Pemkab Kabupaten Belu Bantu Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Kurang Mampu

terus berupaya untuk mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan masyarakat Belu yang sehat dan sejahtera.

Pemkab Kabupaten Belu Bantu Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Kurang Mampu
POS KUPANG.COM/TENI JENAHAS
SERAH KIS---Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Belu, Maria Goreti Kiik menyerahkan KIS Jamkesda kepada peserta di Aula Puskesmas Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kamis (16/1/2020). 

Pemkab Kabupaten Belu Bantu Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Kurang Mampu

POS-KUPANG.COM| ATAMBUA--Pemerintah Kabupaten Belu dibawah kepemimpinan Bupati Willybrodus Lay, S.H dan Wakil Bupati J.T Ose Luan terus berupaya untuk mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan masyarakat Belu yang sehat dan sejahtera.

Di bidang kesehatan, Pemkab Belu telah membantu masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) yang diintegrasikan ke BPJS. Dengan kata lain, Pemkab Belu telah membiayai masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis.

Sesuai data dari BPJS Atambua, sejak tahun 2018 hingga Januari 2020, Pemkab Belu telah memberikan jaminan kesehatan daerah kepada masyarakat kurang mampu sebanyak kurang lebih 16.000 jiwa. Di tahun 2020, BPJS menyerahkan 1.544 Kartu Indonesia Sehat (KIS) Jamkesda, sedangkan 15.000 lainnya sudah dintegrasikan sejak tahun 2018 sampai Januari 2020.

Kepala BPJS Atambua, Munaqib menyampaikan juga hal ini saat acara penyerahan 1.544 Kartu Indonesia Sehat (KIS) Jamkesda di Aula Puskesmas Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kamis (16/1/2020).

Menurut Munaqib, sejak tahun 2018 hingga Januari 2020, Pemkab Belu telah mengikutsertakan 16.000 warga kurang mampu sebagai peserta BPJS. Jumlah tersebut tergolong banyak dan menunjukkan bahwa Pemkab Belu serius menangani masalah kesehatan warganya secara khusus warga yang tergolong tidak mampu.

"Terima kasih kepada Pemkab Belu yang sejak tahun 2018 hingga saat ini telah mengikutsertakan kurang lebih 16.000 warga tidak mampu sebagai peserta BPJS. Itu artinya, Pemkab Belu telah membiayai kurang lebih 16.000 warga tidak mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis", ungkap Munaqib.

Mewakili Bupati Belu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Belu, Maria Goreti Kiik, SH dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada BPJS Kesehatan Atambua karena telah menerbitkan Kartu Indonesia Sehat Jamkesda bagi masyarakat Belu.

“Terima kasih kepada BPJS melalui kerja sama dengan Pemkab Belu beberapa waktu lalu dan hari ini telah menerbitkan Kartu Indonesia Sehat yang nanti akan didistribusikan kepada masyarakat. Ini merupakan kebutuhan yang harus mereka terima dan tanpa kartu ini sangat sulit,” tandas Maria.

Bupati Belu, Willybrodus Lay yang ditemui Pos Kupang.Com, Jumat (17/1/2020) mengatakan, pemerintah terus berupaya memajukan daerah Kabupaten Belu di segala bidang serta meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat Belu. Untuk mewujudkan hal cita-cita itu, pemerintah melalui berbagai terobosan dan inovasi terus dilakukan dari waktu ke waktu.

Pemberian Kartu KIS kepada masyarakat merupakan wujud perhatian dari pemerintah terhadap masyarakat kurang mampu. Dengan memiliki KIS, masyarakat tidak mendapatkan kesulitan biaya saat berobat di fasilitas kesehatan karena biaya sudah ditanggung pemerintah.

Terkait dengan terobosan pelayanan yang murah, cepat dan tepat, Bupati Willy Lay mengaku sudah melakukan dan sudah dirasakan masyarakat. Saat ini, Bupati Willy mendesain lagi pelayanan akte kelahiran yang cepat kepada masyarakat.

Dalam konsepnya, setiap peristiwa kelahiran harus sudah terdata cepat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Caranya, Dinas Dukcapil bekerja sama dengan pihak rumah sakit, puskesmas, pemerintah desa dan kader-kader posyandu agar selalu berkoordinasi terkait peristiwa kelahiran.

Ketua KPU Manggarai Tegaskan Belum Ada Paket Indenpenden Konsultasi ke KPU

Pelajar 11 Tahun Di TTS Tewas Ditikam Om nya Sendiri

Bupati yang kaya dengan inovasi ini menegaskan kepada Kepala Dinas Dukcapil dan petugas pelayanan dokumen kependudukan agar memberikan pelayanan secara baik kepada masyarakat. Terhadap anak dari orang tua yang berstatus single parent diharapkan untuk memberikan pelayanan tanpa mempersulitkan warga yang bersangkutan. Sebab, setiap anak wajib memiliki akte kelahiran. (Adv/Teni Jenahas).

Penulis: Teni Jenahas
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved