Pendidikan

Pemprov NTT Perketat Izin Pendirian SMA/K Yang Baru, Ini Yang Dilakukan

Pemerintah Provinsi NTT melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ( Dinas P dan K) memperkatat pemberian izin pendirian SMA/K.

Pemprov NTT Perketat Izin Pendirian SMA/K Yang Baru, Ini Yang Dilakukan
Oby Lewanmeru
Rapat Komisi V DPRD NTT dan Dinas P dan K Provinsi NTT 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru

POS-KUPANG.COM|KUPANG - Pemerintah Provinsi  NTT melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ( Dinas  P dan K)  Provinsi NTT memperkatat pemberian izin sekolah baru di NTT, yakni pendirian SMA dan SMK.

Kepala Dinas P dan K Provinsi NTT, Drs. Benyamin Lola, M.Pd, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPRD NTT, Senin (27/1).

Menurut Benyamin, Pemprov NTT beberapa waktu lalu telah melakukan moratorium pemberian izin operasional bagi SMA dan SMK.

10 Orang Warga Kabupaten Manggarai Barat Diserang DBD

Alasannya, bahwa banyak sekolah baru tidak didukung oleh sekolah-sekolah pendukung atau sekolah di bawah tingkatan SMA dan SMK.

"Karena itu, kami membentuk tim untuk menganalisis pembukaan sekolah baru. Jika ada proposal yang masuk, tim ini melakukan pengkajian dan kunjungan lapangan melihat dan mengambil data faktual," kata Benyamin.

Benyamin mengatakan, apabila hasil kajian dan pantauan lapangan memenuhi syarat maka izin dapat diberikan.

Live Streaming UseeTV dan Siaran Langsung TVRI Milan vs Torino di Coppa Italia Rabu 29/1 Jam 02.45

Sebaliknya, kata Benyamin, jika tidak memenuhi syarat, tidak bisa diberikan izin.

Dia mengatakan, bagi sekolah negeri ada soal pembiayaan, sedangkan khusus sekolah swasta, pemerintah harus melihat daya sekolah-sekolah pendukung.

"Fakta di lapangan, pada kecamatan tertentu ada sekolah yang dibangun sudah melampaui sekolah pendukung atau pendidikan tingkatan sebelumnya.

Kami berharap, hal ini menjadi perhatian kita semua terutama bentuk tim untuk menganalisis pembukaan sekolah baru," katanya.

Ternyata Pria Yang Selingkuh Bisa Dikenali Dari Bentuk Wajah, Yuk Kepoin Ciri-cirinya!

Terkait sistem zonasi, ia mengatakan, soal zonasi, kasus itu hanya dialami satu dua orang dan dirasakan merugikannya secara pribadi.

Sebenarnya dengan sistem zonasi, memberi peluang bagi siswa untuk diterima dalam zona itu. (*)

Penulis: Oby Lewanmeru
Editor: Apolonia Matilde
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved