Ketua DPD REI NTT, Bobby Sebut Developer Tersandera

Laporan Reporter POS-KUPANG. COM, Yeni Rachmawati

POS-KUPANG. COM | KUPANG -- Ketua DPD REI NTT, Bobby Pitoby mengajak masyarakat NTT untuk segera miliki rumah FLPP. Karena kuota yang disiapkan secara nasional hanya 102 ribu unit rumah. Jadi masyarakat harus bergerak cepat melengkapi berkas agar bisa segera diproses.

Menurut Bobby, kuota yang diberikan sangatlah sedikit, mengingat pada 2018 NTT menyerap sekira 280-an ribu unit rumah. Sedangkan di 2019 sekira 150-an ribu unit karena kuotanya habis. Bila kuota tidak habis maka penyerapan bisa mencapai 300-an ribu unit.

Oleh karena itu ia sekali lagi mengajak masyarakat NTT yang sudah mendaftar untuk segera melengkapi berkas dan menyelesaikan proses di bank. Bagi yang belum mendaftar bisa langsung mendaftar di developer masing-masing yang bergabung dalam REI NTT.

• Jakarta Bakal Tenggelam, 7 Negara Lain Juga Akan ALami Nasib Serupa, Ini Data dan Penjelasannya

"masyarakat masih banyak yang belum sadar. Saat sudah daftar kemudian tidak lengkapi berkas, kemudian baru mau datang lakukan akad. Ya belum bisa.

Datang daftar lengkapi berkas dan diproses sehingga bisa mendapat kuota subsidi. Kalau yang terdaftar tahun lalu masih bisa mendapat harga tahun lalu tapi tergantung dari developer. Karena ada yang sudah log tahun 2018 tapi sampai saat ini tidak akad. Itu berarti Developer tersandera dan merugi, kemudian dialihkan ke konsumen lainnya," katanya kepada POS-KUPANG. COM, di Kupang, Jumat (3/1/2020).

Kata Bobby, kuota 102 ribu unit rumah ini akan berlangsung hingga April 2020. Akad bisa dilakukan pada pertengahan atau akhir Januari dan sejak 2019 kuota akan terus menurun hingga 2021, bahkan bisa hilang. Karena beban APBN terhadap rumah subsidi sangat besar hingga 20 tahun.

"Kalau tidak segera ambil sekarang belum tentu ada lagi. Kita tidak pernah tahu," ujarnya.

Harga baru rumah FLPP tahun ini Rp 168 juta. Bagi konsumen yang tidak mempunyai banyak pinjaman di bank maka bisa manfaatkan bunga 1 persen, ditambah biaya proses di bank sekira Rp 3 jutaan ditambah dengan BPHTB Rp 5 jutaan. Sedangkan untuk biaya notaris tergantung dari developer masing-masing. Karena ada developer yang menanggung biaya notaris konsumennya.

Lanjutnya sampai saat ini REI NTT terus mendorong Walikota Kupang dan DPRD untuk menghilangkan BPHTB. "BPHTB salah satu komponen terbesar. Kita sudah bertemu dengan Walikota respon dari Walikota dan DPRD sudah positif bahwa mereka akan hapus tapi saya sedang mendorong kalau bisa secepatnya," tutupnya. (*)