Kebebasan Pers di Indonesia Tempati Urutan ke-124 Dari 180 Negara di Dunia

POS-KUPANG.COM - Kebebasan Pers di Indonesia Tempati Urutan ke-124 Dari 180 Negara di Dunia

Urutan itu diungkapkan Duta Besar Kerajaan Inggris, Owen Jenkins, dalam Semin​​ar Nasional Konferensi HAM dengan tema "HAM, Kemerdekaan Pers, Perlindungan dan Keselamatan Jurnalis di Indonesia", di Erasmus Huis - Jakarta, Selasa (10/12/2019) lalu.

Duta Besar Inggris, Owen Jenkins mengatakan pentingnya kebebasan pers. 

"Kita semua yang berada di sini sepakat tentang pentingnya kebebasan pers. Tanpa kebebasan pers, kita tidak bisa memiliki demokrasi yang efektif. Kebebasan pers menuntut pemerintah untuk bertanggungjawab dan bekerja lebih baik. Kebebasan pers berarti bahwa publik mendapatkan informasi yang dibutuhkan agar suara demokrasi menjadi berarti," kata Owen Jenkins. 

Ditambahkannya, kebebasan pers membantu mengatasi korupsi dan mempertahankan standar etika yang kuat. Kebebasan pers juga membantu memastikan semua kebebasan publik yang lain terlindungi dan terpelihara.

Oleh karena itu, Menteri Luar Negeri Inggris memutuskan bahwa Kebebasan Pers akan menjadi isu prioritas nomor satu di Inggris tahun 2019. Pada bulan Juli, Inggris menjadi tuan rumah konferensi global pertama untuk membela kebebasan pers.

"Kami berharap pemerintah Indonesia akan terus menunjukkan kepada dunia, tentang komitmen Indonesia dalam mendukung kebebasan pers," kata Owen Jenkins. 

Duta Besar Kerajaan Inggris, Owen Jenkins mengatakan, Freedom House menilai pers Indonesia tidak sepenuhnya bebas karena adanya laporan-laporan tentang kekerasan dan intimidasi terhadap jurnalis, dan konsentrasi kepemilikan media.

Reporters Without Borders menempatkan Indonesia pada peringkat ke-seratus dua puluh empat dari seratus delapan puluh, dalam Indeks Kebebasan Pers Sedunia. 

AJI mencatat ada sekitar 40-50 kasus kekerasan terhadap jurnalis setiap tahunnya.

Bahkan beberapa daerah di Indonesia masih sulit untuk diakses oleh jurnalis. Kedutaan Besar Inggris ingin bekerjasama dengan Indonesia untuk  mengatasi tantangan ini dan mengubahnya. 

Menurut Owen,  seminar nasional serta sesi pelatihan selama dua hari kedepan hanyalah sebagian dari upaya Kedutaan Besar Inggris untuk mendukung kemajuan Kebebasan Pers di Indonesia. 

"Kami senang dapat bekerjasama dengan teman-teman kami di Kedutaan Besar Belanda dan kami akan melanjutkan kampanye dan kerjasama ini di masa depan. Kita semua setuju bahwa kebebasan pers itu penting tapi hal itu bukan sekedar hanya menganggukkan kepala dan setuju. Kami tidak ingin hari ini menjadi hanya sebatas omongan. Kami ingin hari ini mengarah pada komitmen nyata untuk bertindak," kata Owen Jenkins. 

"Kami ingin, setelah Anda meninggalkan Erasmus Huis, Anda memiliki semangat yang tinggi - untuk mengidentifikasi masalah serta solusinya. Untuk mendidik mereka yang tidak berada di sini. Dan menyatukan semua pihak dan individu agar mereka bisamenganalisa dan merencanakan apa saja yang perlu dilakukan untuk melindungi pers," tambah Owen Jenkins.

Duta Besar Kerajaan Inggris, Owen Jenkins mendorong Indonesia untuk bergabung dengan Inggris, dan banyak negara lainnya untuk merancang dan mengembangkan Rencana Aksi Nasional untuk Keselamatan Jurnalis. 

Rencana Aksi Nasional Indonesia akan memberikan serangkain rekomendasi yang komprehensif bagi jurnalis, pemerintah dan masyarakat sipil terhadap langkah-langkah yang mendukung sebuah lingkungan yang bebas dan aman bagi jurnalis dan para praktisi media. 

"Untuk sampai ke tujuan tersebut, kita membutuhkan komitmen semua pihak untuk bekerjasama melalui dialog, untuk mengembangkan pemahaman yang sama tentang masalah yang dihadapi. Rencana Aksi Nasional yang dihasilkan kemudian, akan menjadi rencana yang komprehensif untuk seluruh masyarakat," kata Owen Jenkins.

Setelah disetujui,  demikian Owen Jenkins, Rencana Aksi Nasional ini akan memungkinkan Indonesia untuk mengambil peran aktif dalam mencegah serangan dan intimidasi terhadap jurnalis.

Hal ini juga mendorong kita untuk bertindak cepat dalam menanggapi serangan dengan membangun mekanisme darurat nasional. 

Peran vital media dalam menyediakan informasi yang benar dan akurat kepada masyarakat harus dilindungi.

"Setiap serangan terhadap kebebasan pers, adalah serangan terhadap kebebasan kita semua. Meskipun saya tidak berada di garis depan bersama Anda, mempertaruhkan nyawa untuk menulis sebuah cerita dan mengungkap kebenaran. Tetapi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda yang telah melakukannya," kata Owen Jenkins.

Duta Besar Kerajaan Inggris, Owen Jenkins berterimakasih terhadap jurnalis yang telah mengikuti kegiatan Seminar Nasional HAM.

"Kami sangat menghargai pekerjaan dan jerih payah Anda. Kami berterima kasih atas setiap fakta dan kebenaran yang Anda tulis, dan setiap tantangan bagi kami untuk menjadi lebih baik – baik secara individu maupun kolektif - yang Anda berikan. Kami membutuhkan Anda, para jurnalis," kata Owen Jenkins.

Acara Seminar Nasional ini dihadiri juga oleh Duta Besar Kerajaan Belanda, Lambert Grijns;  Jonny G. Plate, Menteri Komunikasi dan Informatika; Prof. Dr. Ir. KH. Muhammad Nuh, Ketua Dewan Pers AJI diwakili Agus Sudibyo, Choirul Anam dari Komnas HAM, Abdul Manan dari AJI, Qaris Tajudin dari Tempo Institute.

Kegiatan ini dilaksanakan Kedutaan Belanda, Kedutaan Inggris dan IMS, didukung MediaLink, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK) dan Lembaga Pendidikan Dr. Soetomo (LPDS). (pos-kupang.com/novemy leo)