Monumen Pancasila saat dikonfirmasi POS KUPANG.COM mengatakan, kontraktor dari PT erom tunduk pada isi perjanjian yang dibuat oleh PPK dan juga PT Erom bahwa jangka waktu pengerjaannya sampai pada bulan September.

Lebih lanjut dikatakan Mario, kemudian terjadi pergantian struktur di dalam kedinasan dan pada bulan Juli, ujar Mario, Maxi Nenabu yang pada saat itu menjabat sebagai Pelaksana Tugas ( Plt) secara sepihak mengeluarkan surat PHK.

persoalannya, ujar Mario, apakah kewenangannya sebagai PLT sama dengan kewenangan sebagai Kepala Dinas ( Kadis)?

Apakah kapasitasnya sebagai PLT mampu memberikan PHK kepada pihak ketiga sedangkan PHK sebagaimana yang diatur di dalam pengadaan barang dan jasa hanya boleh dilakukan oleh kuasa pengguna anggaran atau penjabat pembuat komitmen sedangkan dia ( Maxi Nenabu) hanya sebagai pelaksana tugas, ? ujar Mario menanyakan.

Dan dari persoalan itu, kata Mario, sekarang sementara disidangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Menurut Mario, gugatan tersebut sudah sampai pada proses pembuktian dari kami sebagai pengugat kepada tergugat ( Maxi Nenabu) sementara menunggu kelanjutannya, karena pihak tergugat ( Maxi Nenabu) belum menghadirkan saksi dan penundaan sudah terjadi sebanyak dua kali.

Dan minggu depan, ujar Mario, merupakan kesempatan terakhir dari tergugat untuk menghadirkan saksi. (Laporan Reporter POS KUPANG.COM, Vinsen Huler)

Penulis: PosKupang
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved